PENA ISMSI

PENA ISMSI Presents

Konferensi Terbatas PENA ISMSI (Persatuan Nasional Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Seluruh Indonesia), Tanggal 25-26 Agustus 2016.

Agenda :

1. Evaluasi Teknis Pembentukan KORWIL (Koordinator Wilayah) di 25 Provinsi Seluruh Indonesia.

2. Persiapan RAKERNAS

3. Menyikapi Isu isu Teraktual.

Wasalam,
Koordinator Humas PENGURUS PUSAT - PENA ISMSI

Persatuan Nasional Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Seluruh Indonesia (PENA ISMSI) "Mengucapkan" Selamat Hari Raya Idul Adha 1435 H, Semoga semangat Qurban akan menjadikan kita dapat berbagi terhadap sesama, mohon maaf lahir bathin.

cc :
~ Bidang Pemberdayaan Umat Dan Hubungan Antar Agama Pengurus Pusat PENA ISMSI ~

Polemik terkait penetapan UU Pilkada pada paripurna anggota DPR kemarin masih bergulir, Perdebatan bukan saja sekilas terkait sikap Partai Demokrat yang memilih WO dari forum Paripurna yang pada akhirnya memenangkan Koalisi Merah Putih, akan tetapi perdebatan masih berputar sekilas implikasi dari penyelenggaraan pilkada melalui DPRD yang menurut sebagian orang adalah kembalinya indonesia ke rezim orde baru.
Menanggapi polemik tersebut, Persatuan Nasional Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Seluruh Indonesia (PENA ISMSI) meminta semua pihak agar lebih berpikir prospektif dan tidak saling menghakimi kaitannya dengan penyelenggaraan UU tersebut.
PENA ISMSI menilai perdebatan saat ini tidak lagi terfokus pada proses pendewasaan berdemokrasi apalagi membeberkan sejumlah drama paripurna kepada publik yang disaksikan oleh jutaan orang, Karena menurut PENA ISMSI mau tak mau, hasil Paripurna adalah sah secara konstitusional dan menjadi payung hukum penyelenggaraan pilkada meskipun ada upaya hukum lain yang ditempuh pihak tertentu untuk mengagalkan UU tersebut.
Terkait polemik soal posisi Partai Demokrat di Paripurna kemarin menurut PENA ISMSI bukanlah hal yang aneh, sebab yang aneh adalah ketika rumus matematika mengatakan 1+1 = 2 sedangkan hasilnya adalah 3, dan itulah Politik, jika belum ada kepentingan yang terakomodasi maka semua hal bisa saja terjadi termasuk kepentingan Partai Demokrat yang konon memilih WO dengan alasan tidak di akomodirnya beberapa tawaran opshi di forum paripurna.
PENA ISMSI juga memprediksi bahwa akan ada skenario lain yang akan disiapkan Pemerintahan Jokowi kedepan terkhususnya lagi pernyataan Jokowi yang pernah terang-terangan menolak UU tersebut, antara lain : PERPPU Soal Pilkada, Pengajuan Draft Revisi UU Pilkada meskipun sudah dipastikan drama itu akan berlanjut di Sidang Paripurna DPR selanjutnya, akan tetapi bagi PENA ISMSI upaya ini adalah tontongan tidak menarik dan terkesan menjadikan rakyat sebagai boneka, sebab sebuah produk UU yang berorientasi pada perbaikan dijadikan pertarungan uji kekuatan dan ini bisa berimbas terhadap berkurangnya “Legal Expectation” terhadap lembaga negara karena lembaga negara tidak didirikan untuk bersinergi membangun bangsa tapi sebaliknya memposisikan diri sebagai ruang aktualisasi perlawanan politik sehingga rakyatlah yang menjadi korban.
Kaitannya dengan pengesahan UU Pilkada tersebut, bagi PENA ISMSI, sebaiknya semua pihak menyusun berbagai macam regulasi khusus serta perangkat lain soal penguatan penyelenggaraan pilkada di DPRD yang antara lain adalah mempertegas pengawasan dari Sivil Society terhadap DPRD, Keterlibatan Masyarakat untuk aktif dalam seleksi calon kepemimpinan daerah yang selanjutnya di usulkan ke DPRD dan Hal lain yang tidak mengurangi sedikitpun nilai demokrasi.

Saudaraku pecinta sosmed, Berikut akan kami jabarkan sedikit soal situasi bangsa pasca sidang paripurna DPR terkait pengesahan UU Pilkada

http://politik.rmol.co/read/2014/09/10/171329/7-Kebobrokan-Pilkada-Langsung-Alasan-PENA-ISMSI-Dukung-RUU-Pilkada-

rmol.co - 7 Kebobrokan Pilkada Langsung Alasan PENA ISMSI Dukung RUU Pilkada Persatuan Nasional Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Seluruh Indonesia (PENA ISMSI) mendukung Rancangan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) untuk bisa segera disahkan menjadi undang undang. Tujuh fakta bobroknya pelaksanaan Pilkada secara langsung jadi alasan PENA ISMSI memberikan dukun…

http://republiknews.com/pena-ismsi-7-fakta-kebobrokan-pilkada-langsung/

PENA ISMSI: 7 Fakta Kebobrokan Pilkada Langsung | RepublikNews.com PENA ISMSI: 7 Fakta Kebobrokan Pilkada Langsung Posted by: admin in Politik 10/09/2014- 02:15 Comments Off 47 Views RepublikNews.com – JAKARTA – Gonjang ganjing sekilas Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) terus bergulir disaat memasuki masa Paripurna penetapan RUU tersebut…

http://www.matahaticorp.com/7-kebobrokan-pilkada-langsung-alasan-pena-ismsi-dukung-ruu-pilkada/

7 Kebobrokan Pilkada Langsung Alasan PENA ISMSI Dukung RUU Pilkada - MatahatiCorp Independent News RMOL. Persatuan Nasional Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Seluruh Indonesia (PENA ISMSI) mendukung Rancangan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkad

http://www.malukunews.co/berita/kiriman-pengunjung/519zi2bzotj27z9

PERSIRA Dukung Langkah Gubernur Maluku Perjuangan Tokoh Maluku Masuk Kabinet MALUKUnews, Ambon: Eksponen pimpinan aktivis dari berbagai organisasi di Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Simpul Aktivis Seluruh Indonesia (PERSIRA) menyatakan mendukung langkah Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaff yang akan memperjuangkan tokoh Maluku masuk dalam kabinet Jokowi-JK.

http://www.nemukabar.com/2014/07/fraksi-desak-kpk-untuk-mengusut-kasus.html

FRAKSI Desak KPK Untuk Mengusut Kasus Money Laundry Yang Libatkan Gubernur Sultra - Nemukabar.com Front Gerakan Aktivis Seluruh Indonesia (FRAKSI) mendesak KPK untuk segera mengusut dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Utara, Nur Alam.

http://www.radarnusantara.com/2014/07/fraksi-ultimatum-kpk-usut-dugaan-tppu.html

FRAKSI Ultimatum KPK Usut Dugaan TPPU Nur Alam - Radar Nusantara Pelayanan Publik dan Pemberantasan Korupsi.

http://www.rmol.co/read/2014/07/15/163915/Pernyataan-Samad-Jangan-Liar,-Buktikan-Megawati-Soekarnoputri-Tidak-Kebal-Hukum!-

rmol.co - Pernyataan Samad Jangan Liar, Buktikan Megawati Soekarnoputri Tidak Kebal Hukum! Gabungan organisasi Kemahasiswaan dan Kepemudaan serta LSM yang tergabung dalam Front Gerakan Aktivis Seluruh Indonesia (Fraksi) menantang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, memeriksa Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dalam kasus BLBI seperti dijanjikannya sen…