17/12/2025
Tahun 1948, Indonesia masih berdarah-darah mempertahankan kemerdekaannya. Saat itu, kas negara kosong. Bahkan Presiden Soekarno, dalam kunjungannya ke Kutaraja (sekarang Banda Aceh), terang-terangan mengatakan bahwa ia tak akan makan malam jika belum terkumpul dana untuk membeli pesawat. Bukan pesawat kertas, lho, tapi pesawat sungguhan. Negara benar-benar sedang kehabisan napas. Dan dari sekian banyak daerah di Indonesia, justru Aceh yang letaknya jauh di ujung barat, yang bukan pusat kekuasaan yang paling sigap merespons. Masyarakat Aceh dengan gerakan yang digalang oleh ulama besar sekaligus Gubernur Militer Aceh saat itu, Teungku Muhammad Daud Beureueh, berhasil mengumpulkan 20 kilogram emas. Iya, emas. Bukan recehan. Kalau dikonversi ke nilai sekarang, bisa bikin beberapa orang mendadak jadi crazy rich Syariah.
Dari emas itulah, dua pesawat Dakota DC-3 berhasil dibeli. Diberi nama Seulawah R-001 dan R-002, sebagai simbol asal-usul dan pengorbanan rakyat Aceh. Konon, pesawat Seulawah ini menjadi cikal bakal maskapai nasional Garuda Indonesia. Dan ini bukan bualan. Ini fakta sejarah. Tapi lucunya, setelah semua pengorbanan itu, Aceh tak pernah benar-benar mendapat balasan setimpal dari negara. Malah seperti dipinggirkan. Setelah republik berdiri dengan lebih stabil, janji-janji manis kepada Aceh dilupakan. Aceh dijanjikan sebagai daerah istimewa yang berbasis Syariat Islam, tapi kenyataannya? Janji itu dibungkus, dikunci, dan entah dibuang ke mana.
Ironisnya, tokoh yang dulu ikut menyelamatkan republik, Daud Beureueh, akhirnya justru mengangkat senjata. Ia memimpin pemberontakan Darul Islam karena kecewa pada pusat. Bukan karena haus kekuasaan, tapi karena merasa dikhianati. Aceh, yang dulu memberi pesawat, malah dibalas dengan pesawat tempur. Bukannya dipeluk, malah dipukul. Negara lebih sibuk menjaga citra daripada menepati janji.
Lalu masuk ke masa gelap, masa reformasi, konflik bersenjata, darurat militer. Aceh berubah jadi ladang perang. Rakyat hidup dalam ketakutan. Ribuan nyawa melayang. Dan seolah tak cukup, datang p**a bencana tsunami 2004 yang memporakporandakan segalanya. Ratusan ribu meninggal. Dunia menengok, baru negara ikut peduli. Tapi kita harus jujur bertanya, kenapa harus menunggu air laut menenggelamkan kota dulu baru pemerintah pusat benar-benar datang?
Yang lebih membuat dahi mengernyit adalah bagaimana negara memperlakukan rakyat kecil seperti Nyak Sandang, salah satu penyumbang emas. Ia baru bertemu presiden dan mendapat apresiasi pada tahun 2018, tujuh puluh tahun setelah ia menyerahkan hartanya untuk republik ini. Apresiasinya? Tiket umrah. Ya, umrah. Bukan kepemilikan saham Garuda Indonesia, bukan p**a penghargaan nasional selevel bintang jasa. Padahal, tanpa emas dari rakyat seperti Nyak Sandang, mungkin tak ada pesawat Garuda yang terbang hari ini.
Sekarang coba kita tengok Aceh. Masih banyak daerah dengan angka kemiskinan tinggi. Infrastruktur tertinggal. Anak-anak muda kesulitan mendapat pekerjaan. Di saat pemerintah pusat sibuk membangun ibu kota baru, jalan tol, dan proyek-proyek besar lainnya, Aceh masih bertanya, kapan kami ikut terbang, bukan cuma menyumbang? Sejarah Seulawah seharusnya bukan hanya jadi pajangan museum. Tapi juga pengingat bahwa Aceh pernah jadi penyelamat. Kalau negara bisa meminta dengan sangat dalam keadaan sulit, maka seharusnya bisa memberi dengan adil dalam keadaan stabil. Tapi sayangnya, memori negara kita seringkali pendek. Cepat lupa, dan cepat mengganti cerita. Maka jika hari ini rakyat Aceh masih menyimpan luka, bukan karena mereka pendendam. Tapi karena yang mereka beri terlalu besar, dan yang mereka terima terlalu kecil.
Pesawat bisa rusak, sejarah bisa usang, tapi ingatan rakyat yang terabaikan akan tetap hidup. Jika Seulawah adalah simbol kebersamaan, maka membiarkan Aceh tertinggal adalah bentuk nyata pengkhianatan pada simbol itu sendiri. Kita mungkin telah merdeka, tapi barangkali, belum benar-benar adil. Karena kalau adil itu punya alamat, maka Aceh bisa jadi belum pernah benar-benar dikunjungi. Sekian lama, daerah ini lebih akrab dengan janji-janji yang mampir di musim kampanye, lalu lenyap ketika suara sudah dicoblos. Pemerintah pusat begitu cepat memanggil ketika butuh, tapi terlalu pelan berjalan ketika waktunya membalas. Seolah-olah pengorbanan rakyat Aceh itu sudah lunas dibayar hanya dengan selembar piagam dan sepotong cerita sejarah dalam buku pelajaran SD.
Lihatlah bagaimana Aceh hari ini masih berjuang dengan wajah serius, angka kemiskinan yang tinggi, indeks pembangunan manusia yang ketinggalan, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang belum merata. Bahkan potensi besar dari sektor pertanian, perikanan, dan wisata religi seperti Masjid Raya Baiturrahman belum dimaksimalkan secara adil dalam skema pembangunan nasional. Bandingkan dengan daerah-daerah lain yang tak pernah menyumbang pesawat pun bisa dapat proyek strategis nasional dengan lebih mudah. Mengapa? Apakah karena mereka lebih dekat ke pusat? Atau karena suaranya lebih nyaring di Senayan?
Kalau negara ini mengaku berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pertanyaan yang paling mendesak adalah mengapa keadilan itu terasa lebih sering mampir ke Pulau Jawa dan mengabaikan ujung Sumatra? Apakah karena Aceh sudah dianggap selesai hanya karena sudah diberi status daerah istimewa dan dana otonomi khusus? Padahal, dalam praktiknya, dana otsus bukanlah jaminan keadilan, apalagi kalau ujung-ujungnya cuma dinikmati oleh elit lokal yang ganti baju tiap periode. Rakyatnya tetap harus antre di puskesmas yang kekurangan obat, atau sekolah di gedung yang nyaris roboh. Ini bukan narasi pesimis, ini realitas yang menyakitkan.
Kita sering bilang jangan lupakan sejarah. Tapi melupakan rakyat yang mengukir sejarah, bukankah itu lebih parah? Pemerintah pusat s**a sekali bicara soal pembangunan merata, Indonesia-sentris, dari pinggiran dan desa. Tapi ketika bicara realisasi, yang dari pinggiran tetap saja dipinggirkan. Aceh yang dulu diandalkan untuk menyumbang pesawat kini hanya diberi label-label formalitas, daerah konservatif, daerah rawan, daerah konflik. Padahal di balik itu, ada sejarah emas yang terlalu mahal untuk dibayar dengan narasi kosong.
Sementara itu, pesawat Seulawah sendiri sekarang sudah jadi barang museum. Simbol yang dipajang di ruang pamer, diberi penjelasan dalam tulisan kecil, lalu dilupakan begitu keluar pintu. Tapi sejarahnya masih hidup dalam ingatan rakyat, terutama mereka yang tahu betul bahwa republik ini pernah bertumpu pada semangat gotong royong orang-orang kecil. Nyak Sandang, salah satu penyumbang emas itu, harus menunggu puluhan tahun untuk bisa berangkat umroh. Lucunya, hadiah itu datang ketika ia sudah tua renta, dan hanya karena kisahnya sempat viral. Seandainya tidak viral? Ya, mungkin beliau akan wafat sebagai bagian dari sejarah yang diabaikan.
Dan sekarang, saat negara menghadapi berbagai krisis dan proyek ambisius seperti pemindahan ibu kota ke Kalimantan, apakah ada yang teringat untuk sekadar menyapa Aceh dengan penuh penghormatan? Bukan dengan slogan, bukan dengan janji, tapi dengan langkah nyata? Atau, kita akan terus mengandalkan ingatan pendek dan berpura-pura lupa bahwa ada tanah di ujung barat negeri ini yang pernah menyelamatkan harga diri bangsa?
Sebenarnya, rakyat Aceh tak menuntut imbalan yang macam-macam. Mereka hanya ingin diperlakukan setara. Diingat. Dilibatkan. Dijadikan bagian dari percakapan nasional, bukan hanya saat bencana atau konflik. Mereka hanya ingin sejarah mereka tak dikurung dalam lemari museum, tapi dijadikan fondasi keadilan yang nyata. Karena bangsa yang besar bukan hanya menghormati pahlawan yang sudah mati, tapi juga menghargai pengorbanan rakyat yang masih hidup. Satu pesawat Dakota, dua puluh kilo emas, ribuan tangan rakyat Aceh yang dulu bekerja dalam diam, itu bukan hal kecil. Itu adalah pondasi kepercayaan. Maka, kalau negara hari ini masih lupa cara membalasnya, mungkin kita sedang membangun republik ini di atas rasa terima kasih yang palsu. Dan itu, sejujurnya, jauh lebih berbahaya daripada krisis ekonomi.
---
Disclaimer:
Tulisan ini merupakan ulasan sederhana terkait fenomena bisnis atau industri untuk digunakan masyarakat umum sebagai bahan pelajaran atau renungan. Walaupun menggunakan berbagai referensi yang dapat dipercaya, tulisan ini bukan naskah akademik maupun karya jurnalistik.
17/08/2024
17/08/2024