IAPI Jawa Timur

6 Mei 2026

Bimbingan Teknis Penyiapan Penawaran dan Praktik Mini Kompetisi untuk Pekerjaan Konstruksi pada Katalog V6..

Pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) secara swakelola pada dasarnya dilakukan tidak dengan menggunakan suatu aplikasi elektronik tertentu. PBJP secara swakelola memiliki kerawanan terjadi kesalahan dalam implementasinya. Selain itu, dokumen-dokumen pengadaan swakelola acapkali tidak dibuat sedemikian rupa yang dapat menggambarkan proses pengadaan secara tertib dan akuntabel.

Pada bagian lain, swakelola merupakan pengadaan yang merupakan objek audit. Oleh karena itulah pengadaan secara swakelola harus dilakukan dengan tertib dan diperlengkapi dengan dokumen-dokumen yang cukup sesuai aturan/ketentuan bukan kebiasaan.

Untuk memahami lebih lanjut DPD IAPI Jawa Timur menyelenggarakan Workshop Pengadaan Barang dan Jasa secara Swakelola pada Instansi Pemerintah dengan narasumber Bapak Agus Yusuf Arianto..

Workshop pengadaan secara swakelola ini akan membimbing peserta agar lebih terampil dalam pengelolaan kegiataan swakelola pada instansi pemerintahan dan/atau institusi lainnya tidak terkecuali SPPG selaku pelaksana program MBG.

Mari ikuti kegiatan ini..

🗓️ Kamis - Jumat, 18 - 19 Juni 2026
🕑 08.00 - 17.00 WIB
📍 Hotel Best Western Papilio Surabaya

Pendaftaran ➡️ klik tautan berikut https://bit.ly/bimtekjun26

4 - 5 Mei 2026..

Bimbingan Teknis Penyusunan Spesifikasi Teknis dan HPS..

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan pemahaman yang komprehensif keseluruhan tahapan proses pengadaan, mulai dari perencanaan hingga finalisasi kontrak. Pemanfaatan sistem informasi terintegrasi seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) menjadi instrumen penting dalam mendukung tata kelola pengadaan yang modern dan berbasis digital.

Sehubungan dengan hal tersebut, DPD IAPI Jatim meyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Strategi Cerdas dan Efektif dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui SiRUP, SPSE dan Katalog Inaproc bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJP hingga _update_ terbarunya (Perpres Nomor 46 Tahun 2025).

Bimtek ini materinya disusun sebagai pedoman pembelajaran guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi pada hari pertama difokuskan pada tahapan perencanaan pengadaan, yang meliputi penyusunan kebutuhan, integrasi data Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari SIPD ke dalam SiRUP, pembuatan paket pengadaan baik melalui penyedia maupun secara swakelola, serta proses inisiasi paket pengadaan.

Selanjutnya, materi pada hari kedua diarahkan pada tahapan pelaksanaan pengadaan melalui aplikasi SPSE, yang mencakup penyusunan dan pengunggahan spesifikasi teknis, penyusunan dan penginputan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), penyusunan serta pengunggahan rancangan kontrak, hingga finalisasi dokumen kontrak.

Dengan penyelenggaraan bimtek ini, diharapkan peserta mampu memahami secara menyeluruh alur dan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah, meningkatkan keterampilan dalam pemanfaatan aplikasi pendukung, serta mampu melaksanakan tugas dan fungsi pengadaan secara profesional, tertib administrasi, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang berlaku.

Mari ikuti kegiatan ini..

🗓️ Kamis - Jumat, 11 - 12 Juni 2026
🕑 08.00 - 17.00 WIB
📍 Hotel Best Western Papilio Surabaya

Pendaftaran ➡️ klik tautan berikut https://bit.ly/bimtekjun26

28 April 2026..

Bimbingan Teknis Mini Kompetisi Sektor Konstruksi pada Katalog Elektronik Versi 6, Kebijakan dan Praktik.

Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) merupakan sektor yang paling rentan terhadap risiko penyimpangan/kecurangan (fraud) dalam menerapkan tata kelola instansi pemerintah maupun korporasi. Data dari berbagai lembaga pengawasan menunjukkan bahwa mayoritas kasus tindak pidana korupsi yang ditangani bermula dari proses pengadaan yang tidak transparan dan lemahnya sistem pengendalian. Oleh karena itu, penguatan pengawasan internal bukan lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan benteng pertahanan utama untuk menjaga integritas dan efisiensi anggaran.

Dalam ekosistem PBJ yang dinamis, risiko fraud dapat terjadi di setiap tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan kebutuhan, persiapan pengadaan dan pemilihan, proses pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak hingga serah terima pekerjaan. Pengawasan internal yang efektif tidak hanya berfokus pada deteksi setelah kejadian (post audit), tetapi harus bertransformasi menjadi fungsi pencegahan dan konsultatif (assurance and consulting). Sinergi antara auditor internal sebagai "mata dan telinga" manajemen, serta pelaku PBJ sebagai eksekutor sangat krusial untuk menutup celah kecurangan sejak dini.

Untuk memahaminya lebih lanjut DPD IAPI Jatim mengadakan Bimbingan Teknis Efektivitas Pengawasan Internal dalam Mencegah Fraud Pengadaan Barang dan Jasa bersama narasumber Bapak Achmad Karsono.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta kesamaan persepsi antara pengawas dan pelaksana, sehingga terwujud tata kelola pengadaan barang dan jasa yang kredibel, akuntabel, dan bebas dari praktik fraud.

Mari ikuti kegiatan ini..

🗓️ Selasa - Rabu, 9 - 10 Juni 2026
🕑 08.00 - 17.00 WIB
📍 Hotel Best Western Papilio Surabaya

Pendaftaran ➡️ klik tautan berikut https://bit.ly/bimtekjun26

Agenda Bimbingan Teknis di bulan Juni 2026..

Pendaftaran :
⭐ mengisi link https://bit.ly/bimtekjun26
atau
⭐ scan barcode yang tertera di brosur

Dalam praktik pengadaan barang/jasa, perhatian sering kali terfokus pada proses administratif, pemilihan penyedia, hingga pencairan anggaran. Namun ada satu aspek penting yang kerap kali kurang terperhatikan, yaitu penghitungan dan pelaporan pajak. Kejadian ini bisa terjadi karena banyak hal. Mulai dari kompleksitas aturan perpajakan, perbedaan pengenaan jenis pajak untuk jenis transaksi yang berbeda, hingga sementara persepsi bahwa kewajiban pajak sudah selesai ketika pajak sudah dibayarkan.

Kurang diperhatikannya aspek pajak dapat menimbulkan risiko di kemudian hari. Tidak sedikit kasus di mana pajak atas pengadaan telah dibayarkan, namun di kemudian hari menurut pihak Direktorat Jenderal Pajak terdapat data perpajakan yang harus diklarifikasi; hingga terdapat kekurangan pajak yang harus dibayar bahkan ditambah dengan sanksi administrasi. Hal ini tentunya dapat mengganggu baik secara biaya, waktu, dan tenaga. Bahkan keuntungan yang sudah diperoleh dari sebelumnya bisa saja tergerus.

Upaya peningkatan kapasitas tentang aspek perpajakan menjadi hal yang tidak bisa ditunda. Penyelenggara pengadaan, peserta pengadaan, dan pihak lain yang terlibat dalam proses pengadaan perlu memiliki pemahaman yang sama dan komprehensif terkait perlakuan pajak dalam pengadaan.

Untuk memahami lebih lanjut DPD IAPI Jawa Timur menyelenggarakan Kelas Daring "Pajak dalam Pengadaan, Simple Tapi Krusial" bersama narasumber Bapak Samsul Arifin dan Bapak M. M. Pradana.

📆 Rabu - Kamis, 3 - 4 Juni 2026
🕐 13.00 - 15.30 WIB
🔊 Zoom

Pendaftaran ➡️ https://bit.ly/seripajakjun26

Dedikasi adalah bahasa terbaik untuk menunjukkan integritas.

Selamat merayakan Hari Buruh Internasional bagi para pejuang hebat yang selalu memberikan yang terbaik.