Diana

Pelajaran matematika kurikulum Merdeka kelas 1 SD Semester 2

Seperti yang ada di gambar, sebelum menjawab soal anak2 harus memahami dulu kata "lebih nya" dan "kurang nya". Setelah itu harus mencari jumlah A yang belum di ketahui dengan mengurangi / menambah dari B yang sudah di ketahui jumlah nya itu. Dan belum sampai di situ mereka harus menjumlahkan total semuanya A + B

Apa tidak pusing jadi mereka dengan membaca soal yang masih terbata2 ? 😅

Membalas kritik dengan ‘kenapa tidak jadi Presiden saja’ bukan jawaban substansial.Itu hanya cara paling mudah untuk menghindari evaluasi.. menunjukan kalau memang kurang pinter ngurusnya🤭

Mungkin bapak lupa di Demokrasi tidak menghasilkan pemimpin yang paling Kompeten tapi menghasilkan pemimpin yg paling POPULIS. - Socrates

Semoga saja ini hoax,

Banyak orang tua stres memikirkan les apa lagi yang bisa menjamin masa depan anak sukses. Padahal, ramalan masa depan itu tidak tertulis di sertifikat olimpiade, melainkan di cara mereka memperlakukan tong sampah sekolah.

Kita sering kali terlalu fokus pada deretan angka di rapor, sampai lupa bahwa sekolah adalah laboratorium sosial pertama bagi anak.

Di sanalah, hal-hal "kecil" yang luput dari penilaian ujian justru sedang menyusun batu bata karakter mereka untuk puluhan tahun ke depan.

Coba perhatikan kebiasaan-kebiasaan sederhana ini:

* Datang tepat waktu & bertanggung jawab pada tugas:

Ini bukan sekadar takut dihukum guru piket. Ini adalah cetak biru dari seorang profesional yang menghargai waktu orang lain di masa depan.

* Mengucapkan salam & mendengarkan saat orang lain berbicara:

Anak yang tahu kapan harus menyapa dan kapan harus menyimak sedang belajar ilmu paling mahal di dunia kerja nanti: *respect* dan empati.

* Membuang sampah pada tempatnya:

Menjaga kebersihan laci meja sendiri adalah latihan dasar agar kelak mereka tidak menjadi orang dewasa yang gemar "meninggalkan kekacauan" untuk dibereskan orang lain. (Lagipula, kasihan guru yang harus menemukan bekal pisang goreng berusia tiga minggu di pojok kelas).

* Membantu teman tanpa diminta & berani meminta maaf:

Dua hal ini adalah pondasi mental baja. Menolong tanpa diminta melatih kepekaan, sementara berani mengakui kesalahan melatih ego agar tidak tumbuh menjadi orang dewasa yang selalu merasa paling benar.

Ketika kebiasaan-kebiasaan kecil ini diulang setiap hari selama belasan tahun, mereka tidak lagi sekadar "aturan sekolah". Mereka bertransformasi menjadi refleks insting, lalu mengkristal menjadi karakter.

Sekolah memang tempat mengejar nilai, tetapi jauh lebih penting dari itu: sekolah adalah tempat anak belajar menjadi manusia.

"Pelajaran di kelas mungkin akan terlupa seiring waktu, namun bagaimana cara kita memperlakukan sesama dan tanggung jawab kecil di masa kecil, akan menetap menjadi jati diri."

Bagaimana dengan putra-putri Anda di sekolah? Kebiasaan kecil apa yang paling sering Anda amati dari mereka belakangan ini ?

BAHAGIA 5 DETIK: Saat Gaji Guru "Naik 300%" Lalu Direvisi di Atas Mimbar

Rabu, 20 Mei 2026, mungkin akan dikenang sebagai hari di mana jutaan guru se-Indonesia merasakan euforia paling singkat dalam sejarah.

Momen itu terjadi di forum resmi dan prestisius: Rapat Paripurna ke-19 DPR RI di Senayan. Presiden Prabowo Subianto sedang menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal untuk RAPBN 2027.

Di hadapan anggota dewan dan jutaan pasang mata rakyat, beliau menyoroti kesejahteraan aparatur negara. Dengan suara lantang beliau berucap:

"Karena itu pemerintah telah menaikkan gaji-gaji... ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru..."

Bayangkan suasana di ruang guru siang itu. Senyum langsung mengembang. Angka 300% menari-nari di pelupuk mata. Bagi guru, apalagi yang P3K atau menanti sertifikasi cair, kalimat itu ibarat angin surga. Cicilan, tagihan, rencana renovasi rumah—seolah lunas seketika dalam imajinasi.

Tapi bahagia itu hanya berumur 5 detik.
Belum sempat syukuran, Presiden langsung menyadari kekeliruannya dan merevisi di detik yang sama:

"Eee... hakim-hakim kita, maaf."

Senyum yang baru mekar pun memudar. Imajinasi 300% menguap ke langit-langit kelas, digantikan realita tumpukan RPP dan administrasi. Ternyata yang gajinya meroket ratusan persen itu hakim, bukan guru.

Slip of the tongue ini manusiawi. Pemimpin juga bisa salah ucap di tengah padatnya data. Bahkan di pidato yang sama, beliau jujur mengakui: salah satu sebab anggaran tak cukup untuk menggaji guru dengan layak adalah kebocoran kekayaan negara selama puluhan tahun. Niat baik untuk memperbaiki kesejahteraan guru tetap ada dalam prioritas.

Jadi, rekan-rekan guru di seluruh pelosok negeri, tarik napas. Tersenyum. Kembali ke kelas dengan sabar. Setidaknya, selama 5 detik tadi kita sudah merasakan sensasi jadi profesi dengan kenaikan gaji paling spektakuler.

Guru memang harus stok sabar banyak.
Mari aminkan saja kekeliruan itu sebagai doa. Mudah-mudahan hari ini adalah spoiler kebijakan nyata di masa depan. Siapa tahu suatu saat nanti, gaji guru benar-benar naik 300 persen dan kali ini, tanpa kata "revisi" di belakangnya.

Menimbang Ulang Meritokrasi: Ketika "Linearitas" Hanya Menjadi Beban Akar Rumput

Dalam beberapa tahun terakhir, wajah pendidikan kita disibukkan oleh sebuah mantra baku bernama "linearitas". Sebuah kebijakan yang mengunci peran guru agar wajib mengajar tegak lurus dengan latar belakang ijazah atau bidang sertifikasinya. Logikanya sederhana dan terdengar ideal: demi profesionalisme dan mutu. Namun di lapangan, aturan ini kerap berubah menjadi labirin mekanis yang melelahkan. Jika seorang guru kekurangan jam mengajar akibat mata pelajarannya tidak linear, konsekuensinya tidak main-main—tunjangan profesi yang menjadi hak kesejahteraan mereka terancam tidak cair.

Guru di akar rumput dipaksa patuh pada sistem administrasi yang sangat rigid. Mereka harus menghitung jam demi jam, mencocokkan kode mata pelajaran, hingga terkadang harus berpindah-pindah sekolah demi memenuhi tuntutan linearitas tersebut. Di titik ini, profesionalisme tidak lagi diukur dari bagaimana seorang guru menghidupkan suasana kelas, melainkan dari seberapa cocok rumpun ilmu mereka di atas kertas sistem data pokok pendidikan.

Namun, pemandangan berbeda justru tersaji ketika kita mengalihkan pandangan ke level pembuat kebijakan atau pengisi pos-pos strategis di negeri ini. Panggung birokrasi tingkat atas kita tampaknya memiliki definisi yang jauh lebih longgar dan fleksibel mengenai kata "meritokrasi".

Kita bisa melihat bagaimana sebuah lembaga atau badan strategis nasional,justru dipimpin oleh seorang yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Tentu saja, kita tidak sedang meragukan kapasitas intelektual, integritas, maupun rekam jejak manajerial personal sang tokoh. Kita percaya setiap anak bangsa yang ditunjuk memiliki komitmen besar untuk mengabdi.

Akan tetapi, potret ini secara tidak langsung memicu sebuah tanda tanya reflektif di benak para pendidik: Mengapa konsep "keahlian lintas bidang" begitu dimaklumi dan diapresiasi di level atas, sementara di level bawah—tempat di mana pengabdian nyata menyentuh anak-anak bangsa—tatanan tersebut dikunci rapat tanpa ruang toleransi?

Jika seorang ahli biologi dianggap mampu memimpin kebijakan keunagan skala nasional,mengapa seorang guru lulusan pendidikan tertentu harus dianggap tidak kompeten mengampu mata pelajaran serumpun hanya karena perbedaan kode administrasi?

Inilah yang kemudian memicu rasa keadilan yang terusik: sebuah kesan adanya meritokrasi yang tebang pilih. Standar tinggi dan kaku diterapkan ke bawah, sementara ruang diskresi dan fleksibilitas dibuka lebar ke atas.

Linearitas seharusnya diletakkan sebagai panduan mutu, bukan sebagai instrumen yang "menyandera" kesejahteraan guru. Jika tata kelola negara ini percaya bahwa kepemimpinan dan manajerial bisa melompati batas-batas disiplin ilmu, maka sudah saatnya ruang kepercayaan dan fleksibilitas yang sama juga diberikan kepada para guru di sekolah.

Pendidikan yang maju tidak lahir dari regulasi yang membelenggu langkah para pengajarnya, melainkan dari sistem yang memperlakukan seluruh elemennya dengan asas keadilan yang setara—baik mereka yang duduk di kursi kementerian, maupun mereka yang berdiri di depan papan tulis kelas-kelas daerah.

Menyelesaikan urusan guru honorer di negeri ini ternyata mirip seperti mengurai benang kusut di dalam ruangan gelap—begitu ditarik, eh, ujungnya malah makin menjauh.

Targetnya akhir 2024 semua sudah beres, tapi apa daya, kereta seleksi PPPK baru bisa mengerem di tahun 2025, itu pun setelah berkali-kali minta perpanjangan waktu.

Masalah utamanya ada pada ego sektoral urusan data. Guru-guru kita ini terjebak di antara dua sistem yang tidak saling menyapa: Dapodik milik Kemendikdasmen dan database milik BKN.

Akibatnya, ada sekitar 237 ribu guru yang eksis dan mengajar di Dapodik, tapi dianggap "gaib" oleh sistem BKN. Di sisi lain, Pemda sudah mulai panik karena ada lampu merah dari Mendagri yang melarang pengalokasian anggaran untuk gaji honorer.

Kalau tidak digaji salah, kalau dirumahkan sekolah bisa kosong.

Penyelamat sementaranya adalah Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026. Ini adalah langkah darurat hasil negosiasi dengan Menpan-RB agar 237 ribu guru tersebut tetap diperbolehkan mengajar—setidaknya sampai 31 Desember 2026.

Sebuah kebijakan transisi yang sebenarnya agak menabrak UU ASN, demi menyelamatkan ruang kelas agar anak-anak tidak telantar.

Itu baru urusan di sekolah negeri. Di sekolah dan madrasah swasta, ceritanya lebih rumit lagi.

Ada sekitar 630 ribu guru madrasah swasta yang juga berharap status ASN, namun terbentur dinding tebal regulasi. Ironisnya, jika kita menengok ke belakang, di era Presiden SBY dulu pemerintah sudah pernah mengangkat satu juta honorer menjadi PNS.

Namun nyatanya, persoalan ini seperti tidak pernah ada habisnya. Sekolah terus kekurangan guru karena pensiun, lalu mengangkat honorer baru, dan siklusnya berulang.

Pertanyaannya, akankah tahun 2027 menjadi akhir dari drama panjang ini? Kita semua hanya bisa berharap.

Refleksi Akhir:

"Pada akhirnya, ruang kelas tidak pernah peduli apa warna seragam gurunya atau apa status kepegawaiannya di atas kertas. Yang anak-anak tahu, ada seseorang yang dengan sabar berdiri di depan papan tulis, memastikan masa depan mereka tetap menyala ketika sistem di pusat masih sibuk berbenah."

Kalau kita lebih dengar ‘sawit, duit, duit’ daripada ‘buku, maju, guru’, kita patut waspada.

Karena mendidik bisa memantik inisiatif dan perubahan.

Mengapa pemerintah tidak langsung mengangkat guru non-ASN (honorer) menjadi ASN tanpa tes?
Berikut Penjelasannya !!

Ini adalah salah satu isu paling krusial dan sensitif dalam dunia pendidikan kita. Di permukaan, ini sering kali terlihat seperti masalah birokrasi yang kaku, rumit, dan kurang berempati terhadap pengabdian guru yang sudah bertahun-tahun.

Namun, jika kita bedah lebih dalam dari kacamata kebijakan publik dan tata kelola negara, ada beberapa alasan sistemik, yuridis, dan finansial mengapa formula "angkat langsung tanpa tes" tidak diambil oleh pemerintah.

Berikut adalah beberapa faktor utamanya:

1. Benturan dengan Undang-Undang (Aspek Yuridis)

Pemerintah diikat oleh konstitusi dan regulasi yang mereka buat sendiri. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), disebutkan bahwa pengangkatan ASN (baik PNS maupun PPPK) harus melalui proses seleksi yang kompetitif dan transparan.

Jika pemerintah mengangkat seseorang menjadi ASN tanpa tes, pemerintah justru melanggar undang-undang tersebut.

Langkah tanpa tes ini berpotensi digugat di Mahkamah Agung atau PTUN karena dianggap melanggar asas keadilan bagi seluruh warga negara yang ingin mendaftar menjadi ASN.

2. Validitas dan "Cleansing" Data Pegawai

Salah satu ketakutan terbesar birokrasi adalah fenomena "penumpang gelap" atau honorer siluman.

Dii masa lalu, banyak terjadi manipulasi data di tingkat bawah, di mana seseorang tiba-tiba masuk ke dalam daftar honorer dengan masa kerja yang dipalsukan (misalnya, baru mengajar 1 tahun ditulis sudah 10 tahun).

Proses seleksi (testing), verifikasi, dan validasi data (seperti lewat BKN dan Kemendikbud) berfungsi sebagai penyaring untuk memastikan bahwa yang diangkat adalah benar-benar guru yang berhak, bukan orang yang masuk lewat jalur belakang atau nepotisme.

3. Kemampuan Anggaran Negara (Fiskal)

Gaji dan tunjangan ASN bersumber dari APBN dan APDR (melalui Dana Alokasi Umum/DAU).

Jumlah guru non-ASN di Indonesia sangat besar (mencapai ratusan ribu bahkan jutaan jika dihitung secara total).

Mengangkat semuanya secara serentak tanpa perhitungan seleksi akan membuat "beban fiskal negara jebol". Pemerintah menggunakan sistem seleksi atau kuota formasi untuk mencicil pengangkatan sesuai dengan kemampuan keuangan negara pada tahun anggaran berjalan.

4. Standarisasi Kompetensi Minimum

Dari sudut pandang makro pendidikan, pemerintah berkewajiban menjaga mutu pendidikan nasional.

Tes (seperti seleksi PPPK) digunakan sebagai instrumen untuk mengukur apakah seorang guru memenuhi standar kompetensi minimum (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian).

Meskipun masa pengabdian sangat dihargai, birokrasi tetap menuntut adanya bukti kompetensi tertulis yang seragam secara nasional sebagai bentuk penjaminan mutu (*quality assurance*) bagi siswa yang akan mereka ajar.

Bagaimana Solusi Jalan Tengah dari Pemerintah?

Menyadari bahwa menguji guru senior yang sudah mengabdi puluhan tahun dengan tes teoretis murni itu tidak adil, pemerintah sebenarnya tidak menggunakan skema "tes umum" yang kaku. Pemerintah menerapkan beberapa kebijakan afirmasi, antara lain:

Afirmasi Nilai dan Masa Kerja: Guru yang sudah berusia lanjut atau memiliki masa kerja lama sering kali diberikan bonus nilai tambahan (afirmasi) yang cukup besar dalam seleksi PPPK.

Kategori Prioritas (P1, P2, P3): Guru yang sudah lulus (passing grade) pada seleksi sebelumnya atau yang terdata di Dapodik dengan masa kerja tertentu ditempatkan dalam skala prioritas tanpa harus bersaing dari nol dengan lulusan baru (fresh graduate).

Mekanisme Seleksi Kesesuaian (Observasi): Untuk kategori tertentu, tes tidak lagi menggunakan ujian komputer (CAT) yang rumit, melainkan penilaian kesesuaian kinerja dan latar belakang oleh kepala sekolah, pengawas, dan guru senior.

Birokrasi memang terkesan rumit, namun kerumitan ini terjadi karena pemerintah mencoba menyeimbangkan tiga hal yang saling bertabrakan: penghargaan atas pengabdian guru, kepatuhan terhadap hukum (keadilan bagi semua pendaftar), dan ketersediaan anggaran negara.

Narasi “anak bandel nanti sukses, sedangkan anak pintar malah kalah saing atau menganggur” sebenarnya lebih sering lahir dari cerita-cerita yang viral, bukan dari gambaran data secara keseluruhan. Kita cenderung hanya melihat contoh orang yang berhasil meski dulu dianggap nakal, lalu mengabaikan jauh lebih banyak orang dengan jalan hidup serupa yang justru tidak berhasil. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai survivorship bias.

Tokoh seperti Elon Musk atau Steve Jobs sering dijadikan contoh bahwa prestasi akademik bukan penentu masa depan. Padahal, kisah sukses mereka adalah pengecualian yang sangat menonjol, sehingga mudah diingat publik. Sementara itu, banyak orang dengan kemampuan akademik baik justru memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pendidikan tinggi, pekerjaan stabil, dan pendapatan yang lebih baik.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa nilai akademik yang tinggi sejak sekolah berhubungan dengan meningkatnya peluang sukses di masa dewasa, termasuk penghasilan yang lebih tinggi dan risiko pengangguran yang lebih rendah. Artinya, menjadi “anak pintar” bukanlah kelemahan, melainkan modal yang sangat penting.

Namun, ada hal lain yang juga tidak kalah penting. Dunia nyata tidak hanya membutuhkan kecerdasan akademik, tetapi juga kemampuan non-akademik seperti disiplin, kemampuan beradaptasi, komunikasi, kerja sama, dan grit atau daya juang. Anak dengan nilai tinggi tetapi kurang mampu menghadapi tekanan sosial dan tantangan hidup bisa saja kesulitan berkembang ketika memasuki dunia kerja.

Jadi, kesimpulannya bukan “anak bandel lebih sukses daripada anak pintar.” Yang lebih tepat adalah: kecerdasan akademik akan jauh lebih kuat hasilnya jika dibarengi karakter, mental tangguh, dan kemampuan sosial yang baik. Karena pada akhirnya, kesuksesan bukan hanya soal pintar, tetapi juga soal bagaimana seseorang bertahan, belajar, dan berkembang dalam kehidupan nyata.