Fakultas Hukum Universitas bengkulu

da saat Universitas Bengkulu berdiri, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu mempunyai mahasiswa semester III yang merupakan phasing-in dari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Semarak Bengkulu (UNSEB). Waktu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dipimpin oleh Dekan yaitu Bapak M. Hidjazie Kartawidjaja, S.H. Dosen Senior Fakultas Hukum UGM dan Mantan Dekan Fakultas Hukum UGM selama dua periode yang diperbantukan di Fakultas Hukum sebagai realisasi kerjasama antara Universitas Bengkulu dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) atas prakarsa Gubernur Bengkulu Soeprapto. Selain itu untuk mengisi kekosongan tenaga pengajar, beberapa sarjana dari UGM yang bekerja pada intansi pemerintah di Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu, diantaranya dari Pemda Tingkat I Bengkulu adalah Bapak Amaludin, S.H., Bapak Bachtiar Hosen, S.H., dan Ibu RS. Lestari, S.H.; dari Kejaksaan adalah Bapak Haili Toha, S.H. dan Bapak Azi Ali Tjasa, S.H.; dari Pengadilan Negeri adalah Bapak Soenjoto, S.H. dan Bapak Ahmad Basri, S.H.; dan dari Kanwil Departemen Penerangan Bapak Drs. Minim Abbas, S.H.; direkrut ikut membantu sebagai dosen tidak tetap di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Pada saat ini jumlah tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sebanyak 46 orang dengan kualifikasi S1= orang 17,02%), S2=35 orang(74,47%) dan Doktor (S3) = 3 orang (6,38%), serta yang sedang mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum (S3) = 1 orang (2,13%). Penentuan jurusan dan struktur organisasi masing masing fakultas di lingkungan Universitas Bengkulu ditetapkan berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0218/O/1992 tanggal 22 Juni 1982, di mana Fakultas Hukum untuk Program S1 mengasuh bidang studi Ilmu Hukum Dasar. Dalam perkembangan lebih lanjut berdasarkan SK Mendibud No. 17/O/1993 jo SK Mendikbud No. 325/U/1994, seluruh Fakultas Hukum di Indonesia termasuk Fakultas Hukum Universitas Bengkulu hanya memiliki satu program studi, yaitu Program Studi Ilmu Hukum, serta diberi kebebasan kepada setiap fakultas hukum untuk mengembangkan program kekhususan yang sesuai dengan kondisi daerah dan kemampuan perguruan tinggi masing-masing. Untuk mengikuti dan menyesuaikan SK Mendikbud RI No. 17/O/1993 jo SK Mendikbud No. 325/U/1994 tersebut Fakultas Hukum Universitas Bengkulu kemudian membuka empat program kekhususan, yaitu Hukum Perdata dan Ekonomi; Hukum Administrasi Negara dan Ketatanegaraan; Hukum Pidana dan Perlindungan Masyarakat, dan Hukum dan Dinamika Masyarakat. Perkembangan selanjutnya berdasarkan SK Rektor Universitas Bengkulu No. 881/J.30.P/PP/1997 pada Tahun Akademik 1997/1998 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu hanya mempunyai tiga program kekhususan, yaitu Hukum Perdata dan Ekonomi; Hukum Administrasi Negara dan Ketatanegaraan; Hukum Pidana dan Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan Statuta Universitas Bengkulu Nomor 111/O/2004, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu memiliki 3 (tiga) Bagian, yaitu Bagian Hukum Administrasi Negara, Bagian Hukum Perdata, dan Bagian Hukum Pidana. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu selama ini berturut-turut adalah HM. Hidjazie Kartawidjaja, S.H (1982-1989); Bachtiar Hosen, S.H (1989-1992); RS. Lestari, S.H.,M.H (1992-1995); H. Azi Ali Tjasa, S.H.,M.H (1996-1999); Hamzah Hatrik, S.H.,M.H (1999-2004); Herlambang, S.H.,M.H (2004-2010), dan M. Abdi, S.H., M.Hum (2010-Sekarang)