Pendidikan Jurnalisme Indonesia Menghadapi tantangan kebebasan pers dunia, pers dinilai belum seutuhnya memenuhi harapan masyarakat.
Berdasarkan Audit Kebebasan Pers Dunia 2008, peringkat tertinggi di antara 62 negara untuk minimnya pencapaian freedom of press adalah di negara-negara ASEAN. Di Indonesia, perusahaan pers yang terbit dan berkembang, menurut hasil penelitian Dewan Pers, sangat cepat. Sayangnya, yang benar-benar sehat (redaksional dan usaha) hanya 30%. Sisanya sekitar 70% masih dalam kondisi memperihatinkan atau t
idak sehat. Dewan Pers pun mengakui bahwa dalam persentase yang sama itu jugalah kira-kira tingkat profesionalitas para wartawan Indonesia. Yakni, sekitar 70% wartawan Indonesia masih belum atau tidak profesional. PWI sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar anggotanya di Indonesia, tidak menyangkal data itu. Sejak awal reformasi, PWI melaluii berbagai program pendidikan dan pelatihan di pusat maupun cabang-cabang, sudah berusaha meningkatkan profesionalisme wartawan anggotanya, melalui berbagai kegiatan pendidikan dan latihan kewartawanan. Namun, secara jujur harus diakui bahwa hasilnya terasa masih belum memuaskan. Di Lampung, banyak bermunculan media dan perusahaan pers, terutama pada awal masa reformasi. Namun kemudian, sebagian besar bernasib seperti hidup segan mati tak mau. Meski begitu, euforia pers masih mewarnai dunia pers di Provinsi Lampung hingga kini. Media bermunculan hingga berakibat jumlah jurnalis pun bertambah. Namun banyak di antaranya merupakan jurnalis dengan keterbatasan dan kualitas yang minim karena tidak menguasai ilmu yang memadai layaknya jurnalis profesional. Tak sedikit pula jurnalis yang akhirnya menabrak rambu-rambu etika jurnalisme demi mengejar kuantitas berita dan mengabaikan kualitas pemberitaan. Di Lampung, saat ini jumlah jurnalis mencapai ratusan. PWI Cabang Lampung saja mencatat ada 500 anggota. Itu belum ditambah dengan adanya komunitas jurnalis yang bica mencapai dua kali lipat. Ada kenyataan pahit pada dekade ini, bukan untuk perusahaan penerbit melainkan untuk publik. Karena, publik akhirnya disajikan berita-berita yang sensasional yang diasumsikan laku dijual. Berita yang bernilai edukasi dan membangun justru dinomorduakan. Akibatnya partisipasi publik dalam pembangunan di Provinsi Lampung pun menjadi kurang. Masyarakat lebih nyaman memilih sebagai penonton daripada pelaku pembangunan. Padahal, partisipasi aktif publik terhadap pembangunan itu bisa dimotivasi oleh pers dengan berita-berita berkualitas dan mengedepankan fakta dari para jurnalisnya. Pengurus PWI menyadari bahwa posisi dan peranan pers memang memainkan peran penting dalam sistem demokrasi yang sedang dilaksanakan dewasa ini. Bahkan, pers secara de fakto sudah diakui sebagai salah satu pilar ke-4 demokrasi. Berbagai penelitian, mengungkapkan juga bahwa pers merupakan alat komunikasi yang paling banyak mempengaruhi masyarakat. Apapun yang dikemukakan media massa sering dianggap sebagai suatu kebenaran. Padahal, tidak jarang, karena masih lemahnya profesionalisme para wartawan, ”kebenaran” yang diterima dari media itu, sesungguhnya palsu, alias tidak valid. Maka, ketimpangan ini perlu dikoreksi. Posisi dan kedudukan pers yang begitu strategis hendaknya harus sejajar atau paralel dengan tingkat profesionalisme yang prima dari para wartawan. Kebebasan atau kemerdekan pers tidak boleh disalah gunakan untuk kepentingan yang sama sekali tidak terkait dengan kepentingan publik atau rakyat. Dalam kaitan inilah, PWI berketetapan untuk mengejar dan meningkatkan profesionalitasnya, melalui pemberian tambahan pendidikan dan pelatihan yang terkonsep dengan baik. Dan tambahan pendidikan itu akan diberikan melalui “Sekolah Jurnalistik Indonesia” (SJI) PWI Cabang Lampung berdasarkan Akta Notaris Fakhrur Rozi, SH Nomor; -36 - tertanggal 09 Juni tahun 2010.
