Cahaya From Rusia

14/08/2025

13/08/2025

:🚨 BAHAYA HIV & AIDS! 🚨
Banyak yang masih menganggap remeh, padahal HIV menyerang daya tahan tubuh dan bisa berujung pada AIDS — kondisi mematikan yang membuat tubuh lemah melawan penyakit.

💥 Penularan HIV bukan lewat pelukan atau makan bersama, tapi melalui:
✅ Hubungan seksual tanpa pengaman
✅ Berbagi jarum suntik
✅ Transfusi darah terkontaminasi
✅ Dari ibu ke bayi

⚠ Belum ada obat yang menyembuhkan!
Tapi HIV bisa dicegah dan dikontrol dengan terapi ARV.

💡 Lindungi diri & orang tercinta:
✔ Gunakan kondom
✔ Jangan berbagi jarum suntik
✔ Tes HIV secara rutin

❗ Catatan Penting:
Salah satu pintu awal terjerumus pada pergaulan bebas yang berisiko HIV adalah pacaran. Dari pacaran sering terjadi pelanggaran batas, hubungan terlarang, hingga seks bebas.
👉 Ingat! Dalam Islam, pacaran itu dilarang demi menjaga kehormatan dan kesehatan diri.

❓ Menurutmu, apa yang harus dilakukan agar masyarakat lebih peduli bahaya HIV dan menjauhi pacaran?
Tulis pendapatmu di kolom komentar 👇

sumber:
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia – Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)
https://yankes.kemkes.go.id
World Health Organization (WHO) – HIV/AIDS Fact Sheets
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids
UNAIDS – Data Global HIV/AIDS
https://www.unaids.org

11/08/2025

Pertumbuhan Ekonomi Melejit, Mengapa Kondisi Rakyat Sulit?
11 Agustus 2025
Muslimah News, FOKUS — Mencengangkan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,12%! Pertumbuhan ekonomi yang melejit pada triwulan II 2025 ini diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui siaran pers yang berbunyi, “Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh sebesar 5,12% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 5,05%.” (bps, 5-8-2025).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan capaian pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh konsumsi domestik yang solid, aktivitas investasi dan ekspor yang meningkat, aktivitas dunia usaha yang ekspansif, juga dukungan optimal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menkeu mengatakan, “Kita harap ini menggambarkan adanya optimisme dan rencana untuk investasi ke depan.” (Kemenkeu, 6-8-2025).

Pertumbuhan ekonomi yang diklaim oleh BPS ini merupakan sebuah prestasi yang membanggakan bagi pemerintah. Namun, ternyata banyak pihak meragukan ketepatan angka pertumbuhan ekonomi tersebut, bahkan ada yang menuntut dilakukan audit terhadapnya. Angka ini dianggap terlalu optimistis karena melampaui prediksi lembaga ekonomi internasional. Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan World Economic Outlook Update edisi Juli 2025 memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,8%, sedangkan Bank Dunia dalam Global Economic Prospects edisi Juni 2025 memprediksi lebih rendah lagi, yaitu pada angka 4,7%.

Optimisme yang berlebihan pada pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS juga membuat banyak ekonom ragu akan akurasinya. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 penuh kejanggalan dan tanda tanya publik. “Saya tidak percaya dengan data yang disampaikan mewakili kondisi ekonomi yang sebenarnya,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF Andry Satrio Nugroho menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 5,12% pada triwulan II tahun ini adalah anomali, sebab data yang dirilis tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan dan tidak sejalan dengan data-data lain yang dikeluarkan pemerintah.

Tidak hanya meragukan data BPS, Universitas Paramadina meminta BPS membuka metodologi dan asumsi perhitungan PDB. Sedangkan Celios meminta Badan Statistik PBB, yaitu UN Statistics Division (UNSD) dan UN Statistical Commission melakukan investigasi teknis terhadap metode penghitungan PDB Indonesia, khususnya pada triwulan II 2025.

Persoalan angka pertumbuhan ekonomi ini membuat netizen gemas hingga memelesetkan kepanjangan BPS sebagai Biro Pusat Setingan, Biar Prabowo Senang, Badan Pembohong Se-Indonesia, Badan Propaganda Sejagat, Biar Paduka Senang, dll. Ini menunjukkan kemarahan publik terhadap angka pertumbuhan ekonomi yang tampak berkebalikan dengan realitas.

Pencitraan untuk Menutupi Keburukan?
Angka pertumbuhan ekonomi yang melejit terkesan sebagai jurus pencitraan untuk menutupi kondisi ekonomi yang buruk. Ini karena antara data pertumbuhan ekonomi dengan kondisi riil di masyarakat sungguh bertolak belakang. Tanpa melihat data ekonomi yang menjelimet, rakyat sudah merasakan langsung bahwa kondisi ekonomi sedang sulit. Indikator yang tampak nyata adalah kolapsnya industri manufaktur yang berdampak pada tsunami pemutusan hubungan kerja (PHK) akhir-akhir ini. Selain itu, telinga kita akrab mendengar keluhan pedagang kecil tentang betapa sepinya pembeli. Kondisi ini nyata di sekitar kita.

Sementara itu, data pemerintah sendiri menunjukkan bahwa ekonomi sedang sulit. Sebagai contoh, menurut data BPS, lapangan usaha industri pengolahan tumbuh 5,68% (yoy). Sedangkan, data indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur Indonesia turun atau berada di bawah level 50 poin sepanjang April—Juni 2025 yang berarti perusahaan tidak melakukan ekspansi secara signifikan. Kondisi riilnya, industri manufaktur tengah terpuruk yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah tenaga kerja yang terkena PHK. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang terkena PHK pada Januari—Juni 2025 mencapai 42.385 orang, naik 32,19% dari tahun lalu. Bagaimana mungkin industri diklaim tumbuh, sedangkan PHK meningkat?

Ini menunjukkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi tidak menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara hakiki. Selama ini angka pertumbuhan ekonomi selalu menjadi amunisi pemerintah untuk menunjukkan prestasinya. Jika pertumbuhan ekonomi naik, seolah-olah negara sudah berhasil menyejahterakan rakyat, padahal realitasnya tidak demikian. Indonesia kerap mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi kondisi riil ekonomi di tengah masyarakat tidak baik-baik saja. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan konsep yang salah karena gagal menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dengan tepat.

Pertumbuhan Ekonomi, Konsep yang Salah
Angka pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya. Salah satu metode yang paling sering digunakan untuk menghitung pendapatan nasional adalah produk domestik bruto (PDB), yaitu nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Jadi angka pertumbuhan ekonomi diperoleh dari membandingkan PDB tahun ini dengan tahun lalu pada periode yang sama.

Konsep pertumbuhan ekonomi lahir dari rahim kapitalisme. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan di dalam kitab Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam (Sistem Ekonomi Islam) hlm. 21 bahwa ekonomi dalam pandangan kapitalisme bukan dibentuk dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan secara individual dan terpenuhinya kebutuhan masing-masing individu (rakyat) secara menyeluruh, melainkan terfokus pada barang-barang yang akan memenuhi kebutuhan mereka secara umum, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan mereka secara kolektif. Caranya adalah dengan meningkatkan produksi dan pendapatan nasional di suatu negara.

Dengan terpenuhinya pendapatan nasional, kapitalisme menganggap akan terjadi distribusi pendapatan melalui kebebasan kepemilikan dan kebebasan bekerja bagi anggota masyarakat. Artinya, anggota masyarakat dibiarkan sebebas-bebasnya untuk memperoleh kekayaan apa saja yang mampu mereka peroleh sesuai dengan faktor-faktor produksi yang mereka miliki. Ini terjadi, baik distribusi pendapatan itu dapat memenuhi kebutuhan seluruh anggota masyarakat atau hanya memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat saja, sedangkan yang lainnya tidak terpenuhi. Inilah realitas politik ekonomi kapitalisme.

Akibat dari konsep pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional yang hanya memperhatikan kondisi masyarakat secara kolektif, negara menilai rakyat sudah sejahtera ketika produksi barang di tengah masyarakat melimpah. Padahal, dengan adanya kebebasan berekonomi dan akumulasi modal oleh para pemilik modal (kapitalis), sebenarnya yang menikmati sebagian besar produksi tersebut adalah para kapitalis. Sedangkan rakyat tidak kebagian kue ekonomi sehingga jatuh dalam jurang kemiskinan struktural.

Ketimpangan ekonomi ini merupakan hal yang nyata dalam kapitalisme. Bank Credit Suisse memperkirakan 50% orang termiskin di dunia hanya mampu menguasai 1% kekayaan, sedangkan 10% orang paling kaya di dunia mampu menguasai aset hingga 89%. Indonesia saat ini adalah negara keenam dengan tingkat ketimpangan tertinggi di dunia. Diketahui, empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan lebih dari 100 juta orang termiskin.

Meski angka ketimpangan ekonomi terang benderang, negara tidak terlalu peduli karena secara makro, perekonomian tercatat tumbuh sekian persen. Negara seolah-olah sudah sukses menyejahterakan rakyat ketika pertumbuhan ekonomi naik, meski sebenarnya ekonomi rakyat sedang menurun.

Demikianlah, pertumbuhan ekonomi merupakan konsep yang salah karena bertentangan dengan perintah Allah untuk mendistribusikan kekayaan,

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ

“(Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS Al-Hasyr [59]: 7).

Pengukuran Tingkat Kesejahteraan dalam Sistem Islam
Berbeda dengan kapitalisme, politik ekonomi negara Islam (Khilafah) bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan bagi seluruh rakyat, sambil memberikan kesempatan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Syekh Abdurrahman al-Maliki menjelaskan di dalam kitab As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsla (Politik Ekonomi Islam), “Politik ekonomi Islam tidak sekadar meningkatkan taraf hidup dalam sebuah negara. Oleh karena itu, politik ekonomi Islam tidak menjadikan pertumbuhan pendapatan nasional sebagai asasnya. Tidak p**a memperbanyak barang dan jasa demi menjamin terwujudnya kemakmuran hidup manusia. Tidak membiarkan mereka bebas mendapatkannya sesuai dengan kadar kemampuan mereka, tetapi dengan memberikan kebebasan kepada mereka untuk memiliki dan bekerja. Politik ekonomi Islam tidak lain merupakan solusi atas berbagai persoalan individu dalam kapasitasnya sebagai seorang manusia. Hal ini sekaligus memberikan peluang kepada setiap orang untuk meningkatkan taraf hidupnya dan merealisasikan kesejahteraan dirinya sendiri secara individual. Inilah politik ekonomi Islam. Atas dasar inilah hukum-hukum ekonomi dibangun.”

Berdasarkan politik ekonomi ini, sistem Islam (Khilafah) mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dengan melihat secara riil kecukupan pemenuhan kebutuhan dasar pada tiap-tiap individu rakyat. Negara akan memastikan bahwa si Hasan sudah terpenuhi kebutuhannya, si Ahmad sudah terpenuhi, si Aisyah sudah terpenuhi, dst.

Negara tidak hanya melihat kecukupan stok pangan di pasar dan gudang, tapi memastikan pangan tersebut mudah diakses tiap-tiap rakyat hingga masuk ke perut mereka. Negara tidak hanya melihat kecukupan unit perumahan yang dibangun, tapi memastikan tiap-tiap individu tinggal di rumah yang layak dan sehat, tidak ada yang menggelandang. Negara juga tidak hanya memastikan produksi tekstil mencukupi, tapi memastikan tiap-tiap individu rakyat memakai pakaian yang layak dan mampu menutup auratnya. Demikian p**a akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan keamanan, negara memastikan tiap-tiap rakyat mudah mendapatkannya.

Hal ini hanya bisa terwujud dalam Khilafah karena penguasa dalam sistem Islam diposisikan sebagai raa’in (pengurus) rakyat sekaligus penanggungjawabnya. Rasulullah saw. bersabda,

فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Penguasa yang memimpin rakyat banyak ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari).

Negara Khilafah akan mewujudkan kesejahteraan ekonomi dengan mengambil alih pengelolaan harta milik umum, yaitu tambang, hutan, laut, dll. dari swasta. Ini karena Rasulullah saw. bersabda,

اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ في ثلَاَثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْماَءِ وَالنَّارِ

“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Pengelolaan kekayaan alam oleh negara akan mendatangkan aliran harta yang sangat banyak ke kas negara (baitulmal) sehingga bisa digunakan untuk menyejahterakan masyarakat, termasuk menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan gratis serta pembangunan infrastruktur yang menyejahterakan rakyat. Pengelolaan kekayaan alam oleh negara juga akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi rakyat laki-laki dewasa. Begitu p**a industrialisasi pada berbagai sektor yang dilakukan Khilafah akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

Dengan tersedianya lapangan kerja secara luas, masyarakat akan tercukupi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kebutuhan dasar berupa pendidikan, kesehatan, dan keamanan disediakan secara langsung oleh negara secara gratis. Khilafah juga menyediakan infrastruktur dan regulasi yang mendukung rakyat untuk berbisnis sehingga bisa menyerap tenaga kerja.

Meski sudah menempuh langkah untuk menyejahterakan rakyat, Khilafah tetap memastikan bahwa tidak ada satu pun rakyatnya yang kelaparan, tidak punya pakaian, dan tidak punya tempat tinggal. Hal ini ditempuh dengan mekanisme inventarisasi khalifah (atau struktur di bawahnya, yaitu wali/gubernur, amil/bupati/wali kota, camat, dan kepala desa melakukan pengawasan (patroli) kepada rakyat di wilayah yang diampunya untuk memastikan semua sudah tercukupi kebutuhan dasarnya.

Jika ada rakyat yang terkategori fakir dan miskin, negara akan memberikan bantuan dari baitulmal untuk memenuhi kebutuhannya, baik berupa rumah, pakaian, maupun pangan. Negara juga akan memberi solusi bagi rakyat yang kesulitan memperoleh penghasilan, misalnya dengan pemberian modal, keterampilan, pekerjaan, tanah untuk dihidupkan, dll.

Ini seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. yang mengarahkan seorang pengemis untuk mencari kayu di hutan, menjualnya, dan menafkahi keluarga dari hasilnya. Ini juga seperti yang dicontohkan Khalifah Umar bin Khaththab ra. yang setiap malam melakukan patroli untuk memastikan semua rakyatnya bisa tidur nyenyak, tidak ada yang kelaparan. Ketika ada yang kelaparan, beliau mengambilkan gandum untuknya dari baitulmal sehingga rakyat tersebut tidak kelaparan lagi.

Semua ini menunjukkan bahwa Khilafah mampu membaca tingkat kesejahteraan masyarakat secara riil dan menerapkan kebijakan yang menyejahterakan berdasarkan syariat Islam. Khilafah fokus pada kesejahteraan hakiki rakyat, bukan sibuk melakukan pencitraan. Wallahualam bissawab. [MNews/RR-NA]

06/08/2025

[Kabar] Pemerhati: Rumah Sakit Asing Menyempurnakan Kapitalisasi Layanan Kesehatan di Indonesia

Muslimah News, NASIONAL — Presiden Prabowo mengatakan rumah sakit (RS) dan klinik dari luar negeri boleh membuka cabang di Indonesia. Hal ini disampaikan saat Presiden bertemu dengan Presiden Dewan Eropa Antonio Costa.

Kebijakan ini merupakan implementasi diberlakukannya UU Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 yang sudah disahkan pada Juli 2023. Ada sembilan poin penting di dalam UU Kesehatan, salah satunya adalah tenaga kesehatan WNA boleh praktik di faskes RI.

Menurut pemerhati kebijakan kesehatan Fidalia Siti Novrianty, S.K.M., kebijakan ini makin menyempurnakan kapitalisasi layanan kesehatan di Indonesia.

“Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan hanya dijadikan dalih utama. Di balik itu semua, terbukti betapa kapitalisasi asing makin menggigit negeri ini. Miris,” ucapnya kepada MNews, Sabtu (2-8-2025)

Ia menilai, poin yang harusnya menjadi perhatian khusus, bukan menambah dan membuka RS asing di Indonesia “Ini karena permasalahan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan terletak pada distribusi dan pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia,” urainya

Ia mengungkapkan, kebijakan ini akan menambah deretan permasalahan baru karena sistem kapitalisme yang diterapkan telah gagal memenuhi hak publik dalam pelayanan kesehatan.

“Misalnya, peran kapitalistik dalam meliberalisasi bidang kesehatan. Kesehatan sebagai kebutuhan pokok bagi rakyat akan menjadi industrialisasi dan investasi untuk para oligarki bisnis,” ujarnya.

Permasalahan baru lainnya, ia menambahkan, RS yang sudah berdiri makin tidak mampu dikelola oleh negara, SDM di bidang kesehatan akan menambah antrian panjang pengangguran, matinya profesional bidang kesehatan, dan ke depan sudah dipastikan asing seperti “duduk manis”, sementara warga pribumi justru menjadi asing di negeri sendiri.

Konsep Islam
Ia menyampaikan, ini berbeda dengan konsep Islam. “Kapitalisme memandang kesehatan sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan. Sedangkan dalam Islam, kesehatan dipandang kebutuhan manusia sehingga ada pengaturan seperti pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan, dan tenaga kesehatan,” paparnya.

Visi negara Khilafah dalam pelayanan kesehatan Islam, sambungnya, adalah membuat rakyat sehat dan kuat. “Sebaran pelayanan kesehatannya merata, proporsi seimbang, peralatan memadai, dan akses mudah dijangkau,” terangnya.

Tidak hanya itu, sebutnya, biaya kesehatan pun murah, bahkan gratis dan fasilitasnya tersedia lengkap sesuai kebutuhan.

Untuk tenaga kesehatan, ungkapnya Khilafah wajib mewujudkan dokter-dokter yang bertakwa, handal, dan kompeten di bidangnya sesuai dengan visi negara yang telah ditetapkan.

“Pendidikan dokter diselenggarakan oleh negara, gaji sesuai dengan kompetensi, serta dokter dan nakes ditempatkan di wilayah sesuai dengan kebutuhan rakyat. Urusan kesehatan berada di bawah Departemen Mashalih ad-Daulah. Departemen ini mendapat pemasukan dari baitulmal, khususnya dari pos fai, kharaj, dan kepemilikan umum.

“Negara mengalokasikan dana yang sangat besar untuk pembiayaan rumah sakit. Salah satu contohnya, RS Al-Muqtadir yang menerima uang sebesar 200 dinar sebulan. Kemudian, RS Al-Arghun pada masa kekhalifahan yang merupakan RS rujukan penyakit jiwa, seluruh kebutuhannya ditanggung oleh negara, termasuk biaya obat-obatan, instrumen, dan penelitian,” jabarnya.

Jadi, ia menekankan, dalam Islam, negara hadir secara riil memenuhi kebutuhan kesehatan bagi rakyatnya sebagai bagian dari ketakwaan dan keimanan. [MNews/RA]

05/08/2025

[Editorial] Tarif Trump Turun, Keberhasilan Diplomasi atau Perpanjangan Hegemoni?

Muslimah News, EDITORIAL — Beredar video wawancara Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, soal kesepakatannya dengan Presiden Prabowo tentang tarif impor yang turun dari 32% menjadi 19%. Ia tampak sangat bangga dan puas karena melalui kesepakatan itu AS memiliki akses penuh ke pasar Indonesia yang ia sebut tidak pernah terjadi sebelumnya sekaligus menjadi tonggak sejarah baru dalam hubungan dagang kedua negara.

Pada kesempatan itu, ia memuji Presiden Prabowo sebagai presiden yang populer, pintar, dan hebat. Ia pun terus mengulang-ulang kalimat bahwa AS akan mendapat full akses ke Indonesia tanpa membayar apa pun, sementara Indonesia akan membayar 19% ke negaranya. Menurutnya, hal tersebut merupakan kesepakatan bersejarah yang bagus bagi kedua pihak. Terlebih dalam pandangannya Indonesia memiliki beberapa produk hebat, seperti tembaga dan tanah jarang (rare earth) berkualitas tinggi yang akan mereka gunakan.

Euforia Berlebihan
Di pihak lain, keberhasilan negosiasi Indonesia menurunkan tarif impor AS dari yang semula 32% menjadi 19% disambut euforia oleh berbagai pihak. Jokowi misalnya menyebut penurunan tarif ekspor Indonesia ke AS ini sebagai prestasi luar biasa. Begitu pun pandangan beberapa anggota Badan Anggaran DPR RI. Mereka menyebut apa yang diputuskan presiden merupakan langkah yang tepat.

Terlebih tarif ini menjadi yang terendah di ASEAN, yakni lebih rendah dari Malaysia (25%), Filipina (20%), dan Thailand (36%). Hal ini mereka sinyalir akan membuka peluang besar bagi peningkatan ekspor dan investasi yang Indonesia butuhkan di tengah situasi perang tarif dan buruknya pertumbuhan ekonomi global. Indonesia juga, menurut mereka, bisa mengambil peluang market share negara-negara tersebut untuk meningkatkan ekspor ke AS. Namun, benarkah demikian?

Presiden Prabowo sendiri menyatakan, negosiasi ini terbilang alot karena Trump adalah negosiator yang sangat keras. Angka 19%, ia sebut sebagai ujung kesepakatan yang mempertemukan dua kepentingan. Namun, kepentingan dimaksud ternyata terkonfirmasi dari pernyataan Trump sendiri dalam platform miliknya, Truth Social (16-7-2025), yang dikutip dari AFP, “Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Indonesia telah berkomitmen untuk membeli energi AS senilai US$15 miliar, produk pertanian Amerika senilai US$4,5 miliar, dan 50 pesawat Boeing Jet, di antaranya adalah 777.”

Dalam hal ini, Trump hanya menyebut sebagian saja. Namun yang pasti, pihak AS jelas menang banyak. Kesepakatan yang tidak fair ini dipastikan akan membuka lebar peluang ekspor berbagai jenis barang AS yang akan terjadi pada masa depan dan jelas sangat menguntungkan.

Sebaliknya bagi Indonesia, kesepakatan ini menyimpan sejumlah risiko jangka menengah hingga panjang bagi kondisi perekonomian. Bayangkan saja, produk Indonesia tetap dikenakan tarif oleh AS, sementara produk asal AS bisa masuk ke Indonesia tanpa hambatan tarif sama sekali. Situasi ini tentu akan memunculkan disparitas perdagangan dan stabilitas fiskal. Dampak lanjutannya, kesepakatan ini berisiko melemahkan berbagai sektor, terutama sektor manufaktur yang selama ini merupakan sektor padat karya, alias penyerap tenaga kerja yang sangat besar.

Para pengusaha mebel di Indonesia misalnya, cukup dibuat ketar-ketir karena penerapan tarif 0% bagi barang AS ini justru akan membalik keadaan. Diketahui sebelumnya tingkat ketergantungan industri mebel terhadap pasar AS mencapai 54% dari total ekspor. Namun setelah kesepakatan ini diberlakukan, tidak mustahil jika produk lokal makin sulit masuk ke AS, sementara produk AS justru akan membanjiri pasar Indonesia dengan harga yang jauh lebih murah.

Begitu pun dengan industri-industri lainnya, seperti tekstil, alas kaki, karet, hingga perikanan yang selama ini mengandalkan pasar AS sebagai salah satu tujuan utama ekspor. Juga sektor energi, pertanian, elektronik, alat kesehatan, dan obat-obatan. Biaya ekspor ke AS jelas akan meningkat tajam, sementara produsen lokal akan kalah saing dengan produk AS yang harganya jauh lebih murah.

Terlebih perlu diingat bahwa tarif 19% ini sejatinya merupakan tarif tambahan yang diterapkan bagi sejumlah negara yang dianggap memiliki surplus perdagangan dengan AS seperti Indonesia. Sebelumnya, pada 2 April 2025, Trump secara resmi telah mengumumkan kebijakan tarif resiprokal minimal 10% terhadap semua produk yang masuk ke AS dari semua negara!

Walhasil, produsen Indonesia dan masyarakat secara keseluruhan harus benar-benar bersiap menghadapi segala dampak yang akan muncul akibat kebijakan brutal ini. Selain berdampak pada perlambatan produksi, di tengah kondisi ekonomi yang makin memburuk sekarang ini, mereka harus menghadapi ancaman badai PHK yang sudah ada di hadapan mata.

Strategi Memperpanjang Hegemoni
Pemerintahan Trump memang sedang menghadapi situasi ekonomi dan keuangan yang sangat buruk, baik akibat perang dagang dengan Cina, keterlibatannya dalam perang Rusia dan Ukraina, maupun sokongan penuhnya atas penjajahan Zion*s di Palestina, dan berbagai problem lainnya. Banyak indikator yang menunjukkan bahwa ekonomi AS di bawah Presiden Trump terus mengalami pelemahan, termasuk klaim pengangguran yang terus meningkat di dalam negeri.

Oleh karenanya, banyak analisis yang menyebut bahwa meski AS masih menjadi kekuatan ekonomi dan politik terbesar di dunia, tetapi pergeseran menuju kekuatan multipolar tidak bisa dihindari lagi. Artinya, ada perubahan persepsi global soal kepemimpinan AS atas dunia.

Kondisi ini tentu menjadi ancaman tersendiri bagi upaya AS untuk terus mempertahankan hegemoninya atas dunia. AS tidak mungkin melepas begitu saja posisinya sebagai negara pertama yang sudah ia rebut sejak perang dunia kedua. Itulah yang melatari Presiden Trump meluncurkan strategi “America First” dalam politik ekonomi dan politik luar negerinya.

“America First” adalah sebuah strategi kebijakan yang menekankan kepentingan nasional Amerika Serikat di atas segalanya dengan fokus pada pendekatan unilateralisme, yakni mengutamakan kepentingan nasional dan cenderung menghindari perjanjian multilateral dengan lebih memilih negosiasi bilateral. Juga menggunakan pendekatan proteksionisme, yakni menerapkan tarif tinggi pada barang impor untuk melindungi industri dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.

Oleh karena itu, jelas bahwa kebijakan tarif yang digencarkan Donald Trump adalah bagian dari strategi “America First” yang bertujuan untuk memperkuat posisi ekonomi Amerika dalam perdagangan global ini. Dengan cara ini, AS berupaya melindungi dan memperkuat industri dalam negerinya dari produsen asing, mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, dan memperbaiki neraca perdagangannya yang defisit.

Dengan kebijakan ini p**a, AS berupaya menekan negara-negara yang dianggap memiliki hambatan perdagangan tinggi, sekaligus mengikat negara-negara pengekor agar tetap dalam cengkeraman hegemoni dan penjajahannya seperti selama ini. Sampai-sampai AS berhasil menekan negara-negara lain, tidak terkecuali negara besar seperti Inggris hingga rela melakukan “appeasement” atau pemuasan terhadap AS dan Donald Trump, semata guna mengurangi tarif Impor AS di negaranya.

Ndilalah-nya, Indonesia hingga saat ini masih merupakan objek hegemoni yang potensial bagi AS, baik pada aspek pasar produk maupun sumber daya alamnya. Trump bahkan mengatakan dalam wawancaranya bahwa Indonesia memiliki sumber daya berkualitas tinggi yang sangat dibutuhkan AS. Oleh karena itu, menganggap turunnya tarif sebagai keberhasilan negosiasi dan diplomasi di hadapan negara besar adalah simp**an dini yang terlalu polos dan percaya diri.

Bagaimanapun, AS masih memegang kendali dalam konstelasi politik global, terutama melalui lembaga-lembaga internasional. Kekuatan militernya memungkinkan bagi AS untuk campur tangan dalam konflik internasional sebagaimana terjadi di Palestina. AS pun memiliki pengaruh besar dalam ekonomi global, termasuk dalam perdagangan minyak melalui sistem petrodolar dan penggunaan mata uang dolar sebagai standar kurs internasional.

Begitu pun dalam aspek budaya, AS selalu menjadi trend setter yang memungkinkan negara-negara di bawah pengaruhnya kehilangan benteng pengaman yang dibutuhkan sebagai modal perlawanan menghadapi hegemoni ideologinya.

Maka sebagai kampiun kapitalisme, AS akan terus menjaga eksistensi dan memperluas pengaruhnya di seluruh dunia. Adapun metode yang dilakukan adalah dengan melakukan penjajahan di berbagai bidang kehidupan. Salah satunya melalui bidang ekonomi dan politik sebagaimana yang Trump lakukan berupa kebijakan menaikkan tarif perdagangan yang hari ini cukup membuat dunia kelabakan, termasuk entitas umat Islam.

Melawan Hegemoni dengan Kekuatan Ideologi
Allah Swt. sejatinya telah memberi predikat umat Islam sebagai khairu ummah, yakni umat terbaik yang diturunkan di antara manusia sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an surah Ali Imran ayat 110, yang berbunyi, “Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah… “

Namun kenyataannya, posisi umat Islam beserta negara-negaranya, jauh dari predikat yang telah Allah sematkan. Alih-alih menjadi umat terbaik, entitas umat Islam justru tampil sebagai umat pengekor, lemah, terpecah belah dan terjajah. Semua potensi yang ada pada mereka, mulai dari sumber daya manusia yang jumlahnya luar biasa besar hingga sumber daya alamnya yang melimpah ruah, justru jadi sumber malapetaka yang seolah tidak berkesudahan.

Hal ini terjadi karena umat telah terjauhkan dari sumber kemuliaannya, yakni ajaran Islam dan negara penerapnya, yakni Khilafah Islam. Pada 3 Maret 1924, tercatat dalam sejarah sebagai momentum memilukan bagi umat Islam karena institusi Khilafah yang telah tegak selama belasan abad akhirnya berhasil diruntuhkan oleh Inggris melalui anteknya yang bernama Mustafa Kemal dan kawan-kawannya.

Sejak peradaban Islam muncul pada masa Rasulullah saw. dilanjutkan oleh kepemimpinan khulafaurasyidin dan para khalifah setelahnya, umat Islam hidup dalam satu kepemimpinan. Seluruh urusan mereka diatur dengan syariat Islam yang memang Allah turunkan sebagai solusi bagi seluruh problem kehidupan. Sepanjang itu p**alah umat Islam hidup dalam kemuliaan, bahkan mampu menjadi pemimpin peradaban cemerlang.

Pengakuan atas kehebatan peradaban Islam di bawah naungan Khilafah dipersaksikan oleh para ahli sejarah dari zaman ke zaman. Kesejahteraan rakyatnya dan kewibawaan negaranya menjadikan entitas umat Islam benar-benar unggul dibandingkan bangsa-bangsa atau entitas lainnya. Sepanjang masa itu p**a negara Khilafah bahkan tampil sebagai negara pertama yang ditakuti lawan-lawannya.

Berbeda ketika umat hidup tanpa Khilafah, lalu mereka menenggak racun nasionalisme dan sekularisme yang disuntikkan musuh secara perlahan melalui antek-anteknya. Pelan, tetapi pasti, umat Islam terlepas dari rahasia kekuatannya. Hingga melalui masa yang panjang, pada akhirnya Khilafah benar-benar runtuh dan umat hidup dalam negara buatan penjajah dengan berbagai aturan main yang menguntungkan dan menjamin eksistensi mereka.

Semua itu berlangsung hingga sekarang, meski pemain utamanya telah berganti dari Inggris ke Amerika. Kini, AS-lah negara pertamanya. Ia yang mengendalikan seluruh arah kebijakan global atas nama perjanjian internasional dan hubungan bilateral, tanpa ada satu pun yang bisa menghentikannya. Semua dalam kerangka penjajahan, sebagaimana lekat dengan ideologi yang diusungnya, yakni ideologi kapitalisme yang sangat destruktif dan eksploitatif karena sama sekali tidak mengenal nilai-nilai kebaikan, apalagi halal haram.

Situasi ini semestinya tidak dibiarkan berlangsung lama karena sistem ini jelas bukan habitat umat Islam. Terlebih-lebih, ajaran Islam tidak menerima segala bentuk penjajahan. Allah Swt. berfirman, “… Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.” (TQS. An-Nisa : 141)

Hanya saja, umat Islam harus dipahamkan bahwa sumber kekuatan dan kebangkitan mereka justru ada pada ajaran agamanya. Yakni ajaran Islam yang harus dipahami dengan cara yang benar sebagai way of life atau ideologi, bukan sebagai ajaran ritual dan moral yang tidak memberi pengaruh pada kehidupan.

Kehadiran Islam sebagai ideologi justru sangat ditakuti musuh-musuh Islam karena akan menjadi ancaman bagi eksistensi ideologi kapitalisme global pada masa depan. Oleh karena itulah, mereka terus berupaya untuk mengamuflase ajaran Islam, antara lain dengan menginisiasi pengarusan Islam moderat di negeri-negeri Islam yang sejatinya akan mengukuhkan penjajahan. Atau dengan cara memonsterisasi ajaran Islam dengan memproduksi narasi terorisme dan radikalisme yang nyaris selalu disematkan hanya pada umat Islam.

Khatimah
Dominasi Amerika dengan kapitalismenya atas dunia dipastikan tidak akan berlangsung lama. Selain karena asasnya cacat, aturan-aturannya pun jelas-jelas menjadi sebab berbagai penderitaan. Kebijakan tarif yang diterapkan AS hanya satu dari sekian banyak kebijakan destruktif yang diproduksi sistem kapitalisme global. Kebijakan seperti ini hanya mungkin dilawan oleh umat Islam. Syaratnya mereka mau bersatu di bawah naungan Khilafah yang menerapkan syariat Islam kafah sebagai satu-satunya kunci kebangkitan dan ideologi penebar rahmat bagi seluruh alam. [MNews/SNA]