27/06/2026
PB SEPMI DESAK GIBRAN BUKTIKAN DIALOG JADI KEBIJAKAN, BUKAN SEKADAR CITRA
Jakarta, 26 Juni 2026 – Di tengah terpaan persoalan nasional yang kian berat, mulai dari gonjang-ganjing program MBG, kabut ketidakjelasan KDMP dan Sekolah Rakyat, nilai rupiah yang terus tertekan, IHSG yang merosot, hingga kembali memanasnya aksi mahasiswa menuntut "Reformasi Jilid II", Pengurus Besar Serikat Pelajar Muslimin Indonesia PB SEPMI memandang perlu menyampaikan kritik terbuka kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kritik ini lahir bukan dari kebencian, tapi dari kegelisahan pelajar yang melihat kursi nomor dua di republik ini belum sepenuhnya bekerja untuk rakyat.
PB SEPMI mencatat Wapres beberapa waktu terakhir aktif membangun komunikasi dengan mahasiswa dan turun ke daerah 3T termasuk Papua. Secara konstitusi itu benar. UUD 1945 Pasal 4 ayat 2 menempatkan Wakil Presiden sebagai mitra Presiden, bukan pajangan. Ruang dialog dan kunjungan kerja adalah bagian dari kerja. Tapi yang membuat pelajar resah adalah ketika semua itu berhenti pada citra. Foto bersama mahasiswa di istana boleh jadi simbol keterbukaan, kunjungan ke Papua boleh jadi simbol keberpihakan ke timur Indonesia. Tapi pelajar bertanya dengan jujur: setelah itu apa? Rekomendasi kebijakan apa yang lahir? Peraturan apa yang berubah? MBG yang masih amburadul itu diperbaiki bagaimana? KDMP yang kabur arahnya itu dikawal seperti apa? Jika dialog hanya melahirkan notulen rapat dan konten media sosial, maka maaf, itu bukan kerja kenegaraan. Itu kerja pencitraan.
Lebih jauh, PB SEPMI menyoroti posisi Wapres saat Presiden menjadi sasaran kritik publik. Ketika persoalan MBG, KDMP, rupiah, dan IHSG menghantam, Wapres terkesan mengambil jarak dan tampil sebagai sosok yang berada di luar lingkaran masalah. Bagi PB SEPMI ini celah konstitusional yang berbahaya. Wapres bukan ban serep yang baru dipasang kalau ban utama bocor. Wapres adalah bagian integral dari pemerintahan. Kalau Presiden dikritik, Wapres punya tanggung jawab moral dan konstitusi yang sama untuk turun, menjelaskan, dan menawarkan solusi. Diam saat rakyat menjerit sama artinya abai. Pelajar Indonesia butuh Wapres yang hadir bukan hanya saat suasana kondusif, tapi juga saat badai kritik datang.
Gaya komunikasi Wapres yang merangkul dan terkesan ramah kepada generasi muda tentu perlu diapresiasi. Anak muda butuh pemimpin yang mau mendengar. Tapi PB SEPMI mengingatkan, keramahan tanpa substansi kebijakan adalah politik kosong. Generasi Z dan Alpha tidak sekadar butuh disapa dan diajak foto. Mereka butuh kepastian lapangan kerja, pendidikan yang murah dan bermutu, serta masa depan yang bisa dihitung. Jangan jadikan pelajar dan mahasiswa sekadar "mahasewa" untuk mengisi frame foto. Jadikan mereka mitra sejati merumuskan evaluasi MBG, merancang KDMP yang terukur, dan menyelamatkan daya beli rakyat dari hantaman rupiah.
PB SEPMI menegaskan, kritik ini tidak ada hubungannya dengan silsilah atau politik dinasti. Organisasi ini dari dulu menolak politik kekerabatan yang menabrak meritokrasi. Tapi kritik hari ini murni soal kinerja. Ukur Wakil Presiden dari kerja, data, dan dampaknya ke rakyat. Jika Wapres bekerja, PB SEPMI barisan depan yang mendukung. Jika Wapres abai, PB SEPMI barisan depan yang mengkritik. Seadil-adilnya.
Karena itu Ketua Umum PB SEPMI Fauzan Muharam, menuntut Wapres Gibran segera membuka laporan evaluasi MBG ke publik dan melibatkan pelajar serta mahasiswa dalam pengawasan. Jelaskan sejelas-jelasnya peta jalan KDMP dan Sekolah Rakyat: targetnya apa, anggarannya berapa, indikator keberhasilannya bagaimana. Sampaikan strategi konkret yang Wapres jalankan untuk menyelamatkan daya beli rakyat dari gempuran rupiah dan IHSG. Dan yang paling penting, buktikan setiap dialog dengan mahasiswa hari ini melahirkan kebijakan nyata berupa Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden, bukan hanya sekadar bahan tulisan di media.
Pelajar Indonesia sudah cukup kenyang dengan politik gestur dan drama istana. Yang kami butuhkan sekarang adalah politik kerja. Buktikan bahwa kursi Wakil Presiden adalah kursi kerja untuk rakyat, bukan kursi tunggu menuju kekuasaan. Indonesia ini rumah kita bersama. Jangan biarkan ia roboh hanya karena pemimpinnya sibuk membangun citra tapi lupa membangun bangsa.
