edunarasi.id

Dirjen GTK Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, membawa kabar gembira bagi 237.000 guru honorer di sekolah negeri. Pemerintah berkomitmen menuntaskan penataan status mereka tahun ini guna menghindari PHK massal akibat penghapusan tenaga honorer di 2026.

Kini, pemerintah pusat pasang badan menanggung honorarium melalui dana BOS dan tunjangan khusus. Guru non-ASN bersertifikat akan menerima tunjangan Rp2 juta per bulan, sementara yang belum bersertifikat mendapat insentif Rp400 ribu. Langkah ini diambil untuk menjamin kesejahteraan pendidik sekaligus memberikan kepastian hukum bagi mereka yang telah lama mengabdi di instansi pemerintah.

Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin menyampaikan permohonan maaf karena pernyataannya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI pada 28 Januari 2026 dianggap menyinggung perasaan para guru madrasah swasta dan seolah menunjukkan negara "lepas tangan" terhadap kesejahteraan mereka.

Melalui klarifikasi yang dirilis awal Februari 2026, ia menegaskan tidak ada niat untuk merendahkan profesi guru dan memastikan bahwa Kementerian Agama tetap memprioritaskan perbaikan tata kelola serta peningkatan kesejahteraan guru agama dan madrasah di seluruh Indonesia

Tertundanya pembayaran TPG dan TPD tahun 2026 yang diakui oleh Kemenag mengindikasikan rapuhnya sistem pendanaan pendidikan agama di Indonesia. Isu ini bukan hanya perkara teknis pencairan, melainkan cerminan dari pola kebijakan yang cenderung mengorbankan kesejahteraan pendidik saat stabilitas anggaran negara terganggu.