15/04/2023
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, telah melaksanakan seminar penjaringan masukan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2025-2045, pada Senin 20 Maret 2023.
Dalam seminar itu, pemerintah meluncurkan visi RPJPN 2025-2045 dengan rumusan negara maritim yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Visi tersebut ditujukan untuk menjelaskan bahwa pada tahun 2045 ingin mewujudkan Indonesia sebagai negara yang tangguh dan mandiri, modern dan terus tumbuh dengan basis kekayaan sumber daya alam, sosial, budaya, dan ekonomi, dalam peradaban masyarakat maritim modern yang inklusif dan sejahtera serta aktif menjaga keberlanjutan peradaban dunia yang lestari.
Adapun sampai saat ini, Pemerintah Indonesia masih belum menjelaskan narasi detail mengenai RPJPN 2025-2045, dan apakah RPJPN 2025-2045 kelak akan kaya akan dimensi keadilan dan kelestarian yang merupakan mandat konstitusi.
Sebelum lebih jauh mempelajari narasi detail, masyarakat sipil perlu untuk melakukan evaluasi serta refleksi terlebih dahulu substansi RPJPN sebelumnya, yaitu RPJPN 2005-2025. Apa saja kelemahan-kelemahan utama dalam RPJPN 2005-2025 yang telah disusun oleh Pemerintah yang diturunkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) setiap tahunnya? Apa saja isu dan substansi penting terkait dengan lingkungan hidup, sumber daya alam, kedaulatan dan keberlanjutan pangan, serta keadilan iklim yang kurang diakomodir oleh RPJPN 2005-2025?
Evaluasi dan refleksi terhadap substansi RPJPN 2005-2025 penting dilakukan sebagai bagian dari pembelajaran penting masyarakat dalam mengontrol perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berwawasan lingkungan serta berwawasan keadilan iklim pada masa yang akan datang.
Berdasarkan hal tersebut, WALHI Nasional dan WALHI Jawa Tengah bekerja sama dengan Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Hivos)
