Sekolah Otonomi Daerah

Direktur Eksekutif KPPOD Herman N Suparman mengatakan, jika nantinya hal itu terbukti benar, pasti ada indikasi penyalahgunaan wewenang, sehingga itu bisa didefinisikan sebagai tindak pidana korupsi.

Ingin belajar analisis kebijakan? 🧑🏻‍⚖
Bingung cara untuk memulai analisis sebuah kebijakan? 📑
Atau ingin merumuskan sebuah kebijakan di daerah? 📝

Ikut aja! 😎

BimtekRIA adalah program bimbingan teknis perancangan & analisis kebijakan dengan berbasis pendekatan RIA (Regulatory Impact Assesment/Analisis Dampak Peraturan).

Di bimtek ini, Anda akan belajar bagaimana menggunakan RIA untuk melakukan analisis sebuah kebijakan ✔

Mengapa RIA?
✔RIA digunakan untuk merancang kebijakan publik (Perda & Perkada) berbasis bukti (data dan informasi) sesuai UU 12/2011 s.t.d.t.d. UU 13/2022
✔RIA mempermudah penyusunan naskah akademik yang komprehensif
✔RIA menjadi alat monitoring dan evaluasi kebijakan publik

Dengan sistem private group course, Anda akan dibimbing langsung oleh analis kebijakan dari KPPOD yang profesional dan ahli di bidangnya loh! 👨🏼‍🏫

Pastinya Anda akan makin tercerahkan! 😉

Jadi, sudah siap melakukan analisis kebijakan? 😍

Yuk daftar sekarang!
http://bit.ly/SODpelatihanRIA

📱 WA: Wahyu (0852-3339-1604) / Lazyra (0813-1972-3119)

📷 Follow juga instagram untuk selalu update konten edukatif dan promo menarik dari kami! 😉

Kualitas Peraturan Daerah merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan daerah. Sebagai contoh, Provinsi Kalimantan Selatan sukses “mendunia’ dengan mempresentasikan keberhasilan implementasi Perda dan Pergub-nya. Simak penjelasannya di atas!

Pelaksanaan Otonomi Daerah telah memasuki tahun ke-25 Pasca Reformasi, tetapi apakah kira-kira tujuan utama dari otonomi daerah ini sudah tercapai? Simak kutipan dari M. Ryaas Rasyid, yang menjabat menjadi Menteri Negara Otonomi Daerah Indonesia di awal masa desentralisasi dimulai.

Regulasi ini telah mengakomodasi prinsip-prinsip investasi hijau seperti pengurangan emisi rumah kaca (ERK), efisiensi sumber daya alam, dan perlindungan keanekaragaman hayati, meskipun belum secara eksplisit mencantumkan diksi “investasi hijau”.

Pemekaran daerah yang sudah lama dimoratorium kembali mencuat dalam program kerja Calon Kepala Daerah yang sedang berkontestasi di Pilkada. Rencana pembentukan daerah otonomi baru di Lebak oleh kedua paslon bertentangan dengan kebijakan moratorium pemekaran daerah yang sedang diterapkan pemerintah pusat pada saat ini. Moratorium yang dimulai di masa Presiden SBY, dilanjutkan oleh Presiden Jokowi. Sebetulnya apa yang salah dari pemekaran daerah? Simak beritanya di atas!

Kota Surabaya meraih predikat Terbaik 1 dalam ajang Indonesia’s SDGs Action Award 2024 yang digelar di Jakarta pada 7 Oktober 2024. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin. Prestasi ini merupakan hasil dari implementasi berbagai program inovatif dan inklusif yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Surabaya, dengan partisipasi aktif dalam SDGs Annual Conference 2024 untuk berbagi pengalaman serta praktik terbaik. Keberhasilan Surabaya ini menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, sekaligus menjadi inspirasi bagi kota-kota lain di Indonesia. Simak program unggulan Kota Surabaya yang berkelanjutan di atas!

Sobat Otonomi, Bapak Maarif Amin menyebut otonomi daerah akan menjadi kekuatan dan kesempatan luas untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Apa harapan kalian ?

Yuk komen di bawah

Ketentuan tarif PBB-P2 dalam Perda 1 tahun 2024 berpotensi menganggu persaingan usaha dan melanggar prinsip free internal trade. Bagaimana menurut kalian ? Yuk komen di bawah