Pakistan Study Forum (PSF)

Brazuca
Lupakan sejenak bin Laden, polio, ataupun terorisme yang selalu menjadi keyword untuk mengenal Pakistan. Negara yang mayoritas penduduknya menyukai olah raga kriket ini tidak menutup kemungkinan untuk menjadi produsen bola resmi dalam piala dunia 2014 yang akan dilaksanakan di Brazil.
Ya, Brazuca, demikianlah disebut namanya. Bola berukuran keliling 69 cm dengan berat 437 gram ini hanya memiliki daya serap air 0,2 persen. Dengan daya serap air yang rendah itulah bola dapat menjaga kondisinya tetap stabil walau dimainkan di bawah deras air hujan sekalipun. Spesifikasi tersebut tentu diyakini Adidas dapat melebihi kualitas “Jabulani”, yang menuai kritik pada piala dunia di Afrika Selatan 4 tahun lalu.
Ini bukan kali pertama Pakistan menjadi produsen bola kelas dunia. Sebelumnya Pakistan juga pernah memproduksi bola resmi piala dunia 1982, “Tango Espana”, seri ke-3 dari serial bola Adidias Tango. Setelah 32 tahun lamanya, akhirnya Pakistan kembali menjadi produsen bola resmi dalam kompetisi terbesar sepakbola di jagad raya ini. Tentunya ini menjadi prestasi besar bagi pabrik produsen bola yang bermarkas di Sialkot, di bagian timur laut Pakistan, tepatnya 125 km sebelah utara kota bersejarah Lahore.
Dalam beberapa dekade, pabrik supplier bola Adidas yang bermarkas di Sialkot ini telah berjasa menghasilkan bola sepak yang berkualitas tinggi. Itu terbukti dari jumlah produksi yang mencapai 30 – 42 juta bola per tahun di ekspor ke berbagai negara. Jumlah tersebut bisa mencapai 40 persen dari jumlah produksi global di dunia. Pabrik yang saat ini dikepalai oleh Khwaja Akhtar ini juga memproduksi bola yang digunakan dalam Bundesliga Jerman, Liga Perancis, dan Liga Champion.
Semoga prestasi besar ini dapat memberikan warna baru yang perlu diperhatikan dunia dari negara Pakistan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian negara yang juga tergabung dalam komunitas negara D-8 ini. Pakistan Zindabad!!!

ISLAMABAD: Pemimpin Pusat Partai Rakyat Pakistan (PPP) Senator Mian Raza Rabbani pada hari Kamis mengatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk menciptakan konflik antara lembaga yang berbeda, namun karena kebijakan damai yang efektif dari pemerintah ini tidak bekerja.

Rabbani juga mengatakan isu Balochistan telah menjadi sangat serius dan membutuhkan keputusan penting.

Senator PPP mengambil bagian pada gerakan di Senat tentang hukum dan situasi ketertiban di negara dengan referensi khusus untuk pembunuhan target dan kekerasan sektarian di Baluchistan, Karachi dan Gilgit-Baltistan.

Dia mengatakan masalah orang hilang di Balochistan menjadi rintangan utama dalam cara untuk memecahkan masalah ini.

Rabbani disajikan delapan poin sebelum rumah untuk mengatasi masalah Karachi. Dia mengatakan ini termasuk menciptakan konsensus dengan partisipasi semua stakeholder terhadap kelompok atau individu yang terlibat dalam terorisme.

Ia mengusulkan pembentukan komite pemangku kepentingan mengenai hukum dan ketertiban di tingkat DPRD, peningkatan koordinasi antara badan-badan intelijen antar dan intra-provinsi, menolak pelepasan pelaku terorisme dari kantor polisi. Dia juga mengusulkan menghentikan posting dari Shos pada rekomendasi, penyediaan fasilitas ponsel pelacakan ke penegak hukum lembaga di Sindh, membuat peran CPLC aktif dan instalasi dan perbaikan dari kamera CCTV di lokasi sensitif.

Menteri Dalam Negeri Rehman Malik, mengambil bagian dalam diskusi, mengatakan telah terjadi serangan terus-menerus dari media dan oposisi bahwa pemerintah tidak mengambil langkah-langkah yang cukup, yang merupakan salah persepsi.

Dia meminta untuk briefing di-kamera untuk menginformasikan para senator dari penangkapan dan kemajuan yang dibuat sejauh ini dalam rangka untuk mengekang terorisme.

Malik mengatakan Karachi adalah kota multi-etnis dan itu bukan pertama kalinya bahwa kota sedang dihadapkan dengan gelombang kekerasan.

KABUL: The Afghan government Thursday welcomed Pakistan’s agreement to release several Taliban prisoners, but a Taliban official dismissed the move as irrelevant to the country’s peace process.

Details of the deal remained unclear a day after the agreement was reached at a meeting between the Pakistani government and Afghanistan’s High Peace Council in Islamabad.

Kabul had pressed for the release of senior Taliban leaders held in Pakistan. It believed they could help bring the militants to the negotiating table to end 11 years of war before the withdrawal of US-led Nato troops in 2014.

But the seniority of those to be released and plans for their future have not been disclosed publicly by Pakistani or Afghan negotiators.

“We welcome this move as a positive step toward Afghanistan’s peace process,” presidential spokesman Aimal Faizi said, declining to comment further.

Support from Pakistan, which backed the Taliban regime that held power in Kabul from 1996 to 2001, is seen as crucial to peace in Afghanistan after the departure of Nato combat forces.

The Taliban official dismissed the deal as “just a symbolic gesture to show the world that something happened in this meeting”.

“All those that are being freed are not members of Taliban any more, they have been dismissed and they’re not important,” the Taliban official told AFP in northwest Pakistan.

He said the Taliban were not in contact with the Afghan government-appointed High Peace Council and any negotiations should take place between the Taliban and the United States.

The militants have always publicly refused to negotiate directly with Kabul, calling the government of President Hamid Karzai a US puppet.

But preliminary contacts between the US and the Taliban in Doha were broken off in March when the militants failed to secure the release of five of their comrades held in Guantanamo Bay.

The prisoners freed by Pakistan could play a role if they were sent back to the Taliban ranks rather than brought to Kabul, said Waheed Mujda, an analyst and former foreign ministry official during the Taliban regime.

“If they are released and brought to Kabul it will be meaningless and have no effect on the peace process. They will be just like dozens of other Taliban officials who live in Kabul and have no links to the Taliban,” Mujda, who lives in the Afghan capital, told AFP.

IKPM Hadramaut

News Breakfast (Sabtu, 25/08/12)

Politik: Pakistan Tehreek Insaf (PTI) Umumkan Stategi Kebijakan Ekonomi

Dawn, berita harian berbahasa inggris, memberitakan PTI, partai yang digawangi Imran Khan yang menjadi icon perubahan Pakistan, meluncurkan kebijakan ekonomi untuk Pakistan dengan mencanangkan lebih dau kali lipat angka pertumbuhan ekonomi melalui strategi investasi dan perdagangan. Berita serupa juga dirilis oleh Business Recorder, salah satu media harian bisnis dan ekonomi. Pada Kesempatan yang sama sejumlah pimpinan teras PTI juga mengumumkan aset harta kekayaan mereka kepada publik sebagai bukti dari komitmen partai mereka yang bersih, seperti yang diberitakan oleh The news.

Hukum: PPP Kumpulkan Koalisi Terkait Pemanggilan PM oleh MA

Rapat tingkat tinggi PPP yang merupakan partai berkuasa di Pakistan pada jumat tengah malam memutuskan untuk berkonsultasi dengan semua partai koalisi terkait pemanggilan Perdana Mentri (PM) Ashraf oleh Mahkamah Agung, seperti diberitakan Dawn. Iklim politik di Pakistan kembali memanas pasca putusan MA yang memanggil lagi PM pada 27 Agustus trakait isu NRO, skandal pencucian uang yang melibatkan Presiden Zardari, sebagai rentetan dari perseteruan antara Pemerintah dengan MA. Sedangkan The News memuat komentar Attorney General (AG) yang merupakan kuasa hukum pemerintah yang berpendapatkan bahwa kebijakan resmi PM tidak dapat dipertanyakan oleh MA.

Ekonomi: India Izinkan Pakistan untuk Investasi di Pasar Uang

Bank India telah memutuskan bahwa warga negara Pakistan, atau entitas yang didirikan di Pakistan, mungkin, dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Promosi Penanaman Modal Asing dari Pemerintah India, membeli saham dan obligasi konversi dari sebuah perusahaan India , di bawah Skema Investasi Asing langsung (FDA), sesuai dengan syarat dan kondisi yang relevan, seperti dilansir Dawn. Sedangkan The News memberitakan bahwa seluruh POM bensin dan gas di Pakistan akan tutup selama 24 jam kedepan, sesuai dengan rancangan menejemen gas.

Geopolitik: Lagi, Pesawat tak berawak AS Tewaskan 18 Pakistan

Menurut pemberitaan Dawn, serangan pesawat tanpa awak AS yang terjadi pada jumat malam (24/08) kembali membunuh sekitar 18 warga, tiga diantaranya merupan anggota militan di Wazaristan, kawasan yang berbatasan dengan Afganistan, Merespon hal itu, pemerintah Pakistan melalui kemlu mengajukan protes keras kepada Kedutaan AS di Islamabad yang menegaskan bahwa serangan pesawat tanpa awak tersebut merupakan pelanggaran atas kadaulatan Pakistan dan tidak dapat dibenarkan dalam kacamata hukum international maupun kode etik hubunagn diplomatik, seperti dilansir oleh The News. (PSF)

Ramadan di Negeri Nuklir Islam

Bulan penuh berkah itu berlalu sudah dan semua rasa haru dan bahagia pun tertumpah dalam khidmatnya hari raya. Namun hikmah dan keagungan Ramadan tetap menyisakan dampak yang mendalam di hati tiap-tiap orang yang menjalaninya. Setidaknya kerinduan akan suasana dan semarak bulan suci itu akan menggelayuti rasa semua ummat Islam.

Bagi mereka yang menjalani Ramadan di luar negeri, semarak Ramadan yang berbeda dengan tanah air memberi kesan dan arti tersendiri. Begitu juga di Pakistan, satu-satunya negeri nuklir Islam.

Ada sejumlah catatan tentang puasa Ramadan di Pakistan yang cukup menarik, meskipun ada beberapa yang tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Pertama, soal penetapan awal Ramadan dan hari raya. Seperti halnya di tanah air, perbedaan antara ormas Islam dalam menentukan awal Ramadan dan 1 Syawal juga terjadi di Pakistan.

Namun yang menarik justru kebiasaan pemerintah Pakistan yang memutuskan 1 Ramadan dan Syawal terlambat dari mayoritas negara muslim. Bahkan keterlambatan itu bisa sampai dua hari.

Dalam perspektif ilmu agama, tepatnya fiqh, hal ini sebetulnya biasa dan wajar. Landasannya sederhana, karena perbedaan matla'. Namun tulisan ini tidak akan membahas itu.

Yang jadi masalah juga terletak pada perbedaan penanggalan hijriyah Pakistan dengan mayoritas negeri muslim. Misalnya bila di Saudi dan Indonesia hari ini adalah tanggal 2 Muharram, bisa jadi di Pakistan baru tanggal 1. Jadi ketika bulan tidak dapat dilihat oleh komite hilal Pakistan, maka bilangan Sya'ban digenapkan. Nah, pada akhirnya kemungkinan untuk sama dengan negara lain menjadi kecil. Walaupun tidak jarang juga Pakistan mengawali Ramadan bersamaan dengan negara lain.

Begitu juga dengan Iedul fitri dan adha, Pakistan sering terlambat dari mayoritas negara lain. Kebijakan Pakistan ini tentu bukan tanpa dalil dan landasan. Sepert halnya Iedul fitri tahun ini (1433 H) di Pakistan jatuh pada hari senin, terlambat sehari dari yang lain.

Barangkali salah satu hikmahnya untuk warga Indonesia yang berada di Pakistan, hal ini memberikan kesempatan untuk memperbaiki ibadah puasa yang dirasa kurang maksimal pada hari-hari sebelumnya. Namun ada juga yang berkelakar menafsirkan ini dengan beragam candaan. Katanya mungkin maulananya (Kiayai atau ust) asik minum chai, teh khas Pakistan, sehingga lupa lihat bulan. Ada juga yang bilang karena Pakistan sebagai negara Islam yang kuat ingin selalu berbeda dengan Saudi. Sehingga dianggap tidak mengekor.

Kedua, budaya i'tkaf dan kedermawaan warga Pakistan. Ketika sepuluh malam terakhir tiba hampir seluruh masjid di Pakistan mengadakan i'tikaf. Dan hebatnya lagi, semua kebutuhan peserta i'tikaf ditanggung oleh masjid, alias gratis. berbeda dengan di tanah air mayoritas masjid mewajibkan sejumlah uang untuk mendaftar i'tikaf.

Hal itu karena kedermawaan warga Pakistan yang terkenal s**a berlomba dalam memberi khususnya terkait ibadah. Misalnya tidak jarang para pedagang meberi harga murah kepada mahasiswa Indonesia dengan pertimbangan thalibul ilmi (penuntut ilmu).

Ketiga, terkait kesemarakan dan pernak-pernik Ramadan di Pakistan memang tidak semeriah di tanah air. Orang Pakistan tidak mengenal budaya mudik, ngabuburit, safari Ramadan, beli baju baru lebaran dll. Suasana Iedul fitri juga tidak serame di Indonesia. Justru Iedul adha di Pakistan lebih meriah dari Iedul fitri. Lamanya masa libur sekolah dan kantor pada hari raya Iedul fitri pun sedikit.

Namun demikian masalah belanja khusunya sembako tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Beberapa hari menjelang puasa dan hari raya harga barang-barang mengalami kenaikan. Aktifitas jual beli di pusat-pusat perbelanjaan pun meningkat tajam. Pasar dan grosir tidak pernah sepi dari pembeli, bahkan berjubel.

Keempat, waktu berpuasa juah lebih panjang ketimbang di tanah air. Yaitu kurang lebih 16-17 jam per hari, dari imsak pukul 03.30 sampai buka pukul 19.20 . Hal ini disebabkan bulan Ramadan biasanya jatuh pada musim panas. Bahkan kalau mau dikaji kata Ramadon itu sendiri memiliki arti panas yang sangat menyengat. Dikatakan demikian, menurut sebagian ulama, karena puasa biasa jatuh pada musim panas atau karena keadaan perut kita yang panas. Jadi puasa Ramadan di Pakistan sangat menantang dan berati. Intinya, rasa Ramadannya bener-bener najong.

Terakhir, puasa Ramadan di negeri orang, termasuk Pakistan, selalu membuat rindu akan suana Ramadan di tanah air dengan segala pernak-perniknya. Kangen, sedih dan haru, khusunya di hari raya tatkala jauh dari orang tua dan keluarga, makin membuat mereka yang berada diluar negeri sadar bahwa puasa Ramadan di tanah air begitu indah (PSF).

Segenap pengurus PSF mengucapkan selamat hari raya Iedul Fitri 1433 H, mina aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

Masyarakat Pakistan Kecewa dengan Kinerja Pemerinta

Menurut survey terbaru yang dilakukan Gallup Pakistan, mayoritas masyarakat kecewa dengan status-quo. Rating pencapaian dan kemajuan yang dicapai pemerintah dalam kurun waktu setahun terakhir adalah negatif dengan rincian; ekonomi 30%; hukum dan keamanan 26%; sosial dan moralitas 12%; pendidikan 9% (6 Agustus 2012)

Mayoritas Warga Pakistan Mengklaim Diri Mereka 'Agamis'

Menurut hasil penelitian terbaru yang dilakukan Gallup Pakistan sekitar 84% dari penduduk Pakistan mengaku agamis; 12% mengatakan sebaliknya; 1% mengklaim mereka ateis; 3% tidak menjawab.

Lebih dari Setengah Penduduk Pakistan Menentang Imunitas untuk Pejabat Tinggi dari Proses Peradilan

Ditengah hangatnya perdebatan mengenai undang-undang imunitas pejabat tinggi negara yang disahkan oleh Parlemen Pakistan baru-baru ini, Gullup Pakistan, sebuah lembaga survey ternama di Pakistan merilis hasil survey mengeni opini masyarakat Pakistan terhadap undang-undang baru tersebut.

Dalam survey yang diliris tanggal 27 Juli ini disebutkan bahwa hanya 16% yang mendukung undang-undang tersebut; 51% menentangnya dan 33% tidak perduli dengan undang-undang kontroversial itu.