Ppkn-TC

Ppkn-TC meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan
- Pemerintahan
- BUMN
- BUMD
- Perusahan Swasta

Terimakasih bapak dan ibu sudah mengikuti pendampingan Teknis PBJ 🙏😊 📌JAKARTA 🇮🇩🇮🇩🇮🇩
26/06/2023

Terimakasih bapak dan ibu sudah mengikuti pendampingan Teknis PBJ 🙏😊 📌JAKARTA
🇮🇩🇮🇩🇮🇩

Terimakasih bapak dan ibu BAPENDA DKI JAKARTA telah mengikuti pelatihan peningkatan KAPASITAS PPNS 🇮🇩🇮🇩🇮🇩 📌BANDUNG ...
17/06/2023

Terimakasih bapak dan ibu BAPENDA DKI JAKARTA telah mengikuti pelatihan peningkatan KAPASITAS PPNS 🇮🇩🇮🇩🇮🇩
📌BANDUNG
🇮🇩🇮🇩🇮🇩

Terimakasih bapak telah mengikuti acara Bimbingan Teknis dengan tema :"Penerapan SPBE Dalam Tranformasi Digital Pemerint...
10/06/2023

Terimakasih bapak telah mengikuti acara Bimbingan Teknis dengan tema :
"Penerapan SPBE Dalam Tranformasi Digital Pemerintah"

Alhamdulillah, acara berjalan lancar sampai dengan selesai. Semoga ilmu yang di dapat bisa bermanfaat bagi instansi ditempat berkerja. 🙏 📌JAKARTA

ACARA KEGIATAN
HUB, sms/wa
081239930105 (office PPKN TC)
🇮🇩🇮🇩🇮🇩

Selamat pagi teman teman PPKN Tc lagi mengadakan bimtek dengan tema baru yaitu mengenai "Penerapan SPM (Standar Pelayan...
10/06/2023

Selamat pagi teman teman PPKN Tc lagi mengadakan bimtek dengan tema baru yaitu mengenai
"Penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) sesuai PERMENDAGRI No.59 TAhun 2021"
Bertempat
📌JAKARTA 📌BATAM 📌BANDUNG

Yukkk...... daftarkan segera untuk mengikuti kegiatan Bimbingan teknis
Sms/Wa :
081239930105
(Office PPKN tc)
🙏🙏🙏

Apa yang dimaksud Standar pelayanan Minimal SPM dan bagaimana fungsi SPM ?

"Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar ditetapkan sebagai SPM."

penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. 🇮🇩🇮🇩🇮🇩

Terimakasih bapak dan ibu sudah mengikuti acara bimbingan teknis gelombang ke3 . 📌RAJAAMPATSemoga ilmu yang di dapat bis...
08/06/2023

Terimakasih bapak dan ibu sudah mengikuti acara bimbingan teknis gelombang ke3 . 📌RAJAAMPAT

Semoga ilmu yang di dapat bisa bermanfaat untuk instansi nya di tempat berkerja.🙏

Acara kegiatan bimtek
Hub, wa/sms
081239930105
(Office PPKN TC)

🇮🇩🇮🇩🇮🇩

"Pedoman Juknis (Petunjuk Teknis) Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan APBD"Pada tanggal 28 April...
07/06/2023

"Pedoman Juknis (Petunjuk Teknis) Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan APBD"

Pada tanggal 28 April 2022 ditetapkan Permendagri No. 79 Tahun 2022 tentang Juknis Penggunaan KKPD dalam Pelaksanaan APBD. Diterbitkan dengan pertimbangan :
a. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perlu diterapkan pembayaran secara non tunai dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b. bahwa pembayaran secara non tunai dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas kartu kredit pemerintah daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Dalam Pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), yang dimaksud Kartu Kredit adalah kartu kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran. Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh bank penerbit Kartu Kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati dan satuan kerja perangkat daerah berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus. Pemegang KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil daerah untuk melakukan transaksi pembayaran dengan KKPD berdasarkan penetapan pengguna anggaran


Sehubungan dengan hal di atas dalam rangka memahami serta meningkatan Kapasitas dan Kapabilitas guna mendukung kebijakan serta regulasi baru Pemerintah Pusat. PPkN mengajak teman teman untuk mengikuti BIMBINGAN TEKNIS 🙏

ACARA KEGIATAN
HUB sms/wa
0812 3993 0105
(Office PPKN TC)



#

Hallo kawan kawan PPKN kami lagi mengadakan BIMTEK dengan tema :"Penerapan SPBE Dalam Transformasi Digital Pemerintah"Me...
07/06/2023

Hallo kawan kawan PPKN kami lagi mengadakan BIMTEK dengan tema :
"Penerapan SPBE Dalam Transformasi Digital Pemerintah"

Mengapa sistem pemerintahan berbasis elektronik diterapkan ?
"Penerapan SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik"

Di Domain Teknologi dan Informasi, SPBE meliputi Penyediaan Pusat Data Terpadu, Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Aplikasi Layanan SPBE serta Keamanan Informasi Pemerintah.

Yukk... sahabat PPKN ikuti BIMTEK nya guna menambah wawasan dan memantabkan ilmu didalam bidangnya, yang tentunya akan di bimbing langsung dengan narasumber yang berpengalaman dan profesional .


Acara kegiatan hub
Wa/sms
0812 3993 0105











🇮🇩🇮🇩🇮🇩

Terimakasih bapak dan ibu sudah mengikuti acara bimbingan teknis dengan lancar selama 2 hari yang bertempat di jakarta ....
06/06/2023

Terimakasih bapak dan ibu sudah mengikuti acara bimbingan teknis dengan lancar selama 2 hari yang bertempat di jakarta .

Semoga ilmu dan pendidikan nya dapat bermanfaat dengan baik di tempat berkerja . 😇🙏
Salam sehat untuk kita semua

Acara kegiatan BIMTEK hubungi
Telp/WA
0812 3993 0105
#
#





💖



🇮🇩🇮🇩🇮🇩

Hallo rekan rekan PPKN kami lagi mengadakan Bimbingan teknis, dengam tema : "PENERAPAN DALAM SISTEM INFORMASI PEMERINTAH...
06/06/2023

Hallo rekan rekan PPKN kami lagi mengadakan Bimbingan teknis, dengam tema :
"PENERAPAN DALAM SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH sesuai PERMENDAGRI no.70 Tahun 2019 tentang (SIPD)"

Apa itu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau yang lebih dikenal dengan SIPD? Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan amanat dari UU 23 Tahun 2014 Pasal 391 dimana Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah, yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Penggunaan SIPD dipertegas melalui Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sehingga pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, SIPD yang dirancang lebih adaptif, reponsif, dinamis, inovatif dan akuntabel sudah mulai digunakan pemerintah daerah.

Fungsi dalam SIPD untuk Pemerintah Pusat dan Daerah adalah:

Penyatuan referensi nasional

Proses perencanaan dan keuangan daerah lebih mudah dilakukan secara sistem elektronik

Evaluasi perencanaan keuangan, kinerja dan produk hukum dilakukan melalui sistem elektonik

Data base pembangunan dan keuangan nasional dan daerah

Analisa data daerah secara nasional dapat dilakukan lebih mudah

Acara kegiatan
Hub/WA 0812 3993 0105
📌lokasi diseluruh indonesia

🇮🇩🇮🇩🇮🇩

PANCASILA DAY's 🇮🇩Dimana ada semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang memiliki arti yang sangat bermaknaKata bhinneka berasa...
01/06/2023

PANCASILA DAY's 🇮🇩
Dimana ada semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang memiliki arti yang sangat bermakna

Kata bhinneka berasal dari dua kata yang mengalami sandi, yaitu bhinna 'terpisah, berbeda' dan ika 'itu'. Kata tunggal berarti 'satu'. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika dapat diartikan "Itu berbeda, itu satu", yang bermakna meskipun beranekaragam, pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. 🇮🇩🇮🇩🇮🇩









🇮🇩🇮🇩🇮🇩




🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩

Terimakasih Bapak dan ibu telah mengikuti kegiatan BIMTEK 📌MALANGTEMA :"PENGELOLAAN, PEMELIHARAAN dan PENCATATAN ASET RU...
31/05/2023

Terimakasih Bapak dan ibu telah mengikuti kegiatan BIMTEK
📌MALANG

TEMA :
"PENGELOLAAN, PEMELIHARAAN dan PENCATATAN ASET RUSUNAWA"

semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat bagi instansi ditempat berkerja 🙏

Acara kegiatan
HUB :
Telp/wa 0821 1391 0864

🙏🙏🙏

Terimakasih bapak dan ibu telah mengikuti bimtek dengan tema :"Pedoman Penyusunan Dalam Standar Operasional Prosedur (SO...
30/05/2023

Terimakasih bapak dan ibu telah mengikuti bimtek dengan tema :

"Pedoman Penyusunan Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang dan Jasa"

Semoga ilmu yang di dapat bisa bermanfaat bagi instansi ditempat berkerja . 🙏
📌JAKARTA

Address

Jalan Tb Simatupang
Jati Padang
12540

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 15:00

Telephone

+6281239930105

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ppkn-TC posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The School

Send a message to Ppkn-TC:

Shortcuts

Share

Category