KPP Madya Palembang

Halo !

KPP Madya Palembang berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik yang penuh dengan integritas dan profesionalisme kepada Wajib Pajak. KPP Madya Palembang bersedia untuk memberikan kompensasi pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan yang ada.

Halo !

Untuk menyelenggarakan Pelayanan Publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, Direktorat Jenderal Pajak memiliki standar pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ/2022 yang dapat diakses pada laman https://s.id/StandarPelayanan308.

KPP Madya Palembang terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada demi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik, KPP Madya Palembang menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Maklumat Pelayanan ini menjadi pedoman kami untuk terus berupaya melakukan inovasi dan perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan Wajib Pajak serta para pemangku kepentingan.

Demi mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntabel, DJP menyediakan berbagai kanal resmi untuk layanan informasi maupun saluran pengaduan bagi masyarakat.

dapat menyampaikan laporan terkait kendala pelayanan, dugaan tindak pidana perpajakan, hingga pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai. Pengaduan tersebut dapat disampaikan secara mudah melalui telepon, email, situs web pengaduan.pajak.go.id, portal Coretax, maupun tatap muka langsung di unit kerja DJP.

Dengan melaporkan indikasi pelanggaran melalui saluran resmi yang tepat, Anda turut membantu penyelesaian masalah secara lebih cepat dan akurat.

Yuks, slide ke kanan untuk menyimpan daftar lengkap kanal resmi informasi serta pengaduan DJP!

Pajak tumbuh, Indonesia tangguh.

Kabar mengenai Babinsa ikut memburu data pajak ke desa-desa dipastikan TIDAK BENAR. Aparat kewilayahan bukan pelaksana pemeriksaan pajak, melainkan hanya mendukung koordinasi agar kunjungan petugas di lapangan berjalan sesuai prosedur. Pedoman internal SE-8/2026 ini hadir untuk menyempurnakan tata cara kerja sama yang sudah lama berjalan agar lebih seragam dan akuntabel.

Di sisi lain, DJP kini justru semakin mengandalkan pemanfaatan teknologi dan analisis data digital untuk pengawasan yang akurat dan berbasis risiko. Langkah ini berfokus meningkatkan kualitas data tanpa menambah kewajiban baru ataupun memperluas pemeriksaan secara masif.

Yuk, simak info selengkapnya pada infografis berikut!

Tahukah bagaimana kata “pajak” pertama kali lahir dalam sejarah konstitusi kita?🇲🇨✨

Ternyata, perjalanan panjang ini bermula saat masa reses sidang BPUPKI (2 Juni - 9 Juli 1945), ketika Ketua BPUPK| Radjiman Wedyodiningrat mengusulkan gagasan penting bahwa Pemungutan pajak harus diatur hukum.

Sejak momen bersejarah di Gedung Pancasila itulah, pajak resmi disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai tulang punggung utama penerimaan negara. Hari ini, 14 Juli 2026, mari kita rawat bersama komitmen sejarah ini untuk membangun fondasi bangsa yang mandiri dan berdaulat.

Selamat Hari Pajak 2026!
Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh!

Halo !

Terima kasih atas feedback yang sudah diberikan yang menerima pelayanan di KPP Madya Palembang Triwulan II Tahun 2026.

Kami akan terus berkomitmen untuk berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada 🤗✨