https://www.facebook.com/106700277912412/

Lembaga Pelatihan Kerja Fitri, Jalan sunan giri no. 40 pasir sukarayat 003/007 muara ciujung timur rangkasbitung, Rangkasbitung (2026)

Q: What is the address?

Jalan Sunan Giri No. 40 Pasir Sukarayat 003/007 Muara Ciujung Timur Rangkasbitung

09/12/2020

* MENGAPA SERTIFIKASI KOMPETENSI ITU PENTING *

===================================

Sertifikasi profesi bertujuan untuk memastikan kompetensi seseorang yang telah didapatkan melalui pembelajaran, pelatihan, maupun pengalaman kerja. Sertifikasi biasanya diberikan oleh organisasi atau asosiasi profesi yang mengetahui dengan pasti suatu kompetensi profesional dalam bidang tertentu.

Memiliki sertifikasi memberikan nilai tambah bagi Anda di hadapan perusahaan atau klien. Sertifikasi menunjukkan bahwa kompetensi Anda telah dievaluasi dan disetujui oleh pihak ketiga. Dengan catatan, kredibilitas sertifikasi yang Anda sandang sangat tergantung pada kredibiltas lembaga yang mengeluarkannya.

Dalam beberapa bidang profesi, sertifikasi sering kali dijadikan persyaratan untuk suatu pekerjaan. Sebagai contoh, sertifikasi untuk akuntan publik, pilot, ahli K3, dan sebagainya.

Bagi para profesional, menyandang sertifikasi akan memberikan sejumlah manfaat sebagai berikut:

1.Memiliki keunggulan kompetitif dibanding kandidat tanpa sertifikat.

2.Memiliki potensi untuk mendapatkan upah lebih tinggi.

3.Memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan.

4.Menunjang karir profesional.
===================================

Informasi Uji Kompetensi Online Bidang IT.

whatsapp 085693166656

08/12/2020

Suasana Pelatihan Digital Marketing Berbasis Sertifikasi Kompetensi.

07/12/2020

UJI SERTIFIKASI VIA ONLINE CUMA DISINI

Anda guru ??

Gabung Yuk, Uji Kompetensi Bidang IT secara Daring. Dapatkan Sertifikasi Kompetensi Berlogo Garuda dari BNSP.

OPERATOR KOMPUTER MUDA

Biaya : Rp.359.000 Rupiah
Tanggal : 15 Desember 2020

Gunanya :
- Sebagai pengakuan dan bukti bahwa anda berkompeten
- Melindungi profesi guru dari praktik yang tidak berkompetensi,
yang bisa merusak citra profesi guru.
- Melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak
professional dan tidak berkualitas.
- Pelaksanaan program PKK
- Persyaratan naik pangkat PNS
- Meningkatkan kesejahteraan guru

Link Pendaftaran : https://bit.ly/DAFTARUJIKOMFITRI

Wa : - 085693166656 admin
- 085218111524 admin

Ayuk daftarkan diri anda sekarang juga..!"

07/12/2020

Pelatihan Digital Marketing dan Sertifikasi Komptensi BNSP.

07/12/2020

Sertifikasi kompetensi merupakan pemberian sertifikat melalui uji kompetensi yang sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Program sertifikasi kompetensi turut berkontribusi dalam meningkatkan serapan tenaga kerja

Manfaat program sertifikasi kompetensi bagi pekerja antara lain
========================================
promosi profesi di bidang industri dan pasar tenaga kerja serta menjamin pengakuan kompetensi pekerja.

Sedangkan bagi perusahaan, adanya sertifikasi membantu remunerasi pegawai, memudahkan rekrutmen, dan promosi pegawai. Selain itu, program sertifikasi bermanfaat dalam memastikan efisiensi dan efektivitas pengembangan program diklat.

Anda Pencari Kerja ??

Gabung Yuk, Uji Kompetensi Bidang IT secara Daring. Dapatkan Sertifikasi Kompetensi Berlogo Garuda dari BNSP.
Biaya : 359.000

Gunanya :
- Sebagai pengakuan dan bukti bahwa anda berkompeten
- Meyakinkan HRD pada saat melamar kerja bahwa anda mahir dan mampu bekerja karena bersertifikasi kompetensi.
- Menjadi prioritas kandidat diterima kerja karena anda berkompeten dan mempunyai bukti sertifikat kompetensi
- Meningkatkan mutu Perusahaan
- Meningkatkan daya saing seseorang dan karyawan diperusahaan
- Dan masih banyak lagi fungsinya....

Link Pendaftaran : https://bit.ly/DAFTARUJIKOMFITRI

Wa : - 6285693166656 - Yosep kurniawan

Ayuk daftarkan diri anda sekarang juga..!"

06/12/2020

Saat ini, sertifikat kompetensi menjadi bagian penting yang wajib dimiliki oleh pekerja. Pasalnya, sertifikat kompetensi dapat menjadi nilai tambah bahkan bukti keahlian untuk bisa bersaing dan bertahan di era globalisasi. Setiap individi memang memili kemampuan, tetapi tidak banyak yang kemampuannya diakui kompeten oleh negara. Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP adalah badan yang diberikan tanggung jawab dan memilki kewenangan untuk memberikan sertifikat kompetensi bagi para tenaga kerja.

Ketika memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP, seseorang dapat diakui sebagai ahli di bidang pekerjaan yang ditekuni ataupun untuk meningkatkan kredibilitas sebagai profesional. Untuk mendapatkannya harus melalui beberapa tahap dan persyaratan. Perlu dilakukan uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang sudah ditunjuk oleh BNSP.

#

06/12/2020

Sertifikasi Kompetensi Memperbesar Peluang Kerja
==================================

Lulusan BLK yang mengikuti sertifikasi memiliki peluang lebih besar dalam mendapatkan pekerjaan.

Program sertifikasi kompetensi turut berkontribusi dalam meningkatkan serapan tenaga kerja. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, lulusan balai latihan kerja (BLK) yang mengikuti sertifikasi memiliki peluang lebih besar dalam mendapatkan pekerjaan. Manfaat program sertifikasi kompetensi bagi pekerja antara lain promosi profesi di bidang industri dan pasar tenaga kerja serta menjamin pengakuan kompetensi pekerja. Sedangkan bagi perusahaan, adanya sertifikasi membantu remunerasi pegawai, memudahkan rekrutmen, dan promosi pegawai. Selain itu, program sertifikasi bermanfaat dalam memastikan efisiensi dan efektivitas pengembangan program diklat. Sertifikasi kompetensi merupakan pemberian sertifikat melalui uji kompetensi yang sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Hal ini dilakukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah diberi lisensi. Lulusan lembaga pendidikan kejuruan, lembaga pelatihan kerja, dan tenaga kerja berpengalaman dapat melakukan sertifikasi kompetensi. Pada 2018, akumulasi pemengang sertifikat kompetensi mencapai 3,8 juta tenaga kerja. Namun, untuk menjadi sebuah negara maju Indonesia perlu mengejar kekurangan 58 juta tenaga kerja bersertifikat. Oleh karenanya dibutuhkan 2 juta tenaga kerja tersertifikasi setiap tahunnya. Dalam pemenuhan tenaga kerja bersertifikat, Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan sebanyak 1,2 juta tenaga kerja tersertifikasi pada 2019.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul "Sertifikasi Kompetensi Memperbesar Peluang Kerja" , https://katadata.co.id/timpublikasikatadata/infografik/5e9a518993dd2/sertifikasi-kompetensi-memperbesar-peluang-kerja
Penulis: Tim Publikasi Katadata
Editor: Tim Publikasi Katadata
Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul "Sertifikasi Kompetensi Memperbesar Peluang Kerja" , https://katadata.co.id/timpublikasikatadata/infografik/5e9a518993dd2/sertifikasi-kompetensi-memperbesar-peluang-kerja
Penulis: Tim Publikasi Katadata
Editor: Tim Publikasi Katadata

06/12/2020

Kemnaker Upayakan Transformasi BLK Terintegrasi di Pasar Kerja
===================================================

Lombok-- Kementerian Ketenagakerjaan tengah melakukan program transformasi Balai Latihan Kerja (BLK). Transformasi BLK dilakukan secara terstruktur dan masif guna memberikan dampak yang signifikan disektor ketenagakerjaan nasional serta sebagai upaya untuk menekan laju pengangguran akibat pandemi Covid-19.

"Pada perkembangan ke depan, BLK-BLK yang ada, baik milik pemerintah maupun milik swasta, tugas dan fungsinya akan mengalami penambahan, tidak hanya fungsi pelatihan, namun juga fungsi-fungsi penempatan seperti: pelayanan penempatan, pelatihan wirausaha dan inkubasi bisnis, serta pelatihan untuk pekerja migran",kata Dirjen Binalattas Kemnaker, Budi Hartawan, saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Bidang Pelatihan dan Produktivitas TA. 2020 wilayah Timur, di Balai Latihan Kerja Lombok Timur, Jumat (6/11/2020).

Budi menyampaikan, nantinya transformasi BLK akan menerapkan 4R yaitu reformasi kelembagaan, rebranding persepsi, redesain substansi pelatihan, serta revitalisasi sarana dan prasarana.

Menurutnya, reformasi kelembagaan akan mencakup penyiapan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan, baik lembaga pelatihan milik pemerintah dan swasta, khususnya dalam pengembangan kurikulum dan metode pelatihan berbasis online; serta integrasi sistem pelatihan dan penempatan tenaga kerja.

Dari sisi rebranding persepsi, Budi Hartawan menjelaskan bahwa langkah yang akan dilakukan adalah memperkuat sinergitas industri dan UMKM; membuka peluang program pemagangan luar negeri ke negara selain Jepang; dan kampanye pelatihan vokasi dan BLK secara massif.

Sedangkan dari sisi redesain substansi pelatihan, akan dilakukan pengembangan dan penerapan teknologi digital untuk layanan pelatihan dan sertifikasi; implementasi Long term Training; fokus pelatihan pada sektor prioritas; penerapan fungsi peningkatan produktivitas di BLK; penyiapan peserta pemagangan luar negeri; dan menyiapkan program BLK Komunitas menjadi inkubasi bisnis dan kewirausahaan.

"Disatu sisi yang terpenting perubahan paling substansial pada Transformasi BLK adalah pada integrasi bisnis proses penempatan dan pelatihan, nantinya pengantar kerja akan melakukan konseling karir terlebih dahulu untuk menentukan apakah tenaga kerja dapat langsung bekerja/wirausaha, atau memerlukan intervensi pelatihan, sertifikasi dan/atau pelatihan wirausaha dan modal usaha," ungkap Budi.

Sementara itu, Kadisnaker Provinsi Nusa Tenggara Barat, Wismaningsih Drajadiah, menyampaikan saat ini dinas ketenagakerjaan provinsi NTB tengah berkonsentrasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Menurutnya, pihak pengelola kawasan tersebut menjanjikan kebutuhan tenaga kerja lokal sebanyak 69% dari kuota tenaga kerja yang dibutuhkan.

"Ini merupakan kesempatan besar dan juga menjadi perhatian besar dari kami dalam menyiapkan Sumber daya manusia yang kompeten dan tersertifikasi guna dapat terserap dan memenuhi kuota yang diinginkan," kata Wismaningsih.

Rakor ini turut dihadiri kurang lebih 200 orang peserta baik yang hadir disini maupun yang mengikuti melalui online yang berasal dari; 9 (sembilan) satker UPTP wilayah timur; 50 (lima puluh) satker UPTD wilayah timur yang merupakan binaan dari 9 (sembilan) UPTP , 1 (satu) satker Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat; serta 49 (empat puluh sembilan) satker Bappeda Provinsi, Kabupaten, Kota wilayah timur.

Dalam kesempatan ini juga turut diserahkan sertifikat ISO 9001 kepada balai latihan kerja dengan sistem manajemen mutu pelatihan terbaik yang diberikan kepada, BLK Lombok Timur, BLK Makassar, BLK Samarinda, UPTD BLKI Balikpapan, yang diserahkan langsung oleh Dirjen Binalattas Budi Hartawan.

06/12/2020

* 4 Tips Sukses Lulus Uji Kompetensi BNSP *
==============================

Pada dasarnya, dalam uji kompetensi sertifikasi BNSP ada 4 tahapan ujian yang harus dilalui, yaitu ujian tulis, ujian praktik, wawancara, dan verifikasi portfolio. Banyak calon asesi (sebutan bagi pekerja yang mengikuti uji kompetensi) yang merasa khawatir saat menghadapi asesor (penguji). Berikut adalah 4 tips sukses lulus uji kompetensi BNSP:

1.Ikut training sebelum uji kompetensi
Sebelum melakukan uji kompetensi, sebaiknya mengikuti training terkait dengan bidang pekerjaan dan sesuai dengan skema uji kompetensi yang diambil. Training akan menambah wawasan dan pengetahuan terbaru, selain itu, bisa dijadikan ajak betukar pikiran dengan sesama trainee ataupun trainer.

2.Perhatikan materi dengan baik saat training
Pada saat training, pengajar tidak hanya mengajarkan mengenai bidang pekerjaan saja, tetapi juga membahas peraturan dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang nantinya akan diujikan. Tidak semua pekerja memahami dan mendapatkan penjelasan mengenai SKKNI di tempat kerjanya, dengan mengikuti training, asesi akan diberikan pemahaman mengenai SKKNI yang berkaitan erat dengan bidang pekerjaannya.

3.Pahami materi yang berkaitan dengan jobdesc
Pahami hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari di lapangan. Prosedur bekerja di lapangan, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tempat kerja, dan hal-hal teknis lainnya yang biasa dilakukan saat bekerja.

4.Lengkapi portfolio
Persyaratan yang paling utama saat uji kompetensi BNSP adalah portofolio. Portofolio yang lengkap akan memudahkan asesi saat menghadapi asesor. Portofolio berisi semua dokumentasi pekerjaan di lapangan, mulai dari prosedur, job safety analysis (JSA), peralatan yang digunakan, risk assessment terhadap pekerjaan, laporan hasil pekerjaan, dan lain-lain. Jika semua dokumen lengkap, tentu akan memudahkan asesi untuk menjawab saat diwawancari oleh asesor.

Itulah 4 tips sukses lulus uji kompetensi BNSP. Jika 4 hal tersebut sudah diterapkan, menghadapi uji kompetensi tidak perlu khawatir lagi, akan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh asesor.

06/12/2020

Kemnaker Ingatkan Pentingnya Sertifikasi Bagi Praktisi SDM

===================================================

Bekasi-Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan pentingnya sertifikasi manajemen Sumber Daya Manusia atau Human Resources (SDM/HR) bagi Praktisi SDM/HR di perusahaan. Bahkan untuk mengimplementasikan wajib sertifikasi kompetensi, telah diterbitkan Surat Edaran(SE) Menaker Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberlakukan Wajib Sertifikasi Kompetensi Terhadap Jabatan Bidang Manajemen SDM, pada 22 Juli 2019 lalu.

"Bagaimana perusahaan/industri itu bisa berjalan dengan baik, salah satu kunci perusahaan kalau ditangani oleh HRD-HRD yang memiliki kompetensi, " ujar Direktur Standarisasi Kompetensi Kemnaker, Muchtar Aziz, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka mendapatkan masukan untuk penerapan sertifikasi wajib bidang manajemen SDM di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (10/11/2020).

Muchtar Aziz mengungkapkan, sejak tahun 2019 lalu, Pemerintah melalui Kemnaker telah melakukan beberapa kali pertemuan di Surabaya, Makassar, dan Medan dengan praktisi SDM/HR di seluruh Indonesia. Pertemuan dengan praktisi SDM/HR ini menjadi bagian penting untuk melakukan sosialisasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat khususnya praktisi HRD.

"Salah satu kunci perusahaan/industri berjalan dengan baik yakni SDM-SDM memiliki kompetensi. Ini (kompetensi-red), akan meningkatkan kinerja bagi perusahaan dan meningkatkan produktivitas jika semua ditangani praktisi SDM/HR yang memiliki kompetensi," katanya.

Dalam sambutan secara virtual, Muchtar Aziz menambahkan, untuk memperoleh masukan dari bawah atau bottom up, pihaknya telah mengundang beberapa praktisi dari perusahaan/industri pertambahan, manufaktur, maupun hospitality dalam FGD.

"FGD ini juga dalam rangka memperoleh masukan dari bawah, secara bottom up. Seperti apa keinginan dari praktisi HR, ketika sertifikasi ini diberlakukan secara wajib," ujar Muchtar Aziz.

Muchtar Aziz mengungkapkan, beberapa isu yang muncul dalam FGD yakni evaluasi kesiapan infrastruktur, identifikasi jabatan/kompetensi, ruang lingkung pekerjaan, waktu dan mekanisme, biaya sertifikasi, sanksi dan reward, serta jumlah tenaga kerja.

"Diharapkan masukan-masukan ini akan disiapkan payung hukumnya agar dapat diimplementasikan tahun 2021. Jadi secara tidak langsung kita sudah sosialisasi kepada seluruh praktisi SDM," ujar Muchtar Aziz.

Muchtar Aziz menambahkan, pihaknya berharap FGD mampu melahirkan sebuah kesepakatan maupun komitmen bersama, bahwa sertifikasi wajib bagi SDM/HR itu merupakan tuntutan dan kebutuhan dari praktisi itu sendiri.

Dalam kesempatan sama, Kadisnaker kota Bekasi, Ika Indah Yarti, mendukung langkah kebijakan Kemnaker untuk menerapkan pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi terhadap jabatan manajemen SDM. Menurutnya, sertifikasi kompetensi tersebut bertujuan untuk membangun hubungan industri yang harmonis di perusahaan.

Kadisnaker Ika Indah menjelaskan, ada beberapa yang perlu dipertimbangkan unit kompetensi menjadi 61 item. Misalnya aspek kompetensi dan sertifikasi, pertimbangan unit kompetensi, pertimbangan jenjang/jabatan maupun pertimbangan skala perusahaan. Selain itu ada p**a pertimbangan dari aspek karir manajer SDM, apakah melalui jalur karir, talenta dan profesional.

Pemkot Bekasi, lanjut Ika Indah Yarti, tetap berupaya untuk bekerja sama untuk meningkatkan kompetensi SDM. Misalnya kerja sama dengan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) maupun Balai Besar Peningkatan Produktivitas (BBPP) Bekasi.

"Karena setelah diadakan pelatihan, tetap dilakukan uji kompetensi sehingga bisa langsung memperoleh sertifikasi. Mudah-mudahan bisa dilakukan dan sertifikasi ini terhadap manajemen SDM kita bisa lebih baik," katanya.

04/12/2020

Menaker Ida Luncurkan 14 Standar Kompetensi Kerja Bidang Perfilman
========================================

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan pesatnya perkembangan industri perfilman memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) kompeten dalam jumlah yang banyak. Untuk menciptakan SDM berdaya saing dan kompeten, sudah saatnya dunia perfilman di Indonesia menerapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

"SKKNI perfilman selain sebagai salah satu tolok ukur penyiapan SDM berdaya saing, juga sebagai salah satu bentuk upaya meningkatkan mutu dari perfilman Indonesia," kata Ida Fauziyah dalam sambutan acara penyerahan SKKNI Bidang Perfilman di Innovation Room, Kemnaker, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Acara peluncuran SKKNI bidang perfilman dihadiri oleh insan film Indonesia seperti aktris Christine Hakim, Marcella Zalianty, aktor Reza Rahardian, sinematografer George Kamarullah, Gunawan Paggaru, dll.

Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, SKKNI memiliki tiga peran strategis. Pertama, memberi arah yang jelas dalam perancangan program diklat berbasis kompetensi, sehingga penyelenggaraan diklat untuk tenaga kerja di industri perfilman dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Kedua, memberikan acuan dan ukuran yang jelas dalam penyusunan materi dan metode uji kompetensi. Sehingga, pelaksanaan uji dan sertifikasi kompetensi untuk para pekerja di industri perfilman dapat dilakukan secara obyektif, terukur, dan terjamin mutunya.

Ketiga, memberi acuan dalam membangun kerjasama saling pengakuan sertifikasi kompetensi kerja dengan negara lain. Sehingga, memudahkan pembuatan MoU atau MRA baik secara bilateral maupun multilateral.

Menaker Ida mengakui meski, saat ini industri perfilman menjadi salah satu industri sangat terdampak oleh pandemi Covid-19, namun pemerintah cukup optimis upaya pemulihan pada sektor industri ini dapat segera dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

"Akselerasi upaya untuk pemulihan industri perfilman akibat pandemi Covid-19 harus segera dilakukan agar industri perfilman dapat kembali bangkit dan terus melesat, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi penyerapan pengangguran," ujarnya.

Menteri Ida Fauziyah berharap agar SKKNI di bidang perfilman yang diserahkan dapat diimplementasikan, baik di lembaga diklat, dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi bidang perfilman, serta pengembangan SDM di bidang perfilman.

"Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat menghasilkan yang terbaik bagi pembangunan SDM berkualitas, unggul dan berdaya saing, " ujar Ida Fauziyah seraya memberikan apresiasi seluruh pemangku kepentingan terkait atas kerja sama penyusunan SKKNI bidang perfilman.

Dalam kesempatan ini, Menaker Ida juga menawarkan program Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas terkait bidang perfilman untuk membantu mengembangkan kompetensi pekerja di sektor tersebut.

"Ada tanah yang tersedia, kami akan membangunkan gedungnya, kami akan memberikan peralatan yang dibutuhkan, kami akan sediakan biaya untuk instruktur pelatihannya," kata Menaker Ida.

Dia akan mengalokasikan anggaran untuk pembentukan BLK komunitas bidang film tersebut karena menyadari pentingnya peningkatan kompetensi untuk para pekerja yang bergerak di sektor seni perfilman. Kemnaker rencananya mengalokasikan anggaran untuk dua BLK komunitas untuk sektor perfilman dengan masing-masing berkisar Rp1 miliar.

Dirjen Binalattas Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, menyatakan bahwa penyusunan SKKNI melibatkan para pemangku kepentingan. Yakni Pusat Pengembangan Perfilman; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; UPT Kebudayaan; Lembaga Sertifikasi Profesi; Asosiasi Perfilman (pelaku seni dan film); akademisi; praktisi film; dan SMA/SMK.

"Kami harap SKKNI ini dapat diterapkan, baik dalam rangka penyiapan dan peningkatan kualitas sumber daya perfilman (pelaku seni dan film) melalui pendidikan atau pelatihan, maupun pelaksanaan sertifikasinya," katanya.

Berikut Daftar SKKNI bidang film :
1. Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Tata Kamera Film.
2.Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Tata Suara Film.
3. Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Editing Film.
4. Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Tata Artistik Film.
5. Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Penulisan Skenario Film.
6. Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Pemeran Film.
7. Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Manajemen Produksi Film.
8. Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Film Dokumenter
9. Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktifitas Hiburan, Kesenian dan Kreatifitas Bidang Casting Film
10. Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktifitas Hiburan, Kesenian dan Kreatifitas Bidang Penata Laga.
11. Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktifitas Hiburan, Kesenian dan Kreatifitas Bidang Tata Cahaya Film.
12. Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktifitas Hiburan, Kesenian dan Kreatifitas Bidang Grip.
13. Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktifitas Hiburan, Kesenian dan Kreatifitas Bidang Penyutradaraan Film.
14. Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktifitas Hiburan, Kesenian dan Kreatifitas Bidang Visual Effects.

04/12/2020

Kemnaker dan BNSP Sepakati Standar Sertifkasi Pelatihan Kerja di BLK

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Binalattas Kemnaker RI dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang Skema Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) type 2 atau P2 di Balai Latihan Kerja (BLK).

Kesepakatan ini menandakan Kemnaker dan BNSP memiliki komitmen terkait skema standar pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi di BLK. Hal ini dilakukan dalam upaya menyamakan standar skema pelaksanaan pelatihan kerja di seluruh Indonesia.

"Saya gembira sekarang sudah ada penetapan skema sertifikasi. Dengan adanya kesepakatan bersama ini, kita berkomitmen memberikan jaminan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan BLK akan mempunyai standar yang sama yaitu standar yang dibutuhkan dunia kerja," kata Dirjen Binalatas Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, di Kantor BNSP, Jakarta, pada Kamis (25/6).
Terkait dengan kondisi pandemic Covid-19, Dirjen Bambang mengemukakan bahwa pihaknya tidak hanya mengembangkan program-program pelatihan secara offline, tetapi juga online.

"Ini saya harapkan skema pelatihan secara online ini juga nanti diikuti oleh LSP. Jadi kalau pelatihan di BLK nanti online, sertifikasinya juga online. Ini akan memudahkan kita dalam melakukan tugas-tugas pelatihan dan sertifikasi secara masif," katanya.

Sementara Kepala BNSP, Kunjung Masehat, mengatakan, dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan skema pelaksanaan pelatihan di semua daerah dilakukan secara sama. Pelatihan otomotif sepeda di Papua dan Aceh, misalnya, maka dilakukan dengan skema pelaksanaan pelatihan yang sama.

"Dengan penandatangan ini, nantinya skema pelatihan di semua daerah sama, dan dengan menggunakan tiga pendekatan. Bisa dengan pendekatan KKNI, okupasi, atau berupa pendekatan klaster. Kalau selama ini ada standar, tapi dalam pelaksanaannya berbeda. Saya harap setelah ini tidak akan lagi terjadi perbedaan skema pelatihan," terang Kunjung.

Menurutnya, sertifikasi yang diberikan oleh pihaknya merupakan proses akhir dari sebuah pengakuan. Oleh karena itu, BNSP melalui LSP menjamin terhadap kualitas pelaksanaan sejak pelatihan sampai selesai, yakni saat melakukan skema dan sertifikasi.
=====================================

Pelaksanaan penandatanganan nota kesepahaman ini disaksikan oleh 30 Kepala BLK dan Ketua LSP P2 BLK secara virtual.

Lembaga Pelatihan Kerja Fitri

09/12/2020

08/12/2020

07/12/2020

07/12/2020

07/12/2020

06/12/2020

06/12/2020

06/12/2020

06/12/2020

06/12/2020

04/12/2020

04/12/2020

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The School

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request