REUNI Alumni Alkhairaat Moutong

03/02/2021

Catatan Sejarah Kota Poso: Rapat Paripurna ke-1 DPRD-GR Sulawesi Tengah, Issu Pemekaran Kabupaten dan Kota.
Menyeruaknya Keinginan Masyarakat Poso di tahun 1966 agar Ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah di Kembalikan ke Poso, ditanggapi oleh Anwar Gelar Datuk Madjo Basa Nankuning yang kala itu menjabat sebagai Gubernur sekaligus Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Gotong Royong (DPRD-GR) Tinkat I Sulawesi Tengah, dengan melaksanakan Rapat Paripurna Ke-I di Kota Poso. Rapat tersebut digelar pada tanggal 15 Januari 1966 di Gedung Nasional (GENAS) Poso.
Putusan Rapat Peripurna DPRD-GR Dati I Sulawesi Tengah di Poso, Memilih dan Melantik Zainuddin Abdul Rauf menggantikan Anwar Gelar Datuk Madjo Basa Nan Kuning sebagai Pj. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.
Pertemuan di Poso itu juga menjadi embrio lahirnya Resolusi No. 1 tahun 1966 yang di hasilkan Aggota DPRD-GR Sulawesi tengah yang berisi desakan pemekaran di Sulawesi Tengah, dari 4 kabupaten (Donggala, Poso, Banggai, Buol-Toli) menjadi 9 Kabupaten/Kota (Kota Palu-Donggala, Parigi-Moutong, Poso, Tojo Una-una, Bungku-Mori, Banggai Darat, Banggai Laut, Kabupaten Dondo, kabupaten Buol).
Resolusi tersebut tak pernah ditanggapi oleh pemerintah pusat, walaupun telah diperkuat dengan surat Gubernur Provinsi Sulawesi tengah kepada Mendagri, tertanggal 18 April 1966. Nanti, Setelah 40 tahun berlalu, point Resolusi tersebut yang menghendaki pemekaran sejumlah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah baru terealisasi.
Soeria Lasny; Mengenal Kepemimpinan Sulawesi Tengah, Dari Anwar Gaelar Datuk Madja Basa Nankuning Hingga Longky Djanggola.

Foto: Rapat Pimpinan Daerah Se-Sulawesi Tengah di Poso, 1970-an

26/02/2019

08/02/2019

02/01/2019

RAJA TOMBOLOTUTU & RAJA BORMAN MASIH SATU DARAH

Perang Moutong terjadi antara raja moutong Tombolotutu dengan belanda sampai tahun 1901 yang memaksa raja tombolotutu untuk bergerilia dan belandapun menguasai kerajaan moutong. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat moutong terhadap belanda, maka belanda mengangkat seorang raja dari keturunan Raja Tombolotutu yaitu Raja Borman yang berkuasa dari tahun 1901 - 1924.
Setelah menjadi raja, Raja borman mengatur siasat untuk melawan belanda. Perangpun terjadi dan akhirnya Raja Borman berhasil di tangkap oleh belanda dan dipenjara di donggala.
Kemudian pemerintah belanda mengangkat wakil dari Raja Borman yang bernama Lambakarang yang berkuasa dari tahun 1925 - 1927, lalu Raja Saenso Lahiya 1927 - 1928.
Raja terakhir adalah Raja Kuti tombolotutu yang dilantik di Tomini tepatnya di polu polantiane puange (sekarang batu tersebut di tengah lapangan batu raja Tomini) dengan pusat kerajaan di Tinombo dan benteng pertahanannya di Moutong dikenal dengan Buluhye Nopoae.
Raja Kuti Tombolotutu berkuasa dari tahun 1929 - 1945 dan wafat pada tahun 1965.
Pada masa kemerdekaan RI 1945 Moutong di pimpin oleh seorang kepala kampung I, bernama Sambaragi yang diwilayahnya sampai sejoli perbatasan Sulawesi utara. Kepala kampung II. Bernama Nangku Podungge, kepala kampung III bernama Hi. Tandju. Kepala kampung IV bernama Baco Nai Lagandja, kepala kampung V bernama Moh. Wadji kampung VII Hi. Man Paudi, kepala kampung VIII Hi.Intjeria Lasarika.
Pada tahun 1963 kampung moutong dimekarkan menjadi 3 desa yaitu :
1. Desa Moutong Timur
2. Desa Moutong Tengah
3. Desa Moutong Barat
Yang jelasnya bahwa Raja Tombolotutu dan Raja Borman sama sama menentang penjajahan Belanda di Sulawesi Tengah dengan cara mereka masing masing. Salam budaya.

30/07/2018

Semoga Allah meridhoi perjuangan beliau.
Amiin.

01/07/2018