Fakta Kalbar

15/10/2021

FAKTA Kalbar bersama Seknas FITRA, pada tanggal 14 Oktober 2021 mengadakan Lokakarya Tata Kelola Dana Alokasi Khusus Daerah (DAK) di daerah, kegiatan di ikuti oleh beberapa OPD di lingkungan Pemprov Kalbar, Kota Pontianak dan Kubu Raya

16/08/2020

17/03/2017

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membuka acara peluncuran hasil Local Budget Study dan Portal Info Anggaran oleh Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA). Mendagri mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga survei FITRA tersebut.

23/07/2016

Pelatihan APBDes Desa Teluk Bakung dan Desa Pancaroba bersama WVI Kubu Raya, 20-23 Juli 2016

06/02/2016

Bersama teman-teman WVI Kubu Raya

24/05/2014

20/03/2014

Salam Transparansi,
Anggaran adalah sebuah instrumen strategis untuk melakukan penilaian terhadap kualitas dari suatu komitmen kebijakan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kebijakan anggaran juga meliputi seluruh sektor, urusan dan fungsi.
Kegiatan industri berbasis hutan dan lahan memiliki kontribusi rata-rata sebesar 27 persen terhadap penerimaan Negara selama empat tahun terakhir (2009-2012) melalui skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini menunjukkan adanya aktifitas eksploitasi lahan dan hutan dengan intensitas cukup tinggi sehingga berpotensi terhadap timbulnya resiko kerusakan ekologi, kerugian ekonomi dan kesenjangan sosial.

Selain itu komitmen kebijakan pemerintah pusat yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan pemerintah akan ditelaah secara mendalam yaitu terkait indikator kinerjanya yang kemudian dibandingkan dengan data realisasinya sebagaimana terdapat dalam angka-angka statistik.

Studi ini merupakan bagian dari upaya itu, sebagai instrument pengawasan yang dikembangkan oleh masyarakat sipil untuk mengkaji dan mengevaluasi proses pengelolaan hutan dan lahan dalam perspektif anggaran. Semoga studi ini bermanfaat untuk perbaikan pengelolaan hutan dan lahan yang lebih baik.

Copyright Seknas Fitra 2013

19/03/2014

Pasal 33 menyebutkan bahwa “dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat-lah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang”. Selanjutnya dikatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Kutipan diatas mempunyai makna penting dalam mengelola sumber daya alam yang ada. Selama ini, pemerintah membuat kebijakan pengelolan sumber daya alaam yang tersntralistik di pusat, kemudian akan mempengaruhi kebijakan dalam mekanisme pengelolaan investor dalam mengelola SDA di Kalimantan.

Sangat disayangkan pemerintah belum mampu mengakomodir persoalan meakninsme bagi hasil di daerah oleh perusahaan. Ayalnya tidak pembayaran ataupun setoran royalti tersebut masih tidak transparan. Hal ini jika di atur dengan baik dan ketat maka masuknya investor akan meningkatkan pendapatan daerah.

Dengan demikian pemerintah harus membuat perda ataupun aturan terkait persoalan pengelolaan tambang dan hutan di kalimantan barat. Satu sisi pemerintah daerah yang mempunyai sektor tambang dan hasil hutannya perlu transparan dalam penerimaan pendapatan tersebut.

Jangan sampai masuknya investor dengan dalih meningkatkan pendapatan malah menyisakan persoalan-persoalan lain seperti; kehancuran ekologi, masalah konflik sosial di perkebunan dan lain-lain. yang tentunya memerlukan suplai dana yan g besar untuk mengatasi masalah tersebut.

Hal ini tidak akan terelakkan jika kemudian persoalan tata kelola Hutan dan Lahan tidka dijadikan prioritas utmaa dalam perencanaan di daerah maka wajar saja jika porsi belanja untuk mengatasi persoalan tersebut tidak banyak bahka tidak ada.

FAKTA KAlbar merokomendasikan hal ini menjadi evaluasi kita bersama yang kemudian di masukkan dalam perencanna dan penganggaran daerah sebagai bagian prioritas kebijakan anggran di pemerintah kabupaten di Kalimantan Barat.
Copy Right Advokasi FAKTA KALBAR

25/02/2014

Dokumentasi Pelatihan Analisis Anggaran Daerah kepada kelompok masyarakat baik keterwakilan perempuan maupun masyarakat lokal dan mahasiswa dalam upaya mendorong gerakan sipil sosiaty dalam melakukan advokasi terhadap pemenuhan pelayanan hak-hak dasar masyarakat di tiga sektor; Pendidikan, Kesehatan dan Admindukcapil.
Kemudian pelatihan ini juga memberikan peningkatan kapasitas ke pada KOMPAK. Masyarakat Koalisis Masyarakat Peduli Anggaran Kota Pontianak.
Tampak wajah serius peserta melakukan tracking data RKA di tiga sektor. Yang hadir p**a dari Kemitraanpatnership, Seknas Fitra semua semangat dalam proses kegiatan berlangsung selama 4 hari di Hotel Kini Pontianak.

25/02/2014

Public Discusion Of Budgeting
SIAP II Kota Pontianak.
Pemaparan Hasil Riset APBD.
"Wujudkan Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Daerah Yang berpihak pada masyarakat".
Kegiatan ini sebagai bentuk dorongan masyarakat sipil mendorong perbaikan Penganggaran daerah yang berpihak pada masyarakat di tiga sektor. Pelayanan publik; Pendidikan, Kesehatan dan Admindukcapil. 3 sektor pelayanan ini diharapkan lebih mengena dan maksimal sesuai dengan alokasi anggaran yang di buat.

08/02/2014

Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Kote Pontianak.
Transparansi dan Akuntabilitas Menjadi salah satu acuan untuk mencapai Good Governance.
Sektor Pendapatan Akan kita harapkan bersama ke depan lebih maksimal meningkat tentunya untuk meningkatkan Upaya peningkatan Pelayanan Publik yang lebih maksimal.