Nalar Institute

Selama berjalan lebih dari satu tahun, program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih jauh dari tujuan utamanya. MBG malah membawa banyak petaka untuk negeri ini: bengkaknya anggaran, ribuan korban keracunan, mengganggu kegiatan belajar-mengajar hingga yang terakhir terkuaknya kasus korupsi para pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Di tengah carut-marut program ini, pihak yang terdampak distribusi MBG dilarang mengkritik atau represi jadi taruhannya.
Peneliti Nalar Institute Ani Nur Mujahidah Rasunnah dan Claudia Rosari Dewi mengungkapkan hasil riset Nalar Institute perihal buruknya tata kelola MBG. MBG yang semula ditujukan untuk menunjang kegiatan di sekolah justru mendatangkan permasalahan baru. Artikel di The Conversation Indonesia berjudul “Guru kerepotan, siswa kelaparan: MBG mengganggu banyak kegiatan belajar-mengajar di sekolah” merupakan refleksi bagi program MBG yang justru menjadi beban baru bagi seluruh elemen sekolah.

Baca selengkapnya lewat tautan berikut:
https://theconversation.com/guru-kerepotan-siswa-kelaparan-mbg-mengganggu-banyak-kegiatan-belajar-mengajar-di-sekolah-281325

Selama berjalan lebih dari satu tahun, program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih jauh dari tujuan utamanya. MBG malah membawa banyak petaka untuk negeri ini: bengkaknya anggaran, ribuan korban keracunan, mengganggu kegiatan belajar-mengajar hingga yang terakhir terkuaknya kasus korupsi para pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Di tengah carut-marut program ini, pihak yang terdampak distribusi MBG dilarang mengkritik atau represi jadi taruhannya. 

Peneliti Nalar Institute Ani Nur Mujahidah Rasunnah dan Claudia Rosari Dewi mengungkapkan hasil riset Nalar Institute perihal buruknya tata kelola MBG. MBG yang semula ditujukan untuk menunjang kegiatan di sekolah justru mendatangkan permasalahan baru. Artikel di The Conversation Indonesia berjudul “Guru kerepotan, siswa kelaparan: MBG mengganggu banyak kegiatan belajar-mengajar di sekolah” merupakan refleksi bagi program MBG yang justru menjadi beban baru bagi seluruh elemen sekolah.

Baca selengkapnya lewat tautan berikut:

https://theconversation.com/guru-kerepotan-siswa-kelaparan-mbg-mengganggu-banyak-kegiatan-belajar-mengajar-di-sekolah-281325

Republik, dalam makna mendasarnya, adalah urusan publik yang menjadi milik rakyat, yang sudah lebih dahulu ada jauh sebelum negara dengan segala institusinya berdiri. Atas keyakinan itulah, pada 30 Mei 2026, lebih dari 130 organisasi masyarakat sipil dari seluruh Indonesia berkumpul di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dalam Konferensi Republik, sebuah forum konsolidasi yang lahir dari keprihatinan bersama atas menyempitnya ruang sipil dan terfragmentasinya gerakan masyarakat sipil.

Nalar Institute turut hadir dan berpartisipasi aktif dalam forum ini sambil menegaskan komitmen untuk terus berada di garis depan penguatan demokrasi dan mendorong nalar publik yang sehat, serta mengawal kedaulatan civil society sebagai fondasi republik.
Forum menghasilkan tiga komitmen bersama: mengembalikan kedaulatan masyarakat sipil, membangun formasi baru republik untuk memulihkan kepercayaan publik, serta mempersatukan kekuatan sipil. Konferensi Republik tidak dirancang sebagai gerakan dengan pemimpin tunggal, melainkan rumah bersama dengan kepemimpinan kolektif yang prosesnya tidak berhenti di Yogyakarta.

Nalar Institute bangga menjadi bagian dari langkah bersama ini, dan akan terus berkomitmen menjaga masa depan demokrasi yang lebih kuat, partisipatif, dan berakar pada kedaulatan rakyat.

➡️ Geser untuk membaca catatan selengkapnya.

Republik, dalam makna mendasarnya, adalah urusan publik yang menjadi milik rakyat, yang sudah lebih dahulu ada jauh sebelum negara dengan segala institusinya berdiri. Atas keyakinan itulah, pada 30 Mei 2026, lebih dari 130 organisasi masyarakat sipil dari seluruh Indonesia berkumpul di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dalam Konferensi Republik, sebuah forum konsolidasi yang lahir dari keprihatinan bersama atas menyempitnya ruang sipil dan terfragmentasinya gerakan masyarakat sipil.

Nalar Institute turut hadir dan berpartisipasi aktif dalam forum ini sambil menegaskan komitmen untuk terus berada di garis depan penguatan demokrasi dan mendorong nalar publik yang sehat, serta mengawal kedaulatan civil society sebagai fondasi republik.

Forum menghasilkan tiga komitmen bersama: mengembalikan kedaulatan masyarakat sipil, membangun formasi baru republik untuk memulihkan kepercayaan publik, serta mempersatukan kekuatan sipil. Konferensi Republik tidak dirancang sebagai gerakan dengan pemimpin tunggal, melainkan rumah bersama dengan kepemimpinan kolektif yang prosesnya tidak berhenti di Yogyakarta.

Nalar Institute bangga menjadi bagian dari langkah bersama ini, dan akan terus berkomitmen menjaga masa depan demokrasi yang lebih kuat, partisipatif, dan berakar pada kedaulatan rakyat.

➡️ Geser untuk membaca catatan selengkapnya.

Republik, dalam makna mendasarnya, adalah urusan publik yang menjadi milik rakyat, yang sudah lebih dahulu ada jauh sebelum negara dengan segala institusinya berdiri. Atas keyakinan itulah, pada 30 Mei 2026, lebih dari 130 organisasi masyarakat sipil dari seluruh Indonesia berkumpul di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dalam Konferensi Republik, sebuah forum konsolidasi yang lahir dari keprihatinan bersama atas menyempitnya ruang sipil dan terfragmentasinya gerakan masyarakat sipil.

Nalar Institute turut hadir dan berpartisipasi aktif dalam forum ini sambil menegaskan komitmen untuk terus berada di garis depan penguatan demokrasi dan mendorong nalar publik yang sehat, serta mengawal kedaulatan civil society sebagai fondasi republik.

Forum menghasilkan tiga komitmen bersama: mengembalikan kedaulatan masyarakat sipil, membangun formasi baru republik untuk memulihkan kepercayaan publik, serta mempersatukan kekuatan sipil. Konferensi Republik tidak dirancang sebagai gerakan dengan pemimpin tunggal, melainkan rumah bersama dengan kepemimpinan kolektif yang prosesnya tidak berhenti di Yogyakarta.

Nalar Institute bangga menjadi bagian dari langkah bersama ini, dan akan terus berkomitmen menjaga masa depan demokrasi yang lebih kuat, partisipatif, dan berakar pada kedaulatan rakyat.

➡️ Geser untuk membaca catatan selengkapnya.

Kebijakan yang baik bukan hanya soal ide, tetapi bagaimana membuatnya terwujud dan berdampak bagi banyak orang.

Bersama Bappenas Muda dan Open Government Indonesia, Nalar Institute menyelenggarakan Pelatihan Deliverology Lite di Menara Bappenas, Jakarta (20/5). 

Selama satu hari penuh, 30 peserta diajak menyelami metode Deliverology, pendekatan sistematis untuk mendorong progres dan mewujudkan (delivery) hasil di sektor publik. Mulai dari memetakan masalah dengan problem tree, menelusuri rantai delivery, hingga merancang cara debottlenecking, peserta pelatihan bukan hanya diajak memahami teori, melainkan juga praktik langsung.

Pelatihan Deliverology Lite dibuka oleh Maharani Wibowo, Direktur Hubungan Luar Negeri Kementerian PPN/Bappenas, dan diisi oleh Yanuar Nugroho (Pendiri dan Penasihat Nalar Institute), Dimas Wisnu Adrianto (Direktur Eksekutif Nalar Institute), Jose Fernando (Kepala Divisi Pelatihan dan Konsultansi), serta Arsya Lay (Staf Divisi Pelatihan dan Konsultansi). 

Selama bulan Mei, pemerintah menghadapi kebingungan dalam menghadapi goyahnya perekonomian nasional akibat krisis yang disebabkan oleh multifaktor. Sementara itu, keputusan-keputusan yang berbau politis juga masih mewarnai pemerintahan. Simak unggahan berikut ini. 

Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Mutaqin Pratama perilaku wakil rakyat saat berkontestasi dalam pemilu akan berbanding lurus dengan wataknya saat menjabat. Mereka yang melakukan kecurangan saat berkontestasi cenderung berperilaku korup saat menjabat, begitu pun sebaliknya. Untuk itu, Heroik mengingatkan agar pemilih cermat menentukan pilihan dan menolak cara-cara korup para calon wakil rakyat.

Simak NALAR Talks Episode 189 bersama Heroik Mutaqin Pratama: Membaca Arah Demokrasi Indonesia selengkapnya di kanal YouTube dan Spotify Nalar Institute