IPRI LAW Institute, Jalan Raya Bekasi KM 18 No. 4, Kelurahan Rawa Terate, Cakung (2026)

01/10/2026

Selamat Hari Kesaktian Pancasila! 🇮🇩✨

"Pancasila: Perekat Bangsa, Benteng Supremasi Hukum." Pancasila bukan sekadar kompas moral bangsa, melainkan fondasi tertinggi yang menjiwai seluruh tatanan hukum dan keadilan di Indonesia. Tidak ada supremasi hukum yang sejati tanpa nilai-nilai Pancasila yang hidup dan ditegakkan. ⚖️️📚

Di momen peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini, IPRI Law Institute meneguhkan kembali komitmennya. Kami terus mendedikasikan diri melalui pendidikan, pelatihan, dan riset hukum untuk mencetak generasi insan hukum yang berintegritas, kritis, serta setia menjaga nilai-nilai luhur Pancasila demi tegaknya keadilan di tanah air.

Menjaga Pancasila adalah tanggung jawab kita bersama. Mari jadikan Pancasila sebagai landasan utama dalam berkarya, bernegara, dan menegakkan hukum demi Indonesia yang adil dan bermartabat! 🌟

25/09/2026

⚖️ Isu Hukum Sepekan ⚖️
“Kasus Dugaan Suap HGB Summarecon di ATR/BPN: Menguji Integritas Administrasi Pertanahan”

Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada 14 September 2026 kembali menguak persoalan mendasar dalam pelayanan publik pertanahan. Perkara ini berkaitan dengan dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, di mana KPK telah menetapkan 8 orang tersangka serta menyita uang tunai dan barang bukti senilai sekitar Rp106,3 miliar.

Kasus ini tidak hanya menyentuh isu penerimaan uang oleh oknum pejabat, tetapi juga menguji batas akuntabilitas birokrasi saat pihak luar tanpa jabatan formal diduga memengaruhi keputusan administratif, seperti pembukaan blokir tanah. Di tengah langkah DPR yang baru menyetujui UU Pengaturan Reforma Agraria pada 22 September 2026, perkara ini menegaskan bahwa reformasi hukum di atas kertas akan kehilangan makna apabila akses masyarakat terhadap pelayanan pertanahan masih diwarnai oleh transaksi informal dan lobi kekuasaan.

📚 Melalui seri Isu Hukum Sepekan, IPRI Law Institute menghadirkan kajian hukum dan kebijakan publik secara kritis, objektif, dan edukatif.

💬 Menurutmu, mungkinkah urusan birokrasi tanah di Indonesia ke depannya benar-benar bersih dari jalur calo dan pelicin? Tulis pendapat kritismu di kolom komentar!

📌 Disclaimer: Postingan ini disusun khusus untuk tujuan literasi hukum, edukasi publik, dan diskursus akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait, termasuk UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Administrasi Pemerintahan, dan UU Pengaturan Reforma Agraria.

Baca selengkapnya di website iprilawinstitute.com

25/09/2026

⚖️ PELATIHAN HUKUM DARING ⚖️

“Kedudukan Hukum PERMA dan SEMA dalam Sistem Hierarki Peraturan Perundang-undangan (PERMA No. 2 Tahun 2019 dan SEMA No. 1 Tahun 2022)”

Meski tak tercantum dalam hierarki formal Pasal 7 UU No. 12/2011 jo. UU No. 13/2022, PERMA dan SEMA kerap menjadi rujukan utama Hakim dalam memutus perkara serta mengisi kekosongan hukum (rechtsvacuum). Namun, bagaimana sebenarnya kedudukan, daya ikat, serta batas kewenangan Mahkamah Agung agar tidak melampaui fungsi legislatif?

Pelatihan ini akan mengupas tuntas konsep hierarki hukum, Konsep Dasar Hierarki Peraturan Perundang-undangan, Kedudukan Hukum Perma dan Sema, Analisis PERMA No. 2 Tahun 2019 dan SEMA No. 1 Tahun 2022, Batas Kewenangan dan Problematika, hingga penerapannya secara praktis dalam beracara di Pengadilan.

🗓️ Pelaksanaan:
Hari/Tgl: Sabtu, 03 Oktober 2026
Waktu: 13.00 - 15.30 WIB
Tempat: Zoom Meeting

🤵‍♂️ Pemateri: Cundo Subhan, S.H., M.H.
👩‍💼 Moderator: Nadine Calista

🎁 Fasilitas: E-Sertifikat, E-Materi, Rekaman, Relasi, & Konsultasi Hukum GRATIS.

🔥 PROMO DISKON 50% (Hanya s/d 01 October 2026!) 🔥
Investasi:
🎓 Mahasiswa: Rp50.000 (Normal Rp200k)
🏛️ Member IPRI: Rp70.000 (Normal Rp150k)
💼 Umum/Profesi: Rp150.000 (Normal Rp300k)
(Tgl 01 October 2026 harga kembali normal)

💳 Pembayaran:
BRI 0505 01 001 494 567 a.n IPRI LAW INSTITUTE

‼️ KUOTA TERBATAS ‼️

Daftar Sekarang:
🔗 bit.ly/PHD_PERMASEMA

📞 Info & Layanan:
WA: 0822-2707-006

21/09/2026

Pusing revisian skripsi atau tesis hukum nggak kelar-kelar? 🤯 Dosen pembimbing susah ditemui? Tenang, IPRI Law Institute punya solusinya! ✨

Kami menghadirkan Program Bimbingan Intensif Penulisan Karya Ilmiah Hukum untuk Skripsi & Tesis. Didampingi langsung oleh ahlinya, lulus tepat waktu bukan lagi sekadar wacana! 🎓⚖️

Pilih paket bimbingan yang paling sesuai dengan kebutuhanmu:
🥉 Paket BRONZE: Fokus Bab 1-3 (Proposal & Teknis). Mulai Rp 960k (Skripsi) | Rp 2.400k (Tesis)
🥈 Paket SILVER: Fokus Bab 4-5 (Analisis & Kesimpulan). Mulai Rp 1.440k (Skripsi) | Rp 2.800k (Tesis)
🥇 Paket GOLD: Pendampingan Komprehensif Bab 1-5. Mulai Rp 3.600k (Skripsi) | Rp 4.800k (Tesis)
💎 Paket PRIORITY MENTORING: Mentoring Prioritas & Eksklusif (Fast Response, Simulasi Sidang, dll). Mulai Rp 5.200k (Skripsi) | Rp 8.000k (Tesis)

✅ Semua Paket Termasuk:
- Format sesuai kebijakan kampus
- Manajemen referensi (Mendeley/Zotero)
- Pembuatan PPT Sidang
- Sistem private & fleksibel!
Geser untuk lihat detail masing-masing paket ya! 👉🏻

Jangan biarkan skripsi/tesis menghambat karir hukummu. Konsultasikan naskahmu sekarang!
📲 Hubungi Admin: 0822 2707 0062 (WA)

18/09/2026

⚖️ Isu Hukum Sepekan ⚖️

“Purbaya Diganti, Suahasil Masuk: Menakar Akuntabilitas Hukum dan Arah Kebijakan Fiskal”

Pada 14 September 2026, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara untuk menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan melalui Keppres Nomor 97/P Tahun 2026. Momen pergantian di tengah pembahasan RAPBN 2027 ini menjadi perhatian publik, tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana pergantian ini menjamin akuntabilitas serta kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan negara?

Sebab, secara ketatanegaraan, Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 memang memberikan hak prerogatif kepada Presiden. Namun, legalitas formal perlu diimbangi dengan transparansi indikator evaluasi agar tidak memunculkan spekulasi publik. Di sisi lain, Menkeu baru dihadapkan pada tantangan kelembagaan—seperti kejelasan wewenang Kemenkeu dan Danantara atas dividen BUMN senilai Rp120 triliun—serta kepastian restitusi pajak yang berdampak langsung pada arus kas dunia usaha, pekerja, hingga pelaku UMKM.

📚 Melalui seri Isu Hukum Sepekan, IPRI Law Institute menghadirkan kajian hukum dan kebijakan publik secara kritis, objektif, dan edukatif.

💬 Menurut Anda, apakah reshuffle ini akan memberikan kepastian hukum dan transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan uang publik? Tulis pendapat Anda di kolom komentar!

📌 Disclaimer: Postingan ini disusun untuk tujuan literasi hukum, edukasi publik, dan diskursus akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait.

Baca selengkapnya di website iprilawinstitute.com

16/09/2026

🚨 [DIBUKA PENDAFTARAN]
⚖️ PELATIHAN HUKUM DARING ⚖️

“Rancangan Kontrak yg Melindungi Bukan Menjerat: Strategi Efektif dalam Merancang dan Menganalisa Kontrak"

Dalam dunia bisnis dan hubungan hukum yang semakin kompleks, kontrak bukan sekadar dokumen formal, melainkan instrumen penting untuk melindungi kepentingan para pihak dan meminimalkan risiko hukum. Pelatihan ini membahas aspek hukum perjanjian dalam penyusunan kontrak, teknik menyusun rancangan kontrak, struktur dan sistematika kontrak yang ideal, teknik analisis kontrak, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam menyusun dan menganalisis kontrak.

🗓️ Pelaksanaan:
Hari/Tgl: Sabtu, 26 September 2026
Waktu: 09.00 - 11.30 WIB
Tempat: Zoom Meeting

🤵‍♂️ Pemateri: Devi Meyliana, S.K., S.H., M.H. (Partner S&P Law Office & Professional Legal Advisor)
👩‍💼 Moderator: Riska Wahyuningsih, S. Si

🎁 Fasilitas: E-Sertifikat, E-Materi, Rekaman, Relasi, & Konsultasi Hukum GRATIS.

🔥 PROMO DISKON 50% (Hanya s/d 23 September 2026!) 🔥
Investasi:
🎓 Mahasiswa: Rp50.000 (Normal Rp200k)
🏛️ Member IPRI: Rp70.000 (Normal Rp150k)
💼 Umum/Profesi: Rp150.000 (Normal Rp300k)
(Tgl 23 September 2026 harga kembali normal)

💳 Pembayaran:
BRI 0505 01 001 494 567 a.n IPRI LAW INSTITUTE

‼️ KUOTA TERBATAS ‼️
Daftar Sekarang:
🔗 https://bit.ly/PHD_Kontrak

📞 Info & Layanan:
WA: 0822-2707-0062 (https://wa.me/6282227070062)

04/09/2026

⚖️ Isu Hukum Sepekan ⚖️

“Riwayat Karhutla Indonesia: 202 Ribu Hektare Terbakar, Mampukah Larangan Membakar Menyelesaikan Akar Masalah?”

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menguji keseriusan negara dalam mengendalikan krisis ekologis yang berulang hampir setiap musim kemarau. Hingga awal September 2026, Kementerian Kehutanan mencatat luas karhutla nasional pada Januari–Juli mencapai sekitar 202 ribu hektare, dengan sebagian besar wilayah masih mengalami cuaca panas dan kering serta ratusan hotspot berkepercayaan tinggi di berbagai daerah.

Merespons situasi tersebut, pemerintah menerbitkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2026 tentang Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar. Kebijakan ini patut diapresiasi, tetapi perlu dibaca secara kritis karena masalah karhutla tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperbanyak larangan tanpa mengatasi kondisi struktural, menegakkan hukum secara proporsional terhadap korporasi, serta memperhatikan keadilan bagi masyarakat kecil.

📚 Melalui seri Isu Hukum Sepekan, IPRI Law Institute menghadirkan kajian hukum dan kebijakan publik secara kritis, objektif, dan edukatif.

💬 Menurut Anda, apa strategi paling efektif agar penegakan hukum karhutla mampu menghentikan kerusakan tanpa mengabaikan keadilan sosial? Tulis pendapat Anda di kolom komentar!

📌 Disclaimer: Postingan ini disusun khusus untuk tujuan literasi hukum, edukasi publik, dan diskursus akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait, termasuk UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, serta instrumen hukum lainnya.

Baca selengkapnya di website iprilawinstitute.com

04/09/2026

📢 RESMI RILIS: Edisi Perdana IPRI Journal of Justice Systems (IJJS)! ⚖️✨

IPRI Law Institute dengan bangga mengumumkan penerbitan Volume 1, Issue 1 dari IPRI Journal of Justice Systems (IJJS), yang telah dapat diakses secara daring sejak 30 Juni 2026!

Di bawah arahan Editor-in-Chief Utomo Bimantoro, jurnal ini hadir sebagai ruang strategis untuk mempertemukan gagasan kritis para akademisi dan praktisi hukum dalam membedah kompleksitas sistem peradilan saat ini. 🏛️📖

🌟 Kolaborasi Multidimensional Edisi perdana ini merepresentasikan tekad kami untuk menjembatani teori akademik dan realitas praktik di lapangan. Terbitan ini memuat 7 artikel komprehensif dari 9 penulis yang mewakili 9 afiliasi institusi berbeda di Indonesia—mulai dari akademisi universitas terkemuka hingga elemen penegak hukum dan profesional (Pengadilan Negeri Lubukpakam & IPRI Law Firm).

Spektrum kajian yang ditawarkan sangat komprehensif, merentang dari:
1. Perlindungan Data Pribadi (Personal Data Protection)
2. Hukum Keluarga & Hak Perdata (Isbat Nikah & Poligami)
3. Hukum Pidana & Korupsi Pengadaan Barang
4. Hukum Tata Negara & Kebijakan Kesejahteraan
5. Hukum Bisnis & Ekonomi Digital

Sebagai komitmen kami terhadap integritas dan transparansi tata kelola, kami sampaikan bahwa nomor seri Electronic (online) ISSN saat ini sedang dalam proses pendaftaran. Demografi penulis yang saat ini 100% berasal dari yurisdiksi Indonesia akan menjadi pijakan awal sekaligus catatan evaluatif kami untuk mengekspansi jaringan kontributor internasional pada edisi-edisi mendatang. 🌍📈

Status administratif ini sama sekali tidak menyurutkan esensi dan kualitas argumen yang dipublikasikan. Kami yakin IJJS akan menjadi rujukan sistem keadilan yang andal!

👉 Silakan cek gambar pada slide postingan ini untuk melihat rincian lengkap judul artikel dan para penulis hebat di balik edisi perdana ini.

Akses dan unduh seluruh artikelnya secara terbuka melalui tautan berikut: 🔗 https://journal.iprilawinstitute.com/index.php/IJJS/issue/view/3

04/09/2026

🚨 Dibuka Pendaftaran! 🚨

⚖️ Hybrid Class: Pelatihan dan Sertifikasi Pejabat/Pengelola Pelindungan Data Pribadi (Certified Data Protection Officer - CDPO)

Tingkatkan kompetensi dan kredibilitas Anda di bidang pelindungan data pribadi melalui program pelatihan dan sertifikasi yang dirancang secara komprehensif bersama IPRI Law Institute dan mitra profesional.

📚 Program ini akan membahas berbagai garis besar materi esensial, mulai dari pengantar dan regulasi pelindungan data pribadi (PDP), tata kelola dan peran pejabat pelindungan data, penyusunan Privacy Policy dan Consent Form, manajemen risiko dan Penilaian Dampak (DPIA), manajemen respons insiden terkait kegagalan PDP, hingga simulasi penyusunan ROPA dan DPIA.

👨‍🏫 Dibimbing langsung oleh para akademisi, pakar hukum, dan praktisi berpengalaman di bidangnya.

📅 Pelatihan: 16 – 19 September 2026
📅 Uji Sertifikasi: 20 September 2026

💰 Biaya Investasi
• Umum: Rp6.000.000,-
• Member: Rp5.000.000,-

💰 Biaya Uji Sertifikasi
• Rp2.500.000,-

📋 Syarat Pendaftaran
1. Mengisi Formulir Pendaftaran
2. Menyiapkan Dokumen Berupa:
• Curriculum Vitae
• Scan Ijazah Terakhir
• Scan KTP
• Soft Copy Pas Photo Ukuran 3x4 Background Merah

🎯 Fasilitas
✅ Modul Pelatihan
✅ Training Kit
✅ Sertifikat Pelatihan (sebagai syarat mengikuti uji sertifikasi)
✅ Sertifikat Kompetensi Terlisensi BNSP (bagi yang dinyatakan kompeten)

📌 Program ini sangat direkomendasikan bagi:
• Data Protection Officer (DPO) / Pejabat Pelindungan Data Pribadi
• Legal Officer / In-House Counsel
• Konsultan Hukum dan Advokat
• Compliance & Risk Officer
• IT Security & Data Management Profesional
• Akademisi dan Mahasiswa Hukum
• Profesional yang berkarier dan menangani pemrosesan data di organisasi/perusahaan

📲 Daftar sekarang dan amankan kursi Anda! Hubungi:
📞 IPRI Law Institute: 0822 2707 0062
📞 Sofia: 0811 1972 7372

04/09/2026

🚨 Dibuka Pendaftaran! 🚨

⚖️ Hybrid Class: Pelatihan dan Sertifikasi Konsultan Hukum Asuransi (Certified Insurance Legal Consultant)

Tingkatkan kompetensi dan kredibilitas Anda di bidang hukum asuransi melalui program pelatihan dan sertifikasi yang dirancang secara komprehensif bersama IPRI Law Institute dan mitra profesional.

📚 Program ini akan membahas berbagai garis besar materi esensial, mulai dari pengantar dan prinsip asuransi, implementasi Good Corporate Governance (GCG), manajemen dan mitigasi risiko, penyelesaian sengketa, aspek kepatuhan (compliance), proses klaim, hingga teknik penyusunan legal opinion asuransi.

👨‍🏫 Dibimbing langsung oleh para akademisi, pakar hukum, dan praktisi berpengalaman di bidangnya.

📅 Pelatihan: 16 – 18 September 2026
📅 Uji Sertifikasi: 19 September 2026

💰 Biaya Investasi • Umum: Rp6.000.000,- • Member: Rp5.000.000,-
💰 Biaya Uji Sertifikasi • Rp2.000.000,-

📋 Syarat Pendaftaran
1. Mengisi Formulir Pendaftaran
2. Menyiapkan Dokumen Berupa:
• Curriculum Vitae
• Scan Ijazah Terakhir
• Scan KTP
• Soft Copy Pas Photo Ukuran 3x4 Background Merah

🎯 Fasilitas
✅ Modul Pelatihan
✅ Training Kit
✅ Sertifikat Pelatihan (sebagai syarat mengikuti uji sertifikasi)
✅ Sertifikat Kompetensi Terlisensi BNSP (bagi yang dinyatakan kompeten)

📌 Program ini sangat direkomendasikan bagi:
• Legal Officer
• Konsultan Hukum
• Advokat • Notaris
• Compliance Officer
• Akademisi dan Mahasiswa Hukum
• Profesional yang ingin berkarier di sektor asuransi

📲 Daftar sekarang dan amankan kursi Anda! Hubungi:
📞 IPRI Law Institute: 0822 2707 0062
📞 Sofia: 0811 1972 7372

IPRI LAW Institute

01/10/2026

25/09/2026

25/09/2026

21/09/2026

18/09/2026

16/09/2026

04/09/2026

04/09/2026

04/09/2026

04/09/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request