Smk Spp Negeri Banjarbaru

24/08/2026

JARING ASPIRASI MASYARAKAT, SMK-PP KEMENTAN GELAR FORUM KONSULTASI PUBLIK DI 2026

BANJARBARU – Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Banjarbaru terus berusaha mempertahankan reputasi dan meningkatkan kualitas layanan. Bentuk Upaya itu salah satunya menggelar Forum Konsultasi Publik atau Public Hearing terkait pelaksanaan pelayanan, kegiatan dan program yang ada, Senin (24/08/2026).

Kegiatan Public Hearing ini sendiri mendukung Program dari Kementerian Pertanian (Kementan) dimana Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan, pertanian adalah sektor penting yang harus mendapatkan perhatian bersama. Untuk itu, Mentan mengajak semua pihak untuk sama-sama menjaga serta memajukan pertanian.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengarahkan pentingnya orientasi pelayanan publik di bidang pertanian untuk mendorong kesejahteraan petani. Menurutnya, pelayanan yang baik bisa membantu mensejahterakan petani dengan meningkatkan hasil produksi mereka. Kementerian Pertanian melakukan penilaian berdasarkan 14 indikator seperti, moto layanan, standar layanan, pengakuan kemanfaatan dari masyarakat, serta dukungan terhadap pembangunan sektor petanian.

“Saya telah menginstruksikan kepada seluruh pegawai Kementerian Pertanian termasuk saya adalah sebagai pelayan rakyat. Sebab pelayanan publik adalah kunci keberhasilan sektor pertanian,” tegas Menteri Pertanian.

Ditambahkan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, mengatakan bahwa melalui public hearing, diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk bertemunya pengguna jasa dan penyedia jasa layanan, sehingga akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan.

“Public hearing ini bertujuan untuk mengetahui apa dan bagaimana sebenarnya tingkat pemahaman, respon, dan ekspektasi publik terhadap suatu kebijakan yang berlaku selama ini, serta yang direncanakan di masa mendatang. Hal ini tentunya untuk memperkuat reputasi unit kerja dan meningkatkan kinerja organisasi,” jelas Santi.

Kepala Pusat Pendidikan Pertanian (Kapusdiktan), Muhammad Amin menambahkan pentingnya forum konsultasi sebagai ruang evaluasi bersama. Forum ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi sarana strategis untuk menyerap aspirasi dan masukan dari pengguna layanan.

Forum Konsultasi Publik di SMK-PP Negeri Banjarbaru ini menghadirkan 64 stakeholder diantaranya Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Instansi Pemerintah Provinsi dan Daerah lingkup Kalimantan Selatan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian / Lembaga di Kalimantan Selatan, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan Mitra Lainnya, Lembaga/Kelompok Masyarakat, Komite Sekolah, Pengawas Sekolah, Institusi Pendidikan, dll.

Kepala SMK-PP Negeri Banjarbaru, Angga Tri Aditia Permana menyampaikan, “Kegiatan FKP ini merupakan kewajiban sekaligus wadah untuk memperoleh masukan dari masyarakat dan stakeholder dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public di SMK-PP Negeri Banjarbaru”, Ujarnya.

Kepala Sekolah menambahkan, “Disampaikan beberapa layanan utama sekolah, yaitu Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB) online, legalisir ijazah dan rapor, kemudian penyewaan sarana dan prasarana melalui aplikasi SOPAN, yang kami launching hari ini”, Tambahnya.

“Kami berharap pengembangan layanan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di bidang pertanian”, Pungkas Angga.

Selain melakukan pemaparan pelayanan di SMK-PP Negeri Banjarbaru, Kepala Sekolah juga melakukan launcing aplikasi SOPAN atau Sistem / Portal pelayanan penyewaan fasilitas SMK-PP Negeri Banjarbaru berbasis online, yang bisa di akses melalui website.

Selain launching aplikasi SOPAN, Sekolah juga menggelar dilakukan sesi pemaparan dan diskusi bersama Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, tentang “Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Penanganan Aduan Atau Keluhan Masyarakat”.

Di momen terakhir, SMK-PP Negeri Banjarbaru melakukan penyampaian Maklumat Pelayanan dan Penandatanganan Berita Acara Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik oleh Kasubag Tatat Usaha, Johan Pujianto, mewakili Kepala SMK-PP Negeri Banjarbaru.

Kegiatan ini digelar berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan masing-masing unit kerja.

Tim Ekpos SMK-PP Negeri Banjarbaru

22/08/2026

GERAKAN TANAM SEREMPAK PERKUAT PRODUKSI PANGAN DARI LAHAN OPLAH DAN CSR DARI LAMPUNG SAMPAI KAPUAS

Lampung & Kapuas – Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) kembali melaksanakan Gerakan Tanam Serempak pada Jumat (21/8/2026) sebagai upaya meningkatkan indeks pertanaman (IP), memperluas areal tanam, dan memperkuat produksi pangan nasional.

Kegiatan dipusatkan di Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan dilaksanakan serempak di 25 provinsi pada lokasi Optimalisasi Lahan (Oplah) Tahun 2024 dan 2025 serta lahan Cetak Sawah Rakyat (CSR) Tahun 2025.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Tin Latifah, Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung Adi Destriadi, Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung Endro Gunawan, serta jajaran pemerintah daerah dan insan pertanian dari 25 provinsi.

Gerakan Tanam Serempak merupakan langkah nyata Kementerian Pertanian untuk mempercepat pemanfaatan lahan hasil program Oplah dan CSR agar segera berproduksi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi pangan nasional.

Selain meningkatkan luas tanam, kegiatan ini diarahkan untuk mendorong peningkatan IP sehingga pemanfaatan lahan lebih optimal dan produktivitas pertanian terus meningkat.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa percepatan tanam merupakan langkah strategis untuk menjaga momentum produksi nasional sekaligus memperkuat fondasi swasembada pangan berkelanjutan.

Percepatan tanam dilakukan agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi dan lahan yang telah mendapat dukungan pemerintah segera memberikan kontribusi terhadap produksi pangan nasional.

Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti mengatakan Gerakan Tanam Serempak bukan sekadar seremoni, melainkan gerakan nasional untuk meningkatkan IP, memperluas areal tanam, dan mempercepat produksi pangan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, dan petani.

“Percepatan tanam harus terus dijaga dengan pengawalan yang kuat. Penyuluh pertanian bersama petani menjadi ujung tombak untuk memastikan lahan yang sudah siap dapat segera ditanami dan menghasilkan produksi yang optimal,” ujar Arsanti.

Menurut Arsanti, lahan hasil Oplah dan CSR yang telah dibuka harus segera dimanfaatkan untuk meningkatkan IP dari satu menjadi dua bahkan tiga kali tanam.

Berdasarkan realisasi tanam periode Oktober 2025 hingga 19 Agustus 2026, luas tanam pada lokasi Oplah 2024 telah mencapai 605.130,16 hektare dengan IP 1,74. Sementara Oplah 2025 mencapai 772.939,12 hektare dengan IP 1,76, sedangkan CSR 2025 telah tertanami seluas 66.157,78 hektare dengan IP 1,12.

Arsanti mengatakan, percepatan tanam juga diperkuat melalui program p***anisasi untuk menghadapi potensi El Nino. Pemerintah mendorong pemanfaatan lahan secara maksimal, sementara penyuluh berperan memastikan petani memperoleh informasi terkait teknologi budidaya, iklim, cuaca, hama, dan penyakit tanaman secara cepat dan tepat.

Ia juga menekankan pentingnya konsolidasi lahan oleh Brigade Pangan agar pengelolaan usaha tani lebih efisien. Dengan hamparan yang lebih luas, pemanfaatan alat dan mesin pertanian dapat dioptimalkan, biaya produksi ditekan, waktu tanam dipersingkat, dan produktivitas meningkat.

Arsanti menambahkan bahwa percepatan penanganan kekeringan harus dilakukan secara terencana. Selain pemetaan potensi sumber air dan penguatan program p***anisasi, penyuluh pertanian juga diminta segera menyusun Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) sebagai dasar percepatan pelaksanaan program di lapangan.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Tin Latifah, menegaskan bahwa penguatan peran penyuluh menjadi kunci dalam mendorong peningkatan produksi pangan nasional. Salah satu upaya yang terus didorong adalah penerapan Program Modern Agriculture Advance System (PM-AAS) yang mengintegrasikan teknologi dan mekanisasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas usaha tani.

Tin juga menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat langkah mitigasi kekeringan melalui program p***anisasi yang didukung penyediaan akses energi di sentra pertanian. Melalui kolaborasi dengan PLN melalui program Listrik Masuk Sawah, operasional p***a air diharapkan semakin optimal sehingga petani tidak bergantung sepenuhnya pada bahan bakar dalam menjaga ketersediaan air irigasi.

Dalam sesi dialog, Wakil Bupati Indragiri Hulu, Riau, Hendrizal, didampingi Kepala BBPP Lembang Ahmad Dedy Syahtori, menyampaikan adanya sejumlah wilayah yang menghadapi tantangan alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan sawit.

Menanggapi hal tersebut, Arsanti menegaskan bahwa lahan yang telah masuk dalam program Cetak Sawah Rakyat diperuntukkan bagi pengembangan pertanian tanaman pangan, khususnya persawahan. Karena itu, pemanfaatan lahan harus tetap sesuai tujuan program guna mendukung peningkatan produksi pangan nasional.

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, hingga petani di lokasi pelaksanaan.

Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru sebagai Pj Brigade Pangan dan LTT di Kalimantan Tengah, juga berpartisipasi dalam kegiatan ini, yang dihadiri oleh Kepala Sekolah SMK-PP Negeri Banjarbaru, Angga Tri Aditia Permana.

Pelaksanaan kegiatan di Kalimantan Tengah berada ini berada di lahan Oplah Kelurahan Sei Pasah, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, dengan luas hamparan Oplah 35 ha tanam hari ini seluas 2 ha dengan menerapkan sistem PMAAS.

Selain itu, gertam ini dihadiri Asisten II Kapuas, BRMP Kalimantan Tengah, Kabid TP Dinas Pertanian Kab. Kapuas, Katimker Penyuluhan Kab. Kapuas, LO Brigade Pangan Polbangtan Malang, Forkompimda Kabupaten Kapuas, Katimker Penyuluhan Kab. Kapuas Forkompimcam Kapuas Hilir, Penyuluh Kabupaten Kapuas, Brigade Pangan/Poktan dan masyarakat.

Tim Ekpos SMKPPN Banjarbaru

21/08/2026

Halo Seluruh Warga SMK Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru dihimbau agar melindungi diri dan kesehatan disaat kondisi asap tebal sisa kebakaran lahan di musim kemarau ini.

Yuks simak infografis yang kami sampaikan dibawah ini, untuk menjaga diri.

21/08/2026

Halo sobat tani..
Kali ini kami sampaikan Informasi realisasi Anggaran/Keuangan semester I tahun 2026 SMK-PP Negeri Banjarbaru.

Ini merupakan bentuk keterbukaan informasi publik d SMK-PP Negeri Banjarbaru.

21/08/2026

Halo sobat tani..

Kali ini kami sampaikan Informasi Capaian Kinerja Triwulan I - Semester I tahun 2026 SMK-PP Negeri Banjarbaru.

Ini merupakan bentuk keterbukaan informasi publik d SMK-PP Negeri Banjarbaru.

21/08/2026

SKRINNING KESEHATAN BAGI PEGAWAI DAN SISWA X TA. 2026/2027 SMK-PPN BANJARBARU

BANJARBARU – Demi menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki berkompeten, produktif dan berdaya saing, Kementerian Pertanian memaksimalkan pendidikan vokasi.

Pendidikan vokasi dimanfaatkan karena mempunyai kedekatan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) melalui kemitraan, baik pada proses pembelajaran, pengembangan, penguatan SDM, hingga perekrutan lulusan vokasi.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, sekolah vokasi seperti SMK-PP, Polbangtan dan PEPI memiliki peran penting untuk memajukan pertanian. Ia menambahkan, pertanian pun dapat di digarap dengan cara-cara kekinian. Namun hal tersebut harus didukung oleh SDM yang memadai. Dan Polbangtan menjadi ujung tombak dalam hal tersebut.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSDMP), Kementan, Idha Widi Arsanti mengatakan, di tangan milenial dan generasi Z pembangunan pertanian akan dijalankan.

“Kalian semua adalah motor penggerak pertanian di negara yang kita cintai ini, terlepas dari generasai pendahulu kalian yang saat ini sudah menjadi penggerak dan pelopor pembangunan pertanian,” kata Dedi.

SMK PP Negeri Banjarbaru, sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang Pendidikan Vokasi Pertanian di bawah naungan Badan PSDMP, Kementerian Pertanian (Kementan), terus berupaya meningkatkan kemampuan siswanya dan menjadi sekolah yang unggul.

Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru kali ini kedatangan tim dari Puskesmas Sungai Ulin Kota Banjarbaru, Kamis (20/08/2026), bertempat di aula kampus.

Kunjungan ini dalam rangka Skrinning Kesehatan bagi siswa-siswi & Pegawai SMK-PP Negeri Banjarbaru. Kegiatan ini juga merupakan program dari Pemerintah Presiden Prabowo, untuk menuju Indonesia sehat.

Kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi anak sekolah difasilitasi melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah oleh Kementerian Kesehatan RI.

Adapun cek kesehatan berupa cek tinggi badan, berat badan, tensi, gigi, telinga. Kemudian cek kesehatan diri, cek kadar gula darah, Kolesterol dalam darah, kesehatan jiwa, dan skrining anemia bagi remaja putri.

Tim Ekpos SMK-PP Negeri Banjarbaru

18/08/2026

MENTAN AMRAN : KADO KEMERDEKAAN, SWASEMBADA PANGAN HINGGA EKSPOR BERAS

Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) mempersembahkan sejumlah capaian sektor pertanian sebagai kado untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu capaian terbesar adalah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan lebih cepat dari target yang ditetapkan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen bangsa, mulai dari jajaran Kementan, TNI-Polri, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, petani hingga berbagai kementerian dan lembaga terkait.

“Kado ulang tahun dari Kementerian Pertanian untuk Republik Indonesia adalah Indonesia sudah mencapai swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya, dari target empat tahun menjadi satu tahun” ujar Mentan Amran saat menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Jakarta, Senin (17/8/2026).

Berdasarkan proyeksi neraca
pangan 2026, produksi beras diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, sementara kebutuhan nasional sebesar 31,10 juta ton.
Dengan demikian terdapat
surplus sekitar 3,67 juta ton. Berdasarkan data FAO, Indonesia diperkirakan menjadi produsen beras terbesar di ASEAN dengan produksi mencapai 38,6 juta ton dan menempati peringkat ke-4 dunia untuk 2026/2027.

Mentan Amran juga menambahkan saat ini stok cadangan beras hingga Agustus 2026 mencapai 5,25 juta ton.

Menurut Mentan Amran, capaian tersebut semakin lengkap dengan keberhasilan Indonesia kembali menargetkan ekspor beras ke Malaysia dengan pengiriman awal mencapai 1.000 ton dan peluang pasar yang dapat berkembang hingga 200.000 ton bahkan 1 juta ton.

“Ini adalah persembahan dari Bapak-Ibu semua. Bukan kerja saya, ini kerja kita semua,” katanya.

Selain swasembada dan ekspor beras, Mentan Amran menyebut peningkatan kesejahteraan petani menjadi capaian penting sektor pertanian. Ia mengatakan kesejahteraan petani saat ini berada pada level tertinggi dalam 34 tahun terakhir yaitu 127,84 pada bulan Juli 2026.

“Capaian yang menggembirakan adalah kesejahteraan petani tertinggi selama 34 tahun,” ujar Mentan Amran.

Kinerja sektor pertanian juga tercermin dari peningkatan ekspor yang mencapai sekitar Rp166 triliun, sementara impor turun Rp41 triliun. Dengan demikian, sektor pertanian memberikan nilai tambah sekitar Rp200 triliun bagi perekonomian nasional.

Mentan Amran juga menyoroti kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen yang menurutnya menjadi salah satu kebijakan penting dalam mendorong produktivitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

“Tidak pernah terjadi selama Republik Indonesia merdeka. Di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, ini luar biasa, sektor pertanian mengalami kebangkitan,” katanya.

Ia menegaskan, berbagai capaian tersebut tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, keberhasilan swasembada pangan merupakan bagian dari gagasan besar Presiden Prabowo Subianto yang dijalankan secara bersama-sama.

“Kita mulai dari TNI, Polri, Kejaksaan, PPL, Babinsa, Bhabinkamtibmas, RT, RW, kepala desa, camat, bupati, gubernur dan seluruh menteri terkait. Ini adalah gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia,” ujar Mentan Amran.

Meski mencatat sejumlah keberhasilan, Mentan Amran mengatakan pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk mencapai swasembada pada seluruh komoditas strategis.

Dari 11 komoditas yang menjadi sasaran, kata dia, masih terdapat tiga komoditas yang perlu terus dikejar, yakni kedelai, daging dan susu.

“Kita akan mendorong, mengejar. Dari 11 komoditas, masih ada tiga yang harus kita kejar, yaitu daging sapi, susu dan kedelai. Kami yakin kalau kita kolaborasi dan kompak, pasti ini bisa kita capai,” katanya.

Mentan Amran optimistis target tersebut dapat diwujudkan dalam tiga hingga lima tahun ke depan melalui penguatan produksi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Di sisi tata kelola pemerintahan, Kementan juga mencatat capaian dengan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2025.

“Dua hari yang lalu kita mendapatkan opini WTP dari BPK,” ujar Mentan Amran.

Mentan Amran menilai berbagai capaian tersebut semakin penting di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Konflik geopolitik, ancaman krisis pangan dan perubahan harga komoditas dunia menjadi tantangan yang harus diantisipasi Indonesia.

Namun, di tengah situasi tersebut, Indonesia justru mampu menjaga ketersediaan pangan nasional dan bahkan mulai mengekspor beras ke negara lain.

“Alhamdulillah, di saat krisis melanda belahan dunia, Indonesia surplus, bahkan ekspor beras ke negara lain,” katanya.

Selain pangan, sektor pertanian juga berperan dalam penguatan energi nasional melalui pemanfaatan produk sawit sebagai bahan baku biofuel. Menurut Mentan Amran, pemanfaatan CPO untuk biofuel turut mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar hingga sekitar 5 juta ton.

Mentan Amran menegaskan seluruh capaian tersebut harus menjadi momentum untuk terus memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu fondasi kedaulatan bangsa.

“Kementerian Pertanian bekerja tanpa tanggal merah, semuanya tanggal hitam. Itu demi Merah Putih, demi kehormatan bangsa,” tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh jajaran Kementan untuk mempertahankan semangat kerja dan kolaborasi. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia.

“Indonesia negara besar, potensinya luar biasa. Bahkan diprediksi pada 2045 atau 2050 Indonesia menjadi kekuatan nomor lima dunia, bahkan bisa nomor tiga dunia. Ini yang harus kita rebut ke depan,” pungkasnya.

Sumber Humas BPPSDMP, Kementan

17/08/2026