Kanwil DJP Jawa Timur II

, tahukah kamu bahwa pajak yang kita bayarkan kembali ke masyarakat dalam bentuk belanja negara?

Belanja perpajakan digunakan untuk mendukung berbagai program penting, seperti pembangunan infrastruktur, subsidi energi, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Semua ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Setiap rupiah pajak yang kamu bayarkan adalah bentuk gotong royong untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih atas kontribusimu!
—
, did you know that the taxes we pay are returned to society through state expenditures?

Tax revenues are allocated to support essential programs such as infrastructure development, energy subsidies, education, healthcare, and social assistance. All of these aim to improve public welfare and drive economic growth.

Every rupiah you contribute in taxes is a shared effort to build a better Indonesia. Thank you for your contribution!

, pemerintah merancang kebijakan PPN sesuai prinsip keadilan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar akan memberikan kontribusi lebih tinggi, sementara kelompok yang kurang mampu tetap dilindungi atau bahkan mendapatkan bantuan berupa insentif pajak.

Pemerintah akan menerapkan skema tarif 12% secara selektif yang berfokus pada keberpihakan kepada masyarakat kecil, sehingga prinsip keadilan sosial tetap terjaga.

Pemerintah turut menyertakan berbagai stimulus dalam Paket Kebijakan Ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan dalam skema kebijakan penerapan PPN.

Mari bersama membangun Indonesia yang lebih sejahtera melalui sistem perpajakan yang adil berimbang untuk masyarakat.
—
, the government has designed a VAT policy based on the principle of fairness to support the well-being of the people.

Those with greater economic capacity will contribute more, while vulnerable groups will be protected or even receive tax incentives.

The government plans to implement a selective 12% VAT rate, focusing on safeguarding lower-income groups to uphold the principle of social equity.

Various economic stimulus measures are also included in the VAT policy framework to promote inclusive and equitable growth.

Let’s work together to build a more prosperous Indonesia through a fair and balanced taxation system for all.

, tahukah kamu apa itu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)?

DIPA adalah dokumen resmi yang berisi rincian anggaran belanja negara untuk satu tahun tertentu. Dokumen ini menjadi panduan penting bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh APBN.

Melalui DIPA, pemerintah dapat memastikan penggunaan anggaran negara tepat sasaran, termasuk untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Semua ini tidak lepas dari kontribusi pajak yang bayarkan.

Mari terus berkontribusi dengan membayar pajak tepat waktu untuk mendukung pembangunan Indonesia!
—
, do you know what the State Budget Implementation List (DIPA) is?

DIPA is an official document detailing the allocation of the state budget for a specific year. This document serves as a crucial guide for ministries, institutions, and local governments in executing activities funded by the State Budget (APBN).

Through DIPA, the government ensures that state funds are used effectively, supporting infrastructure development, education, healthcare, and social protection. All of this is made possible thanks to the taxes paid by .

Let’s continue contributing by paying taxes on time to support Indonesia’s development!

penerapan barang dan jasa tertentu yang tidak dikenakan PPN merupakan prinsip keadilan bagi barang dan jasa tertentu yang dianggap penting untuk kebutuhan dasar masyarakat.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai pengecualian PPN tersebut, dapat mengunjungi pajak.go.id.
--
, the exemption of certain goods and services from VAT reflects the principle of fairness, focusing on essential goods and services deemed crucial for basic societal needs.

For more detailed information about these VAT exemptions, can visit pajak.go.id.

Perubahan Mengenai Masa Persiapan Penerapan MFA

DJP menghadirkan fitur MFA untuk jaminan perlindungan ekstra sehingga data selalu terlindungi. DJP menghadirkan fitur MFA untuk jaminan perlindungan ekstra sehingga data selalu terlindungi.

Pelajari lebih lanjut mengenai Masa Persiapan Penerapan MFA melalui infografis berikut.

, kini lebih aman dengan Multi-Factor Authentication (MFA) di pajak.go.id.

DJP menghadirkan fitur MFA untuk jaminan perlindungan ekstra sehingga data selalu terlindungi.

Pelajari lebih lanjut mengenai MFA di infografis berikut.
--
, enjoy enhanced security with Multi-Factor Authentication (MFA) on pajak.go.id!

DJP introduces MFA to provide an extra layer of protection, ensuring your data is always secure.

Learn more about MFA through the infographic below.

Cuma Tiga Jutaan Aja

Sudah bisa menyenangkan ayang

Jangan lupa hari ini terakhir transfer uang jaminan

lelang.go.id situs lelang resmi milik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Barang dapat dicek di

Info lebih lanjut dapat menghubungi Halo DJKN 150991

H-1 Lelang Serentak Kementerian Keuangan Jawa Timur

Jangan lewatkan kesempatan emas, mendapatkan emas dengan harga terbaik!

Segera daftarkan diri Anda di lelang.go.id

Jangan lupa untuk segera pilih barang lelang yang menarik perhatian kemudian segera transfer uang jaminan lelang

lelang.go.id adalah laman lelang resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Ingat, KPKNL tidak pernah menawarkan barang lelang melalui telepon atau obrolan

, waspada terhadap
segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan
DJP.

Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. DJP tidak pernah meminta informasi pribadi melalui telepon, SMS, atau WhatsApp.
2. Semua komunikasi resmi DJP dilakukan melalui saluran resmi seperti surat resmi, email dari domain .go.id, atau aplikasi resmi.
3. Waspada terhadap tawaran bantuan pengurusan pajak oleh pihak yang tidak resmi.
4. Jangan pernah membagikan data pribadi seperti kepada pihak yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya.

Jika menemui indiasi penipuan,
segera laporkan melalui saluran resmi DJP seperti Kring Pajak 1500200 atau melalui kanal pengaduan resmi di pajak.go.id.

💻:

Kanwil DJP Jatim II sukses menggelar kegiatan Tax Gathering di Hotel Sheraton Surabaya pada Selasa, 15 Oktober 2024. Bertajuk Artalasena, acara Tax Gathering berlangsung sukses dihadiri oleh sekitar 100 Wajib Pajak dari seluruh Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur II. Artalasena yang artinya “Harmoni Bersama Menuju Tujuan yang Mulia” digambarkan dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang merata melalui sistem perpajakan yang adil, transparan, dan efisien. Acara ini menjadi ajang diskusi, kolaborasi, dan berbagi update seputar perpajakan. Terima kasih kepada para yang sudah hadir dan berpartisipasi aktif. Semoga sinergi kita terus terjalin erat dan membawa kebaikan bagi negeri.

Kontribusi penerimaan pajak dari terus memberikan dukungan bagi kinerja perekonomian yang tetap positif.

Hingga Agustus 2024, penerimaan pajak telah mencapai Rp1.196,54 triliun. Kinerja ini berhasil mendorong pertumbuhan belanja negara yang berkualitas, demi melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ayo terus bayar pajak tepat waktu dan bersama-sama memperkuat APBN untuk Indonesia yang lebih maju!

, perlu diketahui bahwa Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS) bukanlah pajak baru di Indonesia.

PPN KMS telah berlaku sejak tahun 1995 sebagai bagian dari aturan perpajakan yang mengatur pemungutan pajak atas kegiatan membangun sendiri oleh masyarakat.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi pajak.go.id.