LPM Keadilan

Beberapa waktu yang lalu, tepatnya bulan Februari 2022 Rusia melakukan invasi besar-besaran ke Ukraina. Latar belakang Rusia melakukan invasi sebab Ukraina disinyalir mencoba masuk menjadi anggota NATO. Invasi tersebut berdampak secara langsung pada perekonomian dan stabilitas politik keamanan global.

Indonesia pada November 2022 mendatang dipercaya menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi G20. Dalam forum kali ini Rusia maupun Ukraina akan diundang untuk hadir. Namun, melihat ketegangan masih terjadi diantara keduanya membuat Indonesia dilema dalam mengambil sikapnya. Lalu, apakah Indonesia mampu untuk menjadi pemersatu di antara Rusia dan Ukraina saat G20 berlangsung?

Ketuk tautan untuk baca lebih lanjut!

Dilema Presidensi G20 “KTT G20 merupakan momentum Indonesia untuk melakukan upaya diplomasi perdamaian para pihak yang bertikai. Forum negosiasi perlu diberikan ruang dengan tetap menjunjung tinggi sikap netralitas dan …

Pengurus-pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (DPM UII) Periode 2020/2021 telah dibebastugaskan pada Jumat, 10 Juni 2022. Namun, terdapat masalah transparansi yang belum terselesaikan hingga saat ini, seperti keterbukaan Laporan Pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Seharusnya, DPM sebagai lembaga tertinggi tingkat universitas ikut melakukan pengawasan terhadap keterbukaan informasi sebagaimana yang tertulis pada Pasal 3 huruf e Peraturan Keluarga Mahasiswa UII Nomor 3 Tahun 2019.

Ketuk kautan di bawah untuk membaca lebih lanjut

Menilik Tidak Transparannya DPM UII “Jangan-jangan, student government ini hanya tameng untuk (DPM) tidak mau dikritik,” -Beni Suranto, Direktur Pembinaan Kemahasiswaan UII Kaliurang-Keadilan. Student government merupakan suatu konse…

Sabtu (16/04/2022) di Nol Kilometer Yogyakarta terjadi aksi unjuk rasa yang dihadiri oleh gabungan mahasiswa serta beberapa aliansi di Yogyakarta. Mereka berkumpul untuk mengajukan sejumlah tuntutan ketidakberpihakan kepada kebijakan pemerintah.

Terdapat tiga tuntutan yang dianggap krusial seperti penolakan terhadap tiga periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kenaikan harga bahan bakar minyak dan kenaikan harga sebagian bahan pokok.

Aksi unjuk rasa ini diperkirakan akan masih terus berlanjut hingga pemerintah memberikan respon atas tuntutan yang disuarakan.

Baca selengkapnya melalui tautan di bawah.

Penolakan Presiden Tiga Periode: Kapan Pemerintah Akan Merespon? “Gerakan aksi ini adalah sebuah bentuk perasaan masyarakat yang diwakilkan mahasiswa sebagai (wujud) kesadaran bahwa negara tidak baik-baik saja,” – Muhammad Adithiya Utomo, salah satu …

Dilakukannya pemutihan suara terhadap Pemilwa oleh Panwas UII mendasari permasalahan server yang bermasalah, membuat mahasiswa tak dapat menggunakan hak suaranya.
Di sisi lain, KPU UII memberi pernyataan bahwa traffic yang melebihi batas pada web menyebabkan masalah ini eksis.

Masalah Pengulangan Pemilwa, Bukti Ketidaksiapan KPU UII? “Dampak pengulangan itu ya pemutihan suara,” -Fachri Ali, Ketua Panwas UII Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Wakil Mahasiswa (Pemilwa) Universitas Islam Indonesia memutuskan untuk mengulang kemba…

Aliansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Bergerak (Aliansi UMY Bergerak) bersama-sama dengan mahasiswa UMY secara umum melakukan aksi akan dugaan tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh salah satu Demissioner Badan Eksekutif Mahasiswa UMY. Pernyataan seksis yang diutarakan oleh pihak kampus kepada whistleblower peristiwa ini juga menjadi salah satu alasan yang mendasari mahasiswa UMY turun melakukan aksi. Untuk itu, massa bergerak dengan tuntutan yang salah satunya agar pihak kampus merombak struktur lembaga penanganan kasus kekerasan seksual yang juga mengikutsertakan elemen mahasiswa di dalamnya.

Baca selengkapnya melalui tautan di bawah.

Tuntutan Mahasiswa UMY Yang Secara Mentah Ditinggal Pergi Oleh Pihak Kampus “Itu sebenarnya kan (terduga) sudah di DO, tapi pinginnya massa aksi itu tidak hanya sampai di DO aja, tapi ada regulasi (yang mapan) sampai ke depannya,” ujar Hana, salah satu massa aksi. Yogyakar…

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta putuskan Yayasan Universitas Proklamasi Empat Lima (UP 45) telah melakukan perbuatan melawan hukum. Surat keputusan tentang pemberhentian sebagian dosen juga terbukti tidak sah. Dalam sidang yang digelar terbuka untuk umum tersebut, UP 45 dihukum untuk mengembalikan dosen pada posisi semula. Meskipun begitu, masih ada satu dosen yang gugatannya ditolak dan akan melakukan upaya hukum kasasi.

Ketuk tautan di bawah untuk membaca lebih lanjut.

Hakim Putuskan Yayasan UP 45 Terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Sebagian Dosen Dipekerjakan Kembali “…seluruh proses atau tahapan yang dilakukan oleh yayasan untuk melakukan PHK terhadap empat dosen ini memang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”- ungkap Yogi Zul Fadhli…

Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (KM UII) secara bersama-sama berniat untuk membantu mahasiswa terdampak Covid-19 dengan cara memberikan keringan SPP. Akhirnya pada awal bulan November 2021 lalu, dalam Sidang Istimewa yang dihadiri oleh seluruh KM UII, menetapkan penggunaan Dana Abadi untuk bantuan SPP. Namun niat tersebut kemudian diciderai oleh oknum DPM FPSB yang diduga melakukan pungli dalam proses pendataan mahasiswa terdampak Covid-19.

Ketuk tautan di bawah untuk membaca lebih lanjut.

Dugaan Pungli DPM FPSB dalam Bantuan Potongan SPP Pandemi “… kalau misalnya kongkalikong, maka kemanusiaannya sudah hilang akal. Ini sudah tidak mencerminkan Islam Ulil Albab.”- papar Muhammad Nabil Rowiyan, Komisi II DPM Universitas Islam Indonesia. Yogy…

Tak hanya kerumunan yang dibatasi, hal yang sama juga diterapkan pada konsep kebebasan berekspresi. Data dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), menunjukkan bahwa sejak Januari 2021, terdapat 26 kasus pembatasan kebebasan berekspresi. Pembatasan tersebut ditunjukkan dari adanya upaya penghapusan mural, persekusi pembuat konten, serta upaya penangkapan terkait kritik yang berujung UU ITE. Dari situ, terlihat bahwa pernyataan yang dikeluarkan oleh Joko Widodo saat memberi sambutan di Laporan Akhir Tahun Ombudsman RI (8/02/2021) sangat kontradiktif dengan realita yang ada. Padahal sulitnya ruang aman untuk menyampaikan pendapat, dapat menyebabkan ketidakpercayaan rakyat kepada kinerja pemerintah.

Oleh karenanya, dalam merayakan hari demokrasi sedunia, kami ingin menyuarakan bahwa Pemerintah harus lebih menjamin kebebasan ruang untuk berekspresi serta memberikan arahan kepada aparat negara untuk tidak melakukan pembungkaman secara sewenang-wenang. Fiat justitia!

Selamat hari demokrasi sedunia!

Buku Ada Apa dengan China? berusaha melawan stigma islamofibia yang secara luas kini hadir di tengah masyarakat negeri Tiongkok. Ditemani buku ini, peresensi memaparkan berbagai titik kontra terhadap pikiran-pikiran negatif yang hadir menengahi Tiongkok. Buku yang ditulis oleh Novi Basuki ini dinilai menjadi salah satu bacaan wajib dan berguna sebagai tamparan mereka penelan mentah suatu isu.

Klik tautan di bawah untuk membaca lebih lanjut.

Melihat Islam di Negeri Komunis “Tidak penting apa agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak akan pernah tanya apa agamamu.” -Abdurrahman Wahid Oleh Haviv Isya Maulana Novi Basu…

Konstitusi merupakan kodifikasi yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara. Gagasan perubahan konstitusi selalu menjadi isu yang kerap bergulir di setiap rezim pemerintahan. Banyak yang tidak menyadari jika konstitusi pada dasarnya selalu memiliki daya tahan atau kemampuan untuk bertahan lama.

Klik tautan di bawah untuk membaca lebih lanjut

Daya Tahan Konstitusi “UUD 1945 memiliki aturan main perubahannya, banyak yang tidak menyadari jika konstitusi pada dasarnya selalu memiliki daya tahan atau kemampuan untuk bertahan lama.” Oleh Dr. Idul Rish…

Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terlaksana 76 tahun lalu terjadi karena perjuangan para pahlawan nasional. Namun, jasa Laksamana Maeda dalam peristiwa itu juga patut untuk kita harumkan.

Menurut Achmad Soebardjo, dalam detik-detik proklamasi Maeda menunjukkan sikap selayaknya seorang 'Samurai Jepang'. Ungkapan tersebut muncul atas berbagai pengorbanannya untuk Indonesia merdeka. Aksinya yang turut membantu Indonesia mencapai titik merdeka dikecam oleh negaranya, memojokkan Maeda untuk menerima berbagai hukuman atas itu.

Baca tulisan profil tentang Laksamana Maeda melalui tautan di bawah

Laksamana Maeda Tentara Jepang Penyokong Kemerdekaan Republik Indonesia “Pada detik-detik terpenting dalam melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Laksamana Maeda menunjukkan sifat samurai Jepang, yang mengorbankan diri dengan rela demi tercapainya cita-ci…

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang kembali melaksanakan sidang lanjutan gugatan warga Desa Wadas terhadap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pada Kamis 12 Agustus 2021. Agenda persidangan kali ini adalah mendengarkan keterangan Ahli dari para penggugat.

Dalam sidang tersebut terungkap fakta berdasarkan keterangan saksi ahli dari berbagai bidang disiplin ilmu, perpanjangan Izin Penetapan Lokasi (IPL) cacat prosedur dan substansi.

Klik tautan di bawah untuk membaca lebih lanjut.

Sidang Lanjutan Gugatan Warga Desa Wadas, Saksi Ahli: Perpanjangan Izin Penetapan Lokasi Cacat Prosedur dan Substansi “..Karena ini konteksnya penambangan ini tetap dilakukan maka akan ada di hulu. Ketika hulu terganggu, hilir itu berantakan” -papar Nandra Eko Nugroho, S.T.,M.T. Saksi ahli Geologi dan Kebencanaan …