https://linktr.ee/JURNALTABAGSEL

Jurnal Tabagsel, Padangsidempuan (2026)

14/07/2026

Marga boleh sama, namun selama menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia mereka memiliki idealisme yang berbeda. Itulah kisah Amir Sjarifuddin Harahap dan Burhanuddin Harahap. Keduanya pernah duduk di kursi Perdana Menteri Indonesia, namun jejak sejarah yang mereka tinggalkan melukiskan betapa kerasnya politik Indonesia di masa awal kemerdekaan.

Amir Sjarifuddin adalah sosok yang menjabat sebagai Perdana Menteri pada masa revolusi fisik. Sebagai tokoh sosialis, ia memegang jabatan Perdana Menteri di tengah desakan diplomasi yang mencekam (1947–1948). Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas namun terjepit dalam situasi sulit. Kebijakannya dalam Perjanjian Renville menjadi titik balik yang memicu badai protes hingga keruntuhan kabinetnya. Amir menjadi potret dari "api revolusi" yang membara; ia teguh pada idealismenya, namun berakhir tragis saat terjerat dalam polarisasi tragedi Madiun 1948 yang memaksanya berhadapan dengan pemerintahannya sendiri, hingga akhirnya ia gugur dihadapan regu tembak tanpa proses peradilan.

Bergeser ke periode yang berbeda, muncul sosok Burhanuddin Harahap. Jika Amir adalah wajah dari revolusi, Burhanuddin adalah arsitek dari transisi demokrasi. Sebagai pemimpin dari Partai Masyumi, ia membawa napas Islam ke dalam pemerintahan (1955–1956). Kabinetnya sering dikenang karena pendekatan teknokratis yang efisien dan stabil. Warisan terbesarnya bagi bangsa ini sangat monumental: ia sukses memimpin jalannya Pemilu 1955, pemilu pertama yang hingga hari ini dianggap sebagai standar emas kejujuran dan demokratis dalam sejarah Indonesia.

Namun, sejarah memiliki cara unik dalam menguji tokoh-tokohnya. Baik Amir maupun Burhanuddin, keduanya akhirnya harus menelan pil pahit dari dinamika politik nasional. Amir tersungkur oleh konflik ideologi kiri-kanan yang brutal, sementara Burhanuddin harus menanggung risiko pengasingan dan penjara akibat sikap oposisinya terhadap arah kebijakan Soekarno melalui gerakan PRRI.

Kiprah duo Harahap dalam sejarah perjalanan bangsa patut dikenang. Api semangat untuk memajukan negeri patut kita warisi.

12/07/2026

Namarina Ballet, Dance, Wellness lahir dari mimpi seorang puteri Mandailing kelahiran Tegal, 24 November 1928 yang jatuh cinta pada dunia tari. Dialah Nanny Anastasia Lubis, sosok dibalik berdirinya Namarina yang kini dikenal sebagai sekolah ballet tertua di Indonesia.

Di tengah keterbatasan dan stereotip di masa penjajahan, Nanny muda menemukan pelipur lara dalam tari. Meski sempat ditentang sang ibunda, kecintaannya pada tari tak terbendung. Bahkan cibiran rasis penonton Belanda yang memanggilnya "orang hitam" saat tampil di sekolahnya dulu, justru melecut semangatnya untuk menjadi yang terbaik.

Berkat dukungan orangtua, Nanny kemudian mendalami Teachers Training Courses Ballet & Gymnastics di Hamburg, Jerman, pada tahun 1954, dan memperluas wawasan tarinya hingga ke Singapura, Jepang, dan Inggris.

Sepulangnya ke Tanah Air, pada tanggal 30 Desember 1956, impiannya terwujud. Nanny mendirikan Namarina, sekolah tari balet dan senam yang menjadi yang pertama di Indonesia.

Ia kemudian menamakan sekolah tari itu Namarina. Kata "Namar Ina" ini diambil dari bahasa Batak yang berarti "Yang ber-ibu", bila dimaknai lebih jelas sekolah tari ini merupakan persembahannya kepada sang ibunda.

Hingga kini, Namarina masih tegap berdiri dan menjadi sekolah seni ternama yang banyak melahirkan bakat tari. Semangat Nanny Lubis untuk memajukan seni tari di Indonesia terus hidup melalui Namarina.

12/07/2026

Mungkin diantara kalian ada yang orangtuanya alumni dari kampus ini. Kampus ini sebenarnya sudah tak asing lagi bagi orang Tabagsel, karena memang pendirinya orang Sipirok. Kampus ini bukan kampus sembarangan, karena banyak alumnimya yang jadi tokoh besar. Iwan Fals & Andy F Nota menjadi tokoh yang sempat menimba ilmu disini.
Bahkan dulunya banyak orang Sipirok yang menimba ilmu secara gratis di kampus ini.

Tahukah kamu bagaimana perjalanan berdirinya IISIP Jakarta? Semuanya bermula dari semangat juang seorang pemuda asal Sipirok, Ali Mochtar Hoeta Soehoet.

Sebelum dikenal sebagai tokoh pers dan Rektor legendaris ISIIP, A.M. Hoeta Soehoet adalah seorang tentara pelajar yang turut bergerilya melawan kolonial di tanah kelahirannya, Sipirok. Semangat melawan ketidakadilan itulah yang kemudian ia bawa ke dunia jurnalistik. Ali Mochtar Hutasuhut lahir di Sipirok, 11 November 1928.

Perjalanan IISIP dimulai pada 5 Desember 1953, ketika AM Hutasuhut yang saat itu menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Akademi Wartawan menjadi motor penggerak berdirinya Perguruan Tinggi Djurnalistik (PTD).

Sosok yang pernah memimpin demonstrasi kebebasan pers tahun 1953 ini adalah murid dari dua raksasa pers Indonesia, Parada Harahap dan Mochtar Lubis. Di bawah bimbingan mereka, A.M. Hoeta Soehoet tumbuh menjadi wartawan tangguh di harian Indonesia Raya dan Abadi, hingga akhirnya mendedikasikan hidupnya untuk mencetak generasi penerus di bidang sosial dan politik.

Hingga akhirnya, pada 27 Juli 1985, institusi yang ia rintis berkembang menjadi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta. Ali Mochtar Hutasuhut telah berpulang ke pangkuan Illahi pada 2010 dan dimakamkan di makam pahlawan Kalibata, Jakarta. semangat "Kampus Tercinta" yang ia bangun akan selalu hidup di setiap ruang kelas dan diskusi para mahasiswanya.

11/01/2026

Ir. Hasjrul Harahap pada era orde baru menjadi salah satu tokoh kebanggaan Tabagsel tatkala ia berhasil menduduki jabatan menteri pada kabinet Pembangunan V di kepemimpinan Soeharto. Ia menjabat dari tahun 1988 s/d 1993. Meskipun lahir di Pematangsiantar, ia besar dan mengenyam pendidikan SMP di Padangsidimpuan.

Dimasa menjabat sebagai menteri kehutanan, salah satu gagasan Hasjrul yang hingga kini masih diterapkan ialah tentang skema Hak Pengelolaan Hutan (HPH).

Pada periode inilah hutan mulai diposisikan sebagai modal pembangunan negara. Negara mengambil alih penguasaan kawasan hutan secara penuh dan membuka jalan bagi pengelolaan skala besar. Dari logika inilah lahir sistem Hak Pengusahaan Hutan (HPH) terkait izin konsesi jangka panjang bagi perusahaan untuk mengeksploitasi hutan negara demi devisa dan stabilitas ekonomi.

HPH kemudian menjadi tulang punggung kebijakan kehutanan Orde Baru. Konsesi diberikan dalam wilayah sangat luas, pengawasan lemah, dan masyarakat adat tidak diakui sebagai subjek hukum. Hutan dikorbankan untuk kepentingan koorporasi demi terwujudnya ambisi pembangunan negeri.

Dampaknya terasa hingga hari ini: konflik agraria berkepanjangan, kriminalisasi masyarakat adat, deforestasi masif, banjir, dan krisis lingkungan.

Meskipun demikian, Hasjrul Harahap berbeda dengan Raja Juli Antoni. Hasjrul memiliki latar belakang pengetahuan yang mendalam soal kehutanan Indonesia. Sebelum menjabat sebagai Menteri Kehutanan, Hasjrul Harahap telah lama berkecimpung dalam dunia agraria.

22/10/2025

Salah satu tokoh penting dalam sejarah pers di Sumatera awal abad ke-20 adalah Liem Soen Hin, seorang jurnalis beretnis Tionghoa kelahiran Batangtoru yang menempuh pendidikan di Padangsidimpuan. Sosoknya dikenal luas sebagai figur intelektual yang menjembatani dunia Tionghoa, Batak, dan Melayu melalui pena dan pemikiran yang tajam.

Dalam blognya Akhir Matua Harahap menjelaskan Liem Soen Hien bersama rekan-rekannya sesama alumni Padangsidimpuan seperti Liem Boan San mendirikan perusahaan penerbitan Tiong Hoa Ho Kiok Co. Ltd. di Sibolga. Dari perusahaan inilah lahir surat kabar penting seperti Sinar Soematra, yang kelak dikenal sebagai salah satu media fenomenal pada masa kolonial.

Selain dikenal sebagai pengusaha media, Liem Soen Hien juga seorang editor, penulis, dan pemikir sosial. Ia pernah menjadi asisten editor surat kabar Binsar Sinondang di Sibolga, serta redaktur di Warta Hindia dan Bintang Sumatra. Artikel-artikel tulisannya di Bintang Hindia pada dekade 1920-an menyoroti ketimpangan ekonomi dan menjadi bagian dari wacana awal anti-kapitalisme di Hindia Belanda.

Kemampuannya berbahasa Melayu, Belanda, dan Batak menjadikannya figur unik di dunia jurnalistik Hindia. Ia mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan menghidupkan semangat literasi masyarakat Tapanuli.

Kiprah Liem Soen Hin turut membuka jalan bagi munculnya surat kabar lokal lain seperti Poestaha di Padangsidimpuan, media yang ikut mengukir sejarah intelektual Batak modern. Liem Soen Hien menjadi bagian nyata bagaimana Padangsidimpuan pada masa kolonial menjadi pusat pendidikan dan pera yang melahirkan banyak tokoh jurnalis ternama dalam kesejarahan pers di Indonesia.

21/10/2025

Dalam sejarah pemerintahan Indonesia era Demokrasi Terpimpin, nama Arifin Harahap tercatat sebagai salah satu tokoh penting yang turut mengawal kebijakan ekonomi nasional. Ia merupakan putra beretnis Angkola yang dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menduduki sejumlah posisi strategis di kabinet.

Arifin Harahap pertama kali diangkat sebagai Menteri Muda Perdagangan dalam Kabinet Kerja I pada tahun 1959. Kiprahnya kemudian berlanjut sebagai Menteri Perdagangan dalam Kabinet Kerja II (1960–1962), serta Menteri Urusan Anggaran Negara pada Kabinet Kerja III (1962–1963). Jabatan ini menempatkannya di garis depan dalam mengelola keuangan negara di tengah situasi ekonomi yang menantang pasca-revolusi.

Sebagai pejabat keuangan negara, Arifin Harahap berperan dalam merancang dan mengawasi kebijakan Pembangunan Nasional Semesta Berencana — program ekonomi terpadu yang menjadi gagasan besar Soekarno di awal 1960-an. Ia dikenal sebagai figur teknokrat yang bekerja di bawah tekanan politik dan ekonomi, ketika Indonesia tengah berupaya menegakkan kemandirian ekonomi di tengah arus global yang berubah cepat.

Keterlibatan Arifin Harahap di jajaran kabinet menunjukkan kontribusi nyata putra daerah Tapanuli, dalam membangun fondasi ekonomi dan pemerintahan Indonesia modern pada masa awal republik.

Menurut catatan Akhir Matua Harahap, Arifin Harahap memiliki latar belakang pendidikan jurusan hukum. Arifin Harahap merupakan adik kandung dari Amir Sjarifuddin Harahap. Kakek mereka ialah Sutan Gunungtuah Harahap; seorang tokoh berpengaruh dalam sejarah Padangsidimpuan.

19/10/2025

Dalam sejarah pergerakan intelektual Indonesia di luar negeri, tercatat dua mahasiswa asal Padangsidimpuan Sorip Tagor Harahap dan Sutan Gunung Mulia Harahap, memainkan peranan penting dalam mendirikan organisasi mahasiswa asal Sumatera di Belanda pada awal abad ke-20.

Pada 1 Januari 1917, di kota Utrecht, Belanda, para pelajar dari berbagai daerah di Sumatera membentuk organisasi bernama “Soematra Sepakat”. Organisasi ini menjadi wadah bagi mahasiswa Hindia Belanda asal Sumatera untuk mempererat persaudaraan, memperjuangkan kemajuan pendidikan, serta menumbuhkan kesadaran kebangsaan di tanah perantauan.

Dalam kepengurusan awal, Sorip Tagor Harahap — mahasiswa kedokteran hewan di Universitas Utrecht — terpilih sebagai Ketua Umum. Ia dikenal sebagai sosok yang berwawasan luas dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan bangsanya. Rekannya, Sutan Gunung Mulia Harahap, seorang pendidik dan pemikir muda, dipercaya menjabat sebagai bendahara organisasi tersebut.

Menariknya, di antara anggota organisasi Soematra Sepakat juga terdapat nama Ibrahim Datuk Tan Malaka, yang saat itu masih berstatus mahasiswa muda di Belanda. Kehadirannya menunjukkan bahwa organisasi ini menjadi ruang awal pertemuan lintas generasi di antara pelajar-pelajar Indonesia yang kelak berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan.

Keterlibatan Sorip Tagor Harahap dan Sutan Gunung Mulia Harahap membuktikan bahwa sejak awal abad ke-20, Padangsidimpuan telah melahirkan tokoh-tokoh intelektual yang berperan dalam pembentukan jaringan pergerakan nasional di Eropa.

16/10/2025

Universitas Sumatera Utara (USU) berdiri berkat semangat kolektif masyarakat Sumatera Utara dalam membangun lembaga pendidikan tinggi di daerahnya. Gagasan pendirian universitas ini muncul pada awal 1950-an, ketika kebutuhan akan tenaga medis di Sumatera sangat mendesak pasca-kemerdekaan.

Fakultas Kedokteran menjadi fakultas pertama yang didirikan, dan proses pendiriannya tidak terlepas dari dukungan penuh berbagai lapisan masyarakat. Arsip bertanggal 1 Januari 1952 yang diterbitkan oleh Panitia Pendirian Perguruan Tinggi Kedokteran Sumatera Utara di Medan, menunjukkan adanya partisipasi nyata rakyat, termasuk dari wilayah Padangsidimpuan dan Tapanuli Selatan.

Dokumen tersebut merupakan tanda bukti sumbangan masyarakat yang dikumpulkan berdasarkan Surat Gubernur Provinsi Sumatera Utara tanggal 26 November 1951 No. 24293/12/4, yang mengimbau seluruh kabupaten di Sumatera Utara turut berkontribusi dalam pendirian perguruan tinggi tersebut.

Melalui semangat gotong royong dan rasa memiliki yang tinggi, dana yang terkumpul menjadi dasar berdirinya Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK-USU) pada tahun 1952. Fakultas ini kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Universitas Sumatera Utara secara resmi pada tahun 1957, yang kini berkembang menjadi salah satu universitas terkemuka di Indonesia.

Sejarah ini menegaskan bahwa lahirnya USU merupakan buah dari partisipasi masyarakat Sumatera Utara yang menyadari pentingnya pendidikan tinggi sebagai fondasi kemajuan daerah.

Lembar bukti sumbangan diatas terpampang dalam website resmi Universitas Sumatera Utara sebagai salah satu bukti sejarah yang harus diteladani.

15/10/2025

Sumatera Utara merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki dua kode plat kendaraan bermotor, yaitu BK dan BB. Keberadaan dua kode ini memiliki dasar historis yang panjang dan berkaitan erat dengan pembagian administratif yang telah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda.

Pada masa kolonial, sistem registrasi kendaraan di Hindia Belanda diatur berdasarkan wilayah keresidenan. Wilayah Sumatera Timur, yang berpusat di Medan, ditetapkan menggunakan kode BK. Kawasan ini mencakup daerah seperti Medan, Deli Serdang, Langkat, Binjai, Tebing Tinggi, Asahan, dan Tanjungbalai. Penggunaan kode BK mencerminkan posisi Medan sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian di wilayah timur Sumatera.

Sementara itu, wilayah Keresidenan Tapanuli yang terletak di bagian barat Sumatera Utara telah menggunakan kode BB. Wilayah ini meliputi daerah Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kepulauan Nias. Pemberlakuan kode BB di kawasan tersebut dilakukan untuk membedakan administrasi kendaraan dengan wilayah Sumatera Timur, mengingat jarak geografis yang cukup jauh dan kondisi topografi yang berbeda.

Setelah kemerdekaan Indonesia, sistem kode kendaraan warisan kolonial masih tetap dipertahankan dan diadaptasi dalam peraturan kode plat kenderaan bermotor secara nasional.

Hingga saat ini, kedua kode tersebut tetap digunakan secara resmi di bawah koordinasi Polda Sumatera Utara. Kode BK mewakili wilayah bekas Keresidenan Sumatera Timur yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan provinsi Sumatera Utara. Sedangkan kode BB meliputi wilayah bekas Keresidenan Tapanuli dan juga kepulauan Nias.

Dan faktanya Keresidenan Tapanuli menjadi satu-satunya bekas Keresidenan di Indonesia yang hingga kini masih belum ditetapkan menjadi provinsi tersendiri.

-

Jurnal Tabagsel

14/07/2026

12/07/2026

12/07/2026

11/01/2026

22/10/2025

21/10/2025

19/10/2025

16/10/2025

15/10/2025

Address

Website

Alerts

Contact The School

Shortcuts

Share

Listing takedown request