𝚃𝚑𝚎 𝙱𝚞𝚗𝚐 𝙼𝚎𝚛𝚕𝚘𝚗

Luka Negara
Tanah ini dulu disiram darah,
Oleh pahlawan yang rela menyerah,
Nyawa ditukar demi merdeka,
Kini dijual oleh mereka.
Janji manis bergulir di lidah,
Rakyat tertindas diam merunduk pasrah,
Gedung megah penuh suara palsu,
Perut lapar ditutup bisu.

Anak negeri merintih pedih,
Hak dirampas, suara dipasung sedih,
Luka negara makin menganga,
Siapa peduli? Mereka buta!
Bumi menangis tiap hari,
Hutan ditebas, laut dicemari.
Gunung digali, tanahnya dijuali,
Tapi pemimpin tetap bilang, “Semua terkendali.”

Luka negara semakin dalam,
Saat pemilu jadi panggung sandiwara,
Saat suara rakyat dianggap angin kelebatan,
Saat yang berkuasa lupa pada rakyat bawahan.

Lalu sampai kapan luka ini dibiarkan?
Atau kita hanya jadi saksi yang bungkam?
Negeri ini masih berdiri,
Tapi sampai kapan tetap bertahan dalam ilusi?
𝐁𝐘:
—𝐑𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐋𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚𝐬𝐢

Mahasiswa vs Demonstran

katong saat ini ada di fase yang membingunkan, karena sering kali ketika katong lihat berbagai berita yang diterbitkan di media, katong lansung kasih kesimpulan bahwa ternyata berita itu benar, padahal tampa katong sadari itu hanya merupakan sebuah propaganda untuk mengalikan isu yang katong anggap kursial.

Masyarakat publik yang termasuk pengontrol kebijakan pemerintah sering kali memeliki tekanan itu, sehingga gagal untuk menelah informasi terkait. sebagimana informasi yang katong lihat yang sering katong baca mungkin, semisal gaji DPR RI naik 3 juta perhari, apakah katong lansung menarik simpulan bahwa itu betul? atau itu hanya peralihan isu untuk melihat persoalan lain? hal itu harus katong cernah secara mendalam mengigat DPR adalah suara rakyat.

Dan yang harus katong persoalkan saat ini bukan tentang gaji atau tunjangan akan tetapi yang harus katong tanya apakah DPR RI sudah bekerja sesuai dengan topoksinya sebagaiamana tiga fungsi DPR. jika demikian belum terjawab, jangan lansung menarik kesimpulan bahwa gaji DPR itu benar, mungkin saja itu hanya permainan isu untuk menutup kasus kasus besar dibangsa ini.

Jadi pemerintah sering bikin isu supaya d**g tahu sejauh mana kekuatan publik yang pro terhadap isu itu, jika kekuatan publik kontra terhadap isu yang di giring pastinya wacana lain akan timbul dan itu terlihat dari beberapa bulan terakhir.oleh karena itu sebagai salah satu penguna sosial media kiranya katong lebih jelih terhadap opini publik yang dibangun, karena wacana hanya bisa dibuktikan jadi satu program apabila di dukung dengan kekuatan publik.

Siapakah diantara kita yang sudah merdeka?

Batera ini mungkin sudah kehilangan kompasnya, ataukah memang nohkoda telah lupa membentangkan layarnya setelah jeritan pemuda dan dan orang tua, terdengar nyaris tengelam di kejauhan samudera, ketika narasi, puisi, kritik, telah dianggap tak bermoral.

Apa artinya merdeka jika di balik tembok benua masih tersembunyi penganguran, pembantaian, pencucian uang, yang tidak pernah habis-habisnya, kau bikin lagi dengan membawa nama rakyat namun kebijakanmu sendiri membebaninya dengan pajak.

Siapakah diantara kita yang sudah merdeka?
ketika rakyat menegur dengan simbol "One Piece" kau sebut rakyat pemberontak, tidak mencintai bangsa,adu domba, lantas pantaskah simbol mera puti yang diperjuangkan dengan doa dara keringat dan air mata oleh rakyat, kenapa tidak kau berikan masa depan bangsa ini oleh yang berdaulat? Kenapa puti yang suci itu harus di kotori dengan korupsi, kebijakan, hingga atuaran yang tidak memihak kepada rakyat? Katanya kita adalah bangsa yang kaya akan sumber daya alam, tapi kenapa alamnya dirampas,dan rakyatnya tak kunjung kaya.

Itulah fakta emprik yang tersumbat pada bangsa ini tak kunjung usai, walaupun begitu masyarakat tetap setia dan tunduk menghadapi sang mera puti kendati merenung segala nasib bangsa ini kearah yang lebih baik seraya menharapkan nahkoda yang mengerti kelu kesa bangsa di kemudian hari. Apalagi pada usia yang cukup tua untuk bangsa ini berdiri dan bersain tampa harus rasa gentar.

Kiranya dengan usia yang ke 80 ini menjadikan kita sebagai rakyat merdeka yang bukan saja dirakayakan pada tanggal 17 agustus,1945 sebagai hari kemerdekan akan tetapi merayakan kemerdekaan itu disemua aspek termasuk ekonomi, kesehatan, politik, dan social, sehingga bukan hanya bangsa ini yang dimerdekakan dari kolonialisme, akan tetapi rakyatnya juga turut dimerdekakan karena kemakmuran.

Selamat memperingati hari kemerdekaan RI✊
Ke 80 Tahun🇲🇨 🫡

( Anak Hukum Ketika Gabut )

Kita hidup dimana hukum tidak lagi mengatur
manusia melainkan mengikat kebebasan.

Hukum adalah norma yang tinggi namun
dijadiakn sebagai orderan kekuasaan.

Jadikan kita sebagai orang merdeka
untuk menata harapan bangsa.

Begitu kejam sifatnya namun
begitu lembut penegakkannya.

Dalam penegakan hukum kita melihat
bahwa norma hanya sebagai wacana.

Hukum yang adil adalah hukum yang mampu
menyatukan kepastian bagi semua orang.

Tidak ada manusia yang bebas dari hukum
demikian bunyi sifatnya.

Tindakan dapat dibenarkan dengan hukum
bila mana kita memahami normanya.

Hukum tidak memaksa manusia untuk
melakukan kejahatan melainkan, memaksa
manusia agar mentaatinya.

Hukum tidak bisa ditemukan sebab,
begitu luas jangkawaannya namun,
bisa diciptakan.

Manusia berfikir untuk menciptakan Hukum
namun hukum lebih dulu menciptakannya.

Dipaksakan Untuk taat kepada Hukum
begitulah keputusan normanya.

Jadikan Hukum sebagai ruang dialog sebab,
demikian tidak ada yang merasa hampar.

Gunakan hukum sebagai pedang
untuk membela yang lemah.

Terlalu jauh hukum itu sehingga,
manusia tidak mampu menjangkaunya.

Bangungkan hukum disaat perang
dan jangan membunuh orang yang lemah.

Jadikan kepastian sebagai peta kompas
dan gunakan manfaatnya untuk tujuan
namun jangan matikan keadilan orang lain.

Tarulah kemanfaatan didalam hati
kuncilah kepastian dengan akal dan
lakukan keadilan dengan tindahkan.

Orang hukum berkata adil
namun takut bertindak adil.

Hukum sekali-kali tidak pernah jahat tindahkan
manusialah yang dianggap demikian.

Kehadiran Hukum untuk mengantur prilaku
manusia bukan, membunuh manusia.

saya bertanya kepada hukum dimanahkan keadilan?
koin logam menjawab: Akulah sang adil itu

saya bertanya kepada hukum dimanakah kepastian?
pendidikan menjawab: Akulah pemberi kepastian

saya bertanya Kepada hukum bagaimana
saya memperoleh kemanfaatan itu?
Alam berkata: jagalah aku sebab,begitu
besar manfaat yang kamu peroleh

Terkadang kita menolak menerima kenyataan yang sebetulnya ada bersama kita, sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita hindari dan tentu sangat melekat dengan keberadaannya itu. bahkan kita takut untuk menciptakannya padahal itu bentuk dari esensial kita. ketakuan sedemikian ini yang hanya membuat kita apatis dan kaku ketika kita harus sunggu-sunngu berkata jujur untuk mengakuinya.

Kita lebih menyukai keramaian sebuah kondisi dimana banyak orang yang saling menikung dengan tipu daya hingga menjadi topik trending, namun lupa bahwa kejujuran tidak ada sekolahnya, tidak ada gurunya dan tidak ada tempatnya didunia ini, sehingga menjadikan itu guru yang agung dan tidak ada harga untuknya bahkan. Ditengga-tengga bisingnya dunia menjadikan kita sebagai orang pelarian, mencari suara jujur hingga menembus ruang-ruang visual, hanya ingin membaca topik-topik trending, yang belum pasti kebenaran dan kejujurannya ditemukan.

Kejujuran itu semakin kita cari semakin dia menghindar, semakin kita mendekat dia semakin jauh, semakin kita pasrah justru dia semakin tertawa, tidak ada sekolanya gurunya, kita tidak bisa mencari sesuatu yang tersembunyi diam di dalam qalbu, kika juga tidak bisa mendekat sesuatu yang kita sendiri takut untuk membentuknya. jangan mencari kejujuran melainkan bentuklah dia,bentuk dengan tekad jika kita ingin jujur niscaya kita akan jadi orang jujur, sebab sejatinya jujur tidak bisa ditemukan di tempat umum, ruang visual bahkan didunia ini. jujurnya hanya ditemukan dalam kesenderian.

Frenaud; ingin menunjukan bahwa esensial dari jujur hanya ada dalam diri kita sendiri, ruang yang sunyi yang tidak mampu dijankau kedelamannya, sebab disanalah kita menemuka suara jujur. Frenaud; berkata kesendirian adalah ruang dimana kita menemukan suara yang paling jujur dari diri kita sendiri.

Kutipan singkat dari seorang aktivisi lingkungan_Greta Thunberg Menjaga Bumi Bukan Pilihan, Ini adalah Kewajiban moral dan eksitensial kita
Bumi tempat untuk kita berpijak adalah harapan akan kelansungan hidup manusia, yang kesemuanya itu terdapat air, tumbu-tumbuhan, hewan, dan masih banyak kehidupan lainnya yang tersimpan dalam perut bumi.
Ditengga-tengga revolusi industri dan persaingan global yang terus meningkat setiap saat, menjadikan bumi semakin terancam oleh panasnya pantulan matari yang oleh keserakahan mausian diciptakan dengan berbagai gedung kaca yang ikonik, menyebabkan ancaman menepisnya lapisan ozon ( O3 pada permukan bumi.

Ancaman ini bukan hanya untuk stratosfer saja akan tetapi dapat menyeluru singga kedalaman kehidupan manusia, ruang gerak masyarakat bumi yang tadinya luas, terasa semakin terancaman oleh kalian yang merasa tidak bisa ditantang, kondisi ini pun kendati dibiarkan begitu oleh pemerintah/penguasa yang konon katanya memberkan secerca harapan keadilan namun toh sebaliknya..

Pada tahap ini umat manusia bukan lagi berapa pada kecemasan" Bagimana ini bisa terjadi"? Melainkan kecemasan" kapan semua ini berakhir"? dan jika kesemuanya itu telah berahir niscaya kita akan bebas sebagai orang merdeka.

Bersama Tribun Ambon – Saya berhasil masuk dalam daftar interaksi mingguan mereka dengan menjadi salah satu orang yang paling banyak berinteraksi! 🎉

Raja Ampat Bukan Tanah Kosong

Keserakahan manusia adalah tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliknya, kadang harus merampas apa yang semestinya di jaga dan dilindungi, dan akibat dari keserakahan itu masyarakat yang harus menangung penderitaan dan ratapan semata, bahkan tidak ada jaminan kepastian tentang, kesejateraan yang selalu di iming-iming oleh bangsa dan masyarakat.

Raja Ampat yang merupakan salah satu wisata ikonik indonesia terpaksa kini hanya dipandanagn sebagai tempat penampuangan para investor, bahkan Alam yang memberikan oksigen kepada kehudapan manusia sebelumnya kini, harus digantikan dengan gumpulan asap-asap malapetaka, tanah yang subur dan air yang indah, terpaksa harus kehilangan habitatnya oleh, tumpukan-tumpukan besi, dan dan mesin-mesing uang. Apakah Raja Ampat itu Tanah Kosong?

Raja ampat bukan tanah kosong yang seenaknya di ambil oleh pemerintah dan dijadikan sebagai tempat perusahan, melainkan harus dijaga semestinya, bagimana tidak di ujung timur yang di juluki sebagai surga dunia kini harus kehilangan esensinya,sebagai pusat keanekaragaman hayati dunia dengan memiliki lebih dari 600 spesies hard coral (sekitar 75% karang dunia berada di Raja Ampat), 1630 spesies ikan karang (termasuk lebih dari 35 spesies endemik. Dimana lagi surga ini ditemukan, jika bukan di indonesia, dimana lagi lagi oksiden dengan kadar 20.97% jika bukan di Raja Ampat.

Tambang di Raja Ampat: Jejak Izin dari Era Soeharto hingga Jokowi

Raja Ampat, ikon pariwisata dunia dengan kekayaan lautnya yang luar biasa, ternyata juga menyimpan konflik lama: tambang nikel yang menimbulkan polemik. Aktivitas pertambangan di wilayah ini telah berlangsung selama lebih dari dua dekade, dengan izin-izin yang diterbitkan sejak masa Orde Baru hingga pemerintahan terbaru.

🔍 Sejarah Aktivitas Tambang dan Perizinannya
✅ Era Presiden Soeharto (1998)
Pada 18 Februari 1998, PT Gag Nikel menandatangani Kontrak Karya Generasi VII. Konsorsium ini terdiri dari BHP Billiton (75%) dan PT Aneka Tambang (25%).

Wilayah konsesi seluas 13.136 hektare diberikan di Pulau Gag, Raja Ampat.

Ini menjadi tonggak awal aktivitas tambang di Raja Ampat secara legal.

✅ Era Presiden Megawati Soekarnoputri (2004)
Tahun 1999, UU No. 41 tentang Kehutanan menyatakan hutan lindung tidak boleh ditambang secara terbuka.

Namun pada 2004, Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden No. 41/2004, yang memberikan dispensasi kepada 13 perusahaan tambang termasuk PT Gag Nikel untuk tetap beroperasi di hutan lindung karena mereka memiliki kontrak sebelum UU berlaku.

✅ Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014)
Pada masa ini, PT Gag Nikel mendapatkan Izin Lingkungan dan Persetujuan Kelayakan Usaha Tambang.

Tanggal 4 Agustus 2014, Kementerian ESDM mengeluarkan persetujuan studi kelayakan.

PT Gag Nikel juga mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada 2015, meskipun penerbitannya dilanjutkan di awal masa Jokowi.

✅ Era Presiden Joko Widodo (2014–sekarang)
Pada 30 Desember 2017, diterbitkan Izin Operasi Produksi melalui SK Nomor 430.K/30/DJB/2017.

Aktivitas tambang dimulai secara penuh pada 2018, berfokus pada produksi nikel di Pulau Gag.

⚠️ Kontroversi dan Penolakan
Raja Ampat merupakan kawasan konservasi yang masuk dalam Segitiga Terumbu Karang Dunia (Coral Triangle). Masuknya tambang ke wilayah ini memunculkan banyak penolakan:

Masyarakat adat menolak karena tambang dianggap mengganggu hak ulayat dan ekologi yang menjadi dasar hidup mereka.

Lingkungan rusak: Potensi kerusakan terumbu karang, sedimentasi laut, deforestasi, dan pencemaran air menjadi sorotan.

🛑 Tindakan Pemerintah
Pada Mei 2025, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan investigasi di Pulau Gag dan menemukan indikasi pelanggaran lingkungan. Izin operasional PT Gag Nikel kemudian dibekukan sementara untuk evaluasi ulang.

✍️ Kesimpulan
Jejak aktivitas tambang di Raja Ampat adalah cermin dilema antara ekonomi dan ekologi. Dimulai dari era Presiden Soeharto dengan kontrak karya, hingga Jokowi yang memberikan izin operasi produksi, tambang nikel di Pulau Gag terus menimbulkan pro-kontra.

Kini, nasib Raja Ampat tergantung pada keputusan: melanjutkan tambang dengan risiko ekologi atau mengakhiri izin demi pelestarian alam dan budaya lokal.

📚 Sumber Resmi:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Laporan Inspeksi Raja Ampat, Mei 2025
2. Keppres No. 41 Tahun 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri
3. Kontrak Karya PT Gag Nikel (1998), era Presiden Soeharto
4. Responsible Mining Indonesia, Profil dan Perizinan PT Gag Nikel
5. Kompascom – “Izin Tambang di Raja Ampat Dihentikan”, Mei 2025
6. WWF Indonesia – Coral Triangle Conservation, 2022

di daerah juga masih banyak

Kejagung Usut Dugaan Korupsi Rp9,9 Triliun di Proyek Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristek

Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada periode 2019 hingga 2023. Anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk proyek ini mencapai hampir Rp10 triliun.

Pengusutan dilakukan menyusul temuan kejanggalan dalam pengadaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Salah satu sorotan utama adalah pengadaan laptop Chromebook yang disebut-sebut tidak sesuai kebutuhan di lapangan dan diduga tidak melalui kajian memadai.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi, menyatakan hingga kini pihaknya telah memeriksa 28 saksi, termasuk dua mantan staf khusus Menteri Nadiem Makarim. Penggeledahan juga dilakukan di apartemen milik keduanya, dengan penyitaan sejumlah dokumen dan perangkat elektronik sebagai barang bukti.

“Pemeriksaan masih berjalan. Kami mendalami potensi adanya penyimpangan dalam pengadaan dan pengelolaan anggaran program ini,” ujar Kuntadi dalam keterangan pers, Selasa (28/5).

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit tahun 2021 menemukan pemborosan anggaran senilai Rp9,3 miliar pada pengadaan jasa konsultansi platform digital pendidikan. BPK menilai pelaksanaan proyek tidak sesuai ketentuan, seperti penggunaan jenis kontrak yang tidak tepat, tidak adanya kajian teknis, hingga pemenang lelang tunggal pada beberapa proyek besar.

Program digitalisasi ini dibiayai melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) dan anggaran dari satuan pendidikan dengan total nilai Rp9,9 triliun. Proyek tersebut digagas untuk mendukung asesmen kompetensi minimum (AKM) dan transformasi digital pendidikan.

Menanggapi penyelidikan tersebut, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menyatakan bahwa kementeriannya menghormati proses hukum yang tengah berlangsung dan siap bekerja sama penuh dengan aparat penegak hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah mengingatkan Kemendikbudristek agar memperkuat integritas dan mencegah praktik korupsi dalam sektor pendidikan, terutama dalam proyek-proyek berskala besar.

Hingga berita ini diturunkan, Kejagung belum menetapkan tersangka dalam kasus ini.