19/06/2026
KANKER STADIUM IV
OLIGARKI, KEBOCORAN DAN JALAN TERJAL MENUJU KEDAULATAN
Oleh: Madi Saputra
Indonesia hari ini tidak sedang berada dalam keadaan baik-baik saja. Di balik gemerlap seremoni kenegaraan, pidato pembangunan, dan retorika pertumbuhan, tubuh Republik ini sedang digerogoti penyakit kronis: oligarki yang terlalu lama menyandera negara.
Jika Indonesia diibaratkan sebagai tubuh biologis, maka yang kita hadapi bukan sekadar flu politik musiman. Ini adalah kanker stadium empat. Ia telah menyebar ke pembuluh fiskal, saraf hukum, tulang punggung birokrasi, dan paru-paru ekonomi nasional. Bila tidak segera dilakukan tindakan radikal, negara akan mengalami pembusukan institusional: hukum kehilangan taring, APBN menjadi bancakan, sumber daya alam bocor, dan rakyat hanya menjadi penonton di negeri yang tanahnya kaya raya.
Di tengah lanskap geopolitik global yang semakin keras, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berdiri di persimpangan sejarah. Di satu sisi, ada mandat besar untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945. Di sisi lain, ada kepentingan oligarki, kapitalisme ekstraktif, dan jaringan pemburu rente yang tidak ingin kenyamanannya terusik.
Inilah pertarungan sesungguhnya: bukan sekadar antara pemerintah dan oposisi, melainkan antara negara yang ingin kembali berdaulat melawan sistem ekstraktif yang telah lama menghisap kekayaan republik.
Anatomi Penyakit: Oligarki dan Institusi Ekstraktif
Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam Why Nations Fail menjelaskan bahwa negara gagal bukan karena miskin sumber daya, melainkan karena institusinya bersifat ekstraktif. Artinya, sistem ekonomi dan politiknya dirancang untuk menyedot kekayaan dari mayoritas rakyat menuju segelintir elite.
Indonesia sangat akrab dengan pola ini. Negara kaya tambang, laut, hutan, energi, dan tanah subur, tetapi kekayaan itu sering tidak kembali dalam bentuk kesejahteraan rakyat. Sebagian mengalir ke luar negeri, sebagian dikunci dalam jaringan konglomerasi, sebagian hilang dalam lorong gelap korupsi, dan sebagian dijadikan bahan bakar politik transaksional.
Jeffrey Winters menyebut oligarki sebagai kekuasaan berbasis kekayaan yang menggunakan instrumen politik dan hukum untuk mempertahankan hartanya. Dalam konteks Indonesia, oligarki tidak hanya memiliki modal besar. Mereka juga berpotensi menyandera regulasi, membiayai politik, memengaruhi aparat, mengendalikan media, dan membentuk opini publik.
Penyakit ini bekerja melalui tiga simpul.
Pertama, oligarki berkapital masif yang menguasai sumber daya, rantai pasok, dan akses politik.
Kedua, aparat terkooptasi yang seharusnya menjadi penjaga negara, tetapi dalam beberapa kasus berubah menjadi tameng kepentingan ekonomi gelap.
Ketiga, politisi pragmatis yang menjadikan regulasi sebagai komoditas: pasal bisa dipesan, izin bisa dinegosiasikan, dan kebijakan bisa dibengkokkan.
Inilah triumvirat penghancur negara: modal rakus, kekuasaan korup, dan hukum yang dibungkam.
Dalam etika politik Islam, kondisi seperti ini bukan sekadar problem administrasi. Ini adalah bentuk kezaliman struktural. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah telah mengingatkan bahwa peradaban runtuh ketika penguasa dan elite bersekutu dalam monopoli, pemerasan, dan ketidakadilan distribusi. Ketika negara berubah menjadi alat segelintir orang, maka ashabiyah kebangsaan melemah dan kehancuran tinggal menunggu waktu.
DARAH REPUBLIK yang MENGALIR ke LUAR
Salah satu medan paling brutal dari ekstraksi kekayaan nasional adalah perdagangan internasional, terutama ekspor sumber daya alam. Indonesia mengekspor batu bara, nikel, sawit, tembaga, bauksit, timah, dan komoditas strategis lainnya. Tetapi pertanyaannya: apakah nilai riil kekayaan itu benar-benar p**ang ke dalam sistem keuangan nasional?
Di sinilah problem geoekonomi muncul. Selama bertahun-tahun, negara patut mencurigai adanya kebocoran besar melalui praktik under-invoicing, over-invoicing, transfer pricing, manip**asi kode HS, penyelundupan, dan rekayasa keuangan lintas negara. Modusnya beragam, tetapi tujuannya satu: memindahkan laba ke luar negeri, mengecilkan kewajiban pajak, dan menjauhkan devisa dari kas bangsa.
Dalam rumus sederhana pendapatan nasional, Y = C + I + G + (X - M), ekspor dikurangi impor adalah komponen penting. Tetapi bila nilai ekspor dimanip**asi, maka negara seperti melihat kekayaannya melalui cermin retak. Komoditas keluar, tetapi devisa tidak masuk secara utuh. Tanah dikuras, tetapi rakyat tidak menikmati hasilnya.
Inilah pendarahan fiskal. Inilah sabotase geoekonomi. Bukan selalu dengan senjata, tetapi dengan faktur. Bukan dengan tank, tetapi dengan dokumen ekspor. Bukan dengan invasi, tetapi dengan jaringan perusahaan, pelabuhan, bank, dan suaka pajak.
Dalam perspektif Maqashid Syariah, menjaga harta (hifz al-mal) adalah salah satu tujuan utama syariat. Harta publik, terutama yang berasal dari sumber daya alam, bukan milik penguasa, bukan milik oligarki, dan bukan milik korporasi asing. Ia adalah amanah umat dan bangsa. Menggelapkan kekayaan publik adalah ghulul, pengkhianatan terhadap amanah. Dalam Al-Qur’an, pengkhianatan atas amanah publik bukan dosa kecil. Ia adalah kejahatan moral yang merusak tatanan sosial.
Karena itu, kebijakan ekspor satu pintu, penguatan pengawasan devisa hasil ekspor, hilirisasi, dan transparansi tata niaga bukan sekadar kebijakan ekonomi. Ia adalah kewajiban etis, konstitusional, dan syar’i untuk menyelamatkan harta rakyat.
EKSPOR SATU PINTU
Kebijakan ekspor satu pintu sering dituduh sebagai intervensi berlebihan negara terhadap pasar. Tetapi tuduhan itu perlu diuji secara jernih. Pasar yang sehat memang membutuhkan kebebasan. Namun pasar yang telah dikuasai kartel, manip**asi, dan rente tidak bisa diserahkan kepada mekanisme bebas yang palsu.
Ekspor satu pintu bukan bertujuan mematikan pelaku usaha. Ia bertujuan memastikan negara mengetahui secara utuh apa yang keluar, berapa nilainya, ke mana devisanya mengalir, dan siapa yang mendapat keuntungan. Tanpa data yang bersih, negara tidak mungkin membuat kebijakan yang benar.
Ada lima penyakit yang harus dihentikan.
Pertama, under-invoicing, yaitu pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya.
Kedua, transfer pricing, yaitu rekayasa harga antarperusahaan satu grup untuk memindahkan laba ke yurisdiksi pajak rendah.
Ketiga, manip**asi kode HS, yaitu pengubahan klasifikasi barang untuk menghindari tarif dan kewajiban negara.
Keempat, penyelundupan, yaitu keluarnya komoditas tanpa pencatatan resmi.
Kelima, rekayasa keuangan, yaitu penggunaan instrumen korporasi dan finansial untuk menyamarkan aliran keuntungan.
Jika lima penyakit ini tidak dipotong, maka sebesar apa pun APBN dinaikkan, negara tetap bocor. Pajak dikejar dari rakyat kecil, tetapi kekayaan besar meluncur ke luar negeri. UMKM ditekan administrasi, tetapi kartel ekspor bermain di lorong gelap. Ini bukan keadilan. Ini penghinaan terhadap rakyat.
Mengapa Transparansi Dilawan?
Pertanyaan pentingnya: mengapa kebijakan yang memperkuat kedaulatan negara sering mendapat resistensi?
Jawabannya sederhana: transparansi selalu mengancam mereka yang hidup dari kegelapan.
Dalam teori public choice, aktor politik dan birokrasi tidak selalu bekerja demi kepentingan publik. Mereka bisa mengejar kepentingan pribadi, rente, jabatan, dan perlindungan jaringan. Maka, ketika sistem yang selama ini gelap akan dibuka, resistensi muncul dari segala arah: dari kementerian, parlemen, asosiasi bisnis, media, hingga pembisik istana.
Sejarah Nusantara pernah mengenal pola serupa. Pada masa VOC, banyak elite lokal memilih berkompromi dengan kekuatan dagang asing demi jabatan dan keuntungan pribadi. Rakyat membayar mahal, tanah kehilangan daya, dan kekayaan mengalir keluar.
Hari ini bentuknya lebih modern. Tidak lagi memakai seragam kompeni. Ia memakai jas, firma hukum, perusahaan cangkang, konsultan pajak, bank investasi, dan lobi regulasi. Tetapi wataknya sama: menukar kedaulatan dengan keuntungan pribadi.
PRESIDEN BUTUH KAWAN dari LUAR ISTANA
Dalam situasi seperti ini, Presiden tidak cukup mengandalkan lingkaran dalam. Di sekitar kekuasaan selalu ada orang yang bertepuk tangan bukan karena setia, tetapi karena menunggu jatah. Ada yang memuji bukan karena percaya, tetapi karena ingin bertahan. Ada yang tampak sebagai kawan, tetapi sesungguhnya adalah beban sejarah.
Karena itu, peringatan bahwa Presiden harus mencari kawan dari luar menjadi sangat relevan. Kawan sejati negara tidak selalu berada di istana. Mereka bisa berada di kampus, pesantren, organisasi masyarakat, komunitas profesional, koperasi rakyat, media independen, dan masyarakat sipil yang masih punya nurani.
Imam Al-Ghazali dalam Nasihat al-Muluk mengingatkan bahwa pemimpin harus berhati-hati terhadap menteri buruk, penjilat, dan pembisik yang menutupi kebenaran. Pemimpin yang ingin selamat harus mendengar nasihat pahit dari orang-orang berilmu dan berakhlak.
Dalam bahasa hari ini: Presiden membutuhkan koalisi akal sehat nasional. Bukan koalisi transaksional. Bukan koalisi proyek. Bukan koalisi para pemburu rente. Melainkan koalisi moral, intelektual, teknokratik, dan kebangsaan untuk membersihkan negara dari parasit sistemik.
Maqashid Syariah dan Negara Berkeadilan
Islam tidak memandang ekonomi sekadar urusan angka. Ekonomi adalah bagian dari amanah. Maqashid Syariah mengajarkan bahwa negara harus menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks kebijakan publik, lima tujuan ini menuntut negara hadir melindungi rakyat dari kelaparan, kebodohan, ketidakadilan, eksploitasi, dan perampokan sumber daya.
Menjaga harta negara berarti melawan korupsi.
Menjaga jiwa berarti memastikan rakyat tidak dikorbankan oleh kebijakan yang zalim.
Menjaga akal berarti membangun pendidikan dan gizi generasi.
Menjaga keturunan berarti memastikan masa depan anak-anak tidak digadaikan kepada utang, rente, dan oligarki.
Menjaga agama berarti menjaga moral kekuasaan agar tidak berubah menjadi berhala kepentingan.
Dengan demikian, perjuangan melawan oligarki bukan hanya agenda politik. Ia adalah agenda etis Islam. Melawan kebocoran geoekonomi bukan hanya soal neraca dagang. Ia adalah bagian dari menjaga amanah publik. Membersihkan negara dari korupsi bukan sekadar reformasi birokrasi. Ia adalah ibadah sosial dalam bentuk paling konkret.
TITIK BALIK: AMPUTASI atau PEMBUSUKAN
Momentum sejarah tidak datang berkali-kali. Pemerintahan Prabowo berada di titik menentukan: apakah berani melakukan amputasi sistemik terhadap kanker oligarki, atau sekadar mengoleskan kosmetik di atas luka bernanah?
Amputasi itu tidak mudah. Ia akan menimbulkan perlawanan. Oligarki akan melawan. Broker akan menjerit. Media bayaran akan menggiring opini. Politisi rente akan mencari panggung. Bahkan sebagian orang dalam kekuasaan bisa menjadi rem, bukan mesin perubahan.
Tetapi tidak ada jalan lain. Jika negara ingin selamat, rantai akomodasi politik yang koruptif harus diputus. Kabinet harus dibersihkan dari konflik kepentingan. Ekspor harus ditata. Devisa harus dikawal. Pajak harus adil. Hukum harus tegak. Dan kekayaan alam harus kembali menjadi alat kemakmuran rakyat, bukan meja makan para predator.
MENYELAMATKAN REPUBLIK
Indonesia tidak miskin. Indonesia dibuat bocor.
Indonesia tidak lemah. Indonesia dilemahkan oleh sistem yang membiarkan kekayaannya keluar dan hukumnya dibeli.
Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Indonesia kekurangan keberanian untuk memutus rantai parasit yang telah terlalu lama hidup di tubuh negara.
Karena itu, agenda kedaulatan ekonomi harus dinaikkan menjadi agenda penyelamatan nasional. Bukan untuk membangun negara otoriter. Bukan untuk memusuhi dunia usaha. Bukan untuk menutup diri dari perdagangan global. Tetapi untuk memastikan bahwa keterbukaan tidak berubah menjadi penjajahan baru, dan investasi tidak menjadi jalan legal bagi penghisapan kekayaan rakyat.
Presiden Prabowo kini berdiri di meja operasi sejarah. Pisau bedah sudah tersedia. Diagnosis sudah terang. Penyakit sudah menyebar. Rakyat menunggu keberanian.
Republik ini tidak membutuhkan pemimpin yang sekadar mengelola krisis. Republik ini membutuhkan pemimpin yang berani memotong sumber penyakit.
Sebab bangsa yang membiarkan oligarki menguasai negara, pada akhirnya akan kehilangan negara itu sendiri.
