The Indonesian Institute

24/09/2026

Download Rangkuman, Materi dan Dokumentasi TIF 136 - "Checks and Balances Pemberantasan Korupsi Pasca-KUHP Nasional"

24/09/2026

https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/936636/pengamat-wacana-syarat-dua-fraksi-untuk-usung-capres-tak-sesuai-putusan-mk

Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh mengungkap adanya wacana agar pasangan capres-cawapres mendapat dukungan sedikitnya dua fraksi partai politik

24/09/2026

Fundraising is more than securing funding. It is about building relationships, communicating the value of our work, and continuously learning from our partners.

After joining Atlas Network’s Fundraising 360 training, Felia Primaresti, Research and Program Manager at The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), shares key lessons and reflections on fundraising in this video, from the importance of a strong value proposition to maintaining communication beyond the grant and learning from donor feedback.

What fundraising lessons have you learned? Share your thoughts in the comments!

24/09/2026

Kemerdekaan sejati bagi petani adalah kebebasan mengelola lahan dan hasil panennya sendiri.

Di Hari Tani Nasional ini, mari kita untuk mengkaji ulang berbagai regulasi yang membatasi akses pasar dan menekan potensi ekonomi petani. Perlindungan terbaik bagi petani bukanlah ketergantungan pada negara, melainkan jaminan atas hak milik lahan, ekosistem yang kondusif, kapasitas dan sumber daya yang memadai, dan pasar yang kompetitif.

Menurut kamu, regulasi apa di sektor pertanian yang justru menyulitkan petani di lapangan saat ini? Diskusikan di kolom komentar! 👇

23/09/2026

https://www.jpnn.com/news/legitimasi-presiden-harus-dari-rakyat-bukan-koalisi-fraksi-parpol-di-parlemen

The Indonesian Institute (TII) soroti munculnya wacana syarat pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) minimal didukung dua fraksi di D...

23/09/2026

https://ruminews.id/wacana-capres-cawapres-wajib-didukung-dua-fraksi-dinilai-berpotensi-bertentangan-dengan-putusan-mk/

Wacana yang mensyaratkan pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) memperoleh dukungan minimal dua fraksi di DPR dinilai berpotensi bertentangan dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

23/09/2026

https://www.riau24.com/berita/baca/1790087142-jangan-langgar-putusan-mk

Research Associate The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono meyakini wacana prasyarat pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) cukup didukung minimal dua fraksi di DPR melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

23/09/2026

Perdebatan mengenai peran negara dalam perekonomian terus menjadi bagian penting dalam diskusi kebijakan publik. Di satu sisi, negara memiliki peran dalam mengatur aktivitas ekonomi, menyediakan barang dan layanan publik, serta mengatasi berbagai persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh mekanisme pasar. Di sisi lain, terdapat pemikiran yang menekankan pentingnya kebebasan individu, kepemilikan privat, kompetisi, dan terbatasnya intervensi negara dalam aktivitas ekonomi. Salah satu pemikiran yang banyak membahas gagasan tersebut adalah libertarianisme.

Oleh karena itu, dalam podcast Ngobrol Kebijakan (Ngobi) kali ini, Putu Rusta Adijaya (Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)) bersama Alfian Banjaransari (Country Manager, Center for Market Education Indonesia) akan berdiskusi mengenai libertarianisme, kebebasan ekonomi, dan relevansinya bagi ekonomi Indonesia.

Bagaimana diskusinya? Saksikan saja langsung.

https://www.youtube.com/watch?v=xtijMcfmQsE&feature=youtu.be

23/09/2026

Bagaimana lembaga kajian (think tanks) bisa tetap berkontribusi dalam menjaga demokrasi di tengah ruang sipil yang makin menyempit? Yuk simak penjelasan Mbak Jaleswari Pramodhawardani (Mbak Dani), Anggota Dewan Penasihat The Indonesian Institute dalam video berikut!

23/09/2026

https://koran.pikiran-rakyat.com/news/pr-30310464355/prasyarat-dua-fraksi-capres-dinilai-langgar-putusan-mk

TII menilai wacana syarat dua fraksi di DPR untuk pencalonan presiden bertentangan dengan Putusan MK dan membatasi hak parpol.