21/01/2016
Masih Soal Budaya: Tanggapan Atas Tulisan Dr. Haidar Bagir
Tulisan Dr. Haidar Bagir di harian Kompas 9 Januari lalu yang berjudul, “Negeri Tunabudaya” cukup menarik. Dan meskipun agak berbeda pandangan, saya sependapat dalam beberapa hal dengannya. Misalnya, membincang budaya adalah bicara soal menjadi manusia seutuhnya: spiritual, moral, estetis, sadar dan berpikir. Sayapun sependapat tentang revitalisasi budaya sangat diperlukan masyarakat kita kini.
Namun, ada beberapa hal penting yang tampaknya luput dari perhatian Dr. Bagir yang ingin saya kemukakan di sini, untuk menyodorkan tiga perspektif lain tentang persoalan kondisi ke-budaya-an kita. Yaitu, perspektif tiga elemen besar di dalam masyarakat Indonesia: 1. orang awam; 2. kaum wanita; dan 3. perspektif lingkungan hidup.
Pertama, perlu diingat bahwa di seluruh Dunia Ketiga dikenal adanya pembagian budaya menjadi High Culture (budaya tinggi) dan Low Culture (budaya rendah). Ini adalah strategi cultural imperialism yang merupakan proses sistematis dominasi budaya masyarakat luas untuk tunduk menyesuaikan diri mengikuti kepentingan kelompok penguasa. Proses ini dimulai sejak jauh di zaman kolonial. Yang disebut budaya tinggi adalah produk kultural dari bangsa-bangsa Eropa, sedang budaya rendah adalah produk kultural lokal. Di masa itu, gereja, institusi pendidikan dan otoritas public memainkan peran penting dalam menggiring masyarakat pribumi untuk tunduk mengikuti budaya kolonial. Lalu, sejak kemerdekaan dari penjajah, di kalangan para elite nasionalis di seluruh Dunia Ketiga terjadilah proses kemunculan kembali ‘subjective antiquity’ dan neo-patrimonialisme dengan imajinasi institusi kerajaan di masa lalu. Yang menarik, gejala subyektifitas sejarah tsb, yang disertai pengidolaan tata-cara kerajaan di masa lalu, diterapkan dengan jalan meniru persis konsep kolonial mereka dulu. Lalu itu dijadikan corak bagi pemerintahan post-colonial yang baru lahir tersebut, dan corak ini membentuk pandangan paternalistic serta sentralistik dalam pemerintahannya. Ilmuwan politik Seyyed Vali Reza Nasr menulis tentang hal yang satu ini di dunia Islam dalam bukunya "Islamic Leviathan: Islam and the Making of State Power". Di Indonesia, tentu bukan kebetulan kalo para tokoh yang disebut oleh Dr. Bagir sebagai orang2 dengan “kesadaran budaya tinggi” adalah para elite, baik dari kalangan berpendidikan tinggi Barat maupun aristokrat Jawa. Keduanya adalah High Culture dalam kerangka cultural imperialism di atas.
Kedua, sebagai wanita saya ingin menyampaikan kritik kaum ibu yang sepanjang pengetahuan saya jarang mengemuka dalam diskusi para intelektual Indonesia atas budaya atau peradaban modern. Sejak 1970an banyak pemikir wanita menyadari bahwa tanpa disadari modernisme ternyata adalah ‘laki-laki’. Sila lihat "The Gender of Modernism" editan Bonnie Kime Scott. Sebagai gambaran, maskulinitas modernisme paling gampang dilihat dari contoh berikut. Sejak memasuki industralisasi, lapangan kerja serta sistem, tempat dan irama kerja di negara ini dibuat dengan mengabaikan kepentingan dan fitrah kaum ibu. Adakah, misalnya, pembangunan kota dengan pola sub-urban seperti Jakarta dibuat dengan mempertimbangkan jarak dari rumah ke tempat kerja kaum ibu yang baik karena kebutuhan ekonomi atau sekedar keinginan berkarya harus meninggalkan anaknya sehari penuh hingga malam tiba kembali ke rumah? Tentu saya tidak perlu berpanjang-lebar menunjukkan korelasi antara keadaan kaum ibu tersebut dengan data meningkatnya kenakalan remaja, penggunaan narkoba, merosotnya kualitas generasi muda, dsb.
Ketiga, sebagai aktivis lingkungan dan peneliti eco-sociology - yaitu hubungan antara masyarakat dan ekologi - tanpa basa basi saya katakan bahwa budaya kapitalis-konsumeris dan developmentalis-teknokratis Barat yang diimpor oleh Dunia Ketiga adalah budaya ‘insane’ - tidak waras, dari sudut pandang lingkungan hidup. Bukan hanya karena merusak lingkungan dengan exploitasi sumberdaya alam besar2an untuk memenuhi selera konsumsi manusia, yang mana ini bisa mengancam keseimbangan alam dan keberlanjutan umat manusia di bumi, tapi juga menjauhkan manusia dari nilai2 kemanusiaan dan dari kebahagiaan yang dia cari2. Karena itu, yang diperlukan adalah transformasi budaya yang berpijak pada kenyataan, yaitu kenyataan bahwa alam ini sudah rusak; bahwa SDA menipis, dan bahwa ada ketimpangan social ekonomi yang sangat besar. Dengan demikian, yang kita perlukan adalah transformasi radikal. Inilah yang kini makin banyak ditulis dan diperdebatkan oleh environmental dan social scientists. Yaitu, transformasi budaya radikal dalam hal cara pandang, cara berfikir, cara hidup, hubungan antar manusia, serta perlunya dekonstruksi dan rekonstruksi sistem dan metode pendidikan untuk mencetak manusia yang melek-sustainabilitas (keberlanjutan).
Terakhir, marilah kita lihat, apakah benar masyarakat kita saat ini tunabudaya. Saya punya pendapat sedikit berbeda dari Dr. Bagir dengan memakai 5 tolok ukur di atas, yaitu, spiritual, moral, estetika, sadar dan berpikir. Pertama, dalam hal spiritual dan moral, saya adalah orang yang melihat rata2 orang awam Indonesia tidak kurang ber-moral dan tidak kurang spiritual dibanding orang awam bangsa2 lain, bahkan dalam banyak hal lebih spiritual dan lebih bermoral. Kedua, estetika adalah persoalan subyektif dan value-laden (tidak bebas nilai), disamping adanya selera pribadi yang pasti terlibat: yang indah buat orang Madura mungkin tidak indah buat orang Jawa, demikian juga yang indah buat umat Nasrani mungkin tidak indah buat umat Islam. Saya berpendapat, tidak mungkin bisa menyatukan standar estetika 300 kelompok etnis Indonesia kecuali melalui pemaksaan budaya sentralistik oleh negara yang tentu saja tidak kita kehendaki. Poin terakhir, tentang sadar dan berfikir. Kita harus ingat bahwa sadar dan berfikir adalah aktivitas kognitif manusia yang melibatkan sistem simbol dan sistem ilmu, yang bisa berbeda2 antara umat Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, Tao, dsb. Bahkan sistem simbol dan sistem ilmu mereka itu bisa saja sangat berbeda dengan sistem modern. Jadi, sekali lagi, tidak mungkin bisa kita menyatukan 250 juta kepala yang mempunyai sistem kognitif berbeda kecuali melalui pemaksaan oleh negara, yang juga tidak kita kehendaki.
Oleh karena itu, tantangan terbesar kita bukannya revitalisasi budaya dengan penyeragaman oleh negara, melainkan memberi ruang seluas-2nya kepada komunitas budaya - yaitu kelompok2 agama dan adat. Yang harus dilakukan adalah memberdayakan mereka melalui pendidikan dan keterampilan yang diperlukan para pimpinanannya, untuk bisa berpartisipasi aktif menata anggota masing2 menghadapi masalah nyata kehidupan sehari2 di masyarakat, yaitu, sekali lagi saya garisbawahi: segudang masalah yang ditimbulkan oleh budaya kapitalis-konsumeris, developmentalis-teknokratis yang sudah begitu merasuki masyarakat Indonesia dan membutakan mata mereka dari sustainabilitas.
Wardah Alkatiri
PhD candidate in Sociology, University of Canterbury, New Zealand
Perancang program Green-Santri Network – pemberdayaan kelompok Islam melalui pendidikan dan keterampilan untuk survival dan socio-ecological sustainability.
